Setujui Mobil Mewah Untuk Pejabat, SBY Tak Peka
Jakarta - Pembagian mobil dinas baru Toyota Crown Saloon kepada para menteri KIB II dan para pejabat tingi negara membuktikan pemerintahan SBY benar-benar tidak peka. SBY yang berkomitmen mengawal program penghematan nasional dinilai hanya pandai beretorika tanpa aksi nyata.
“Nikmat kekuasaan seringkali menghilangkan kepekaan seorang pemimpin. Ini buktinya kalau kekuasaan menumpulkan kepekaan. Ini membuktikan SBY tidak punya komitmen penghematan, hanya pandai beretorika,” kata Wakil Ketua Dewan Pakar DPP PPP Lukman Hakiem kepada wartawan di Jakarta, Senin (28/12/2009).
Menurut mantan sekretaris FPPP DPR ini, seharusnya SBY dapat meniru kesederhanaan para pemimpin di Iran dan India. Mereka rela menggunakan kendaraan dinas yang apa adanya tanpa bermewah-mewah.
“Saya kira SBY dan kabinetnya serta pejabat negeri ini harus bisa meniru cara hidup sederhana dari pemimpin dan pejabat negara di India dan Iran. Kan dengan mengunakan mobil yang ada, tidak mengurangi derajat menterinya tho?” paparnya.
Lukman menilai mobil dinas baru para menteri dan pejabat negara yang seharga Rp 1,3 miliar itu terlalu mahal di tengah upaya susahnya pemerintah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Harusnya mobil yang masih bisa dipakai tetap dipertahankan. Kalaupun memang harus diganti, bisa diganti dengan mobil yang serupa.
“Kalau Camry, memang kenapa? Apakah kemudian jadi turun derajatnya kalau menteri naik Camry? Zaman Pak Harto dulu, mobil dinas tidak diganti setiap ganti menteri. Bahkan ada mobil bekas yang dipakai. Seperti bekas mobil untuk angkutan KTT Non Blok dipakai menteri,” paparnya.
Lukman berharap SBY dapat mengevaluasi kebijakannya yang merestui pemberian mobil dinas menteri dengan mobil mewah itu. Alasannya, selain karena mengusik rasa kepekaan sosial, juga menjadikan pemimpin negeri ini semakin tidak merakyat.
“Kalau Pak SBY mau mengagalkan, kan tinggal perintah. Kita tunggu lah langkah kongkretnya,” pungkasnya. (dtk/hti)
“Nikmat kekuasaan seringkali menghilangkan kepekaan seorang pemimpin. Ini buktinya kalau kekuasaan menumpulkan kepekaan. Ini membuktikan SBY tidak punya komitmen penghematan, hanya pandai beretorika,” kata Wakil Ketua Dewan Pakar DPP PPP Lukman Hakiem kepada wartawan di Jakarta, Senin (28/12/2009).
Menurut mantan sekretaris FPPP DPR ini, seharusnya SBY dapat meniru kesederhanaan para pemimpin di Iran dan India. Mereka rela menggunakan kendaraan dinas yang apa adanya tanpa bermewah-mewah.
“Saya kira SBY dan kabinetnya serta pejabat negeri ini harus bisa meniru cara hidup sederhana dari pemimpin dan pejabat negara di India dan Iran. Kan dengan mengunakan mobil yang ada, tidak mengurangi derajat menterinya tho?” paparnya.
Lukman menilai mobil dinas baru para menteri dan pejabat negara yang seharga Rp 1,3 miliar itu terlalu mahal di tengah upaya susahnya pemerintah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Harusnya mobil yang masih bisa dipakai tetap dipertahankan. Kalaupun memang harus diganti, bisa diganti dengan mobil yang serupa.
“Kalau Camry, memang kenapa? Apakah kemudian jadi turun derajatnya kalau menteri naik Camry? Zaman Pak Harto dulu, mobil dinas tidak diganti setiap ganti menteri. Bahkan ada mobil bekas yang dipakai. Seperti bekas mobil untuk angkutan KTT Non Blok dipakai menteri,” paparnya.
Lukman berharap SBY dapat mengevaluasi kebijakannya yang merestui pemberian mobil dinas menteri dengan mobil mewah itu. Alasannya, selain karena mengusik rasa kepekaan sosial, juga menjadikan pemimpin negeri ini semakin tidak merakyat.
“Kalau Pak SBY mau mengagalkan, kan tinggal perintah. Kita tunggu lah langkah kongkretnya,” pungkasnya. (dtk/hti)
Setuju sekali, Ini adalah salah satu ironi menjelang tutup tahun 2009.
BalasHapusPergantian mobil pejabat yang ‘sudah mewah’ ke mobil yang ‘lebih mewah lagi’, sangat tidak cocok di tengah2 situasi ekonomi negara yang masih kacau seperti sekarang ini, di tengah-tengah masyarakat kecil yg tengah hidup di bawah garis kemiskinan; hal ini sekaligus semakin memperjelas kurangnya kepedulian Pemerintah pada masyarakat kecil.
Jika Presiden tak ambil tindakan, mudah2an penyediaan fasilitas yang wah untuk para pejabat dipikir ulang dengan sumber kesadaran diri, dan andaikata akhirnya kesadaran diri itu tidak muncul juga, hanya bisa berharap semoga dibarengi dengan peningkatan kinerja para pejabat yang diperuntukkan bagi masyarakat Indonesia, khususnya rakyat kecil. Mungkinkah? :D Mudah2an..
Buat Blog