Laporan: Calon Presiden Ikhwan Akan Mendorong Tegaknya Syariah
Kandidat calon presiden Mesir dari Ikhwanul Muslimin, Khairat Al-Syatir telah berjanji untuk menekankan pelaksanaan Syariah (hukum Islam) jika terpilih, sebuah lembaga think tank Muslim mengatakan pada hari Rabu kemarin (4/4).
Syatir, yang pencalonannya untuk pemilihan presiden Mei mendatang mengirimkan gelombang kejutan politik di seluruh negara pasca-pemberontakan, mengatakan menerapkan Syariah adalah "tujuannya pertama dan tujuan akhirnya," kata Lembaga Otoritas Hukum Hak dan Reformasi setelah bertemu dengan dia pada hari Selasa lalu.
Syatir, yang mundur sebagai wakil pemimpin Ikhwan, mengatakan ia akan bekerja untuk membentuk kelompok ahli untuk mendukung parlemen dalam mencapai tujuan itu, menurut sebuah pernyataan di situs kelompok.
Ketika ditanya oleh AFP, seorang pejabat senior yang mengatur kampanye Syatir tidak menyangkal pernyataan itu, tetapi menyatakan bahwa calon presiden berbagi program pemilu bersama dengan sayap politik Ikhwan, Partai Kebebasan dan Keadilan (FJP).
FJP menyerukan untuk negara "Islam, konstitusional dan demokratis", tapi bukan negara "teokrasi", yang mendefinisikan sebagai pemerintahan oleh orang-orang yang religius. Ikhwanul Muslimin sendiri mendukung pendirian negara yang harus dicapai melalui cara damai.
Pejabat itu mengatakan Syatir, yang menolak permintaan wawancara, akan memprioritaskan pembangunan institusi demokratis dan kebangkitan ekonomi jika nanti terpilih.
Berbicara tanpa menyebut nama, ia menambahkan bahwa Syatir berkomitmen untuk konstitusi dan Pasal 2 Mesir, yang semua orang Mesir menyetujui.
Konstitusi dihentikan oleh militer setelah pemberontakan yang berhasil menggulingkan Presiden Hosni Mubarak tahun lalu. Pasal 2 menetapkan bahwa prinsip-prinsip hukum Islam adalah sumber utama perundang-undangan negara. [eramuslim/al-khilafah.org]
Syatir, yang pencalonannya untuk pemilihan presiden Mei mendatang mengirimkan gelombang kejutan politik di seluruh negara pasca-pemberontakan, mengatakan menerapkan Syariah adalah "tujuannya pertama dan tujuan akhirnya," kata Lembaga Otoritas Hukum Hak dan Reformasi setelah bertemu dengan dia pada hari Selasa lalu.
Syatir, yang mundur sebagai wakil pemimpin Ikhwan, mengatakan ia akan bekerja untuk membentuk kelompok ahli untuk mendukung parlemen dalam mencapai tujuan itu, menurut sebuah pernyataan di situs kelompok.
Ketika ditanya oleh AFP, seorang pejabat senior yang mengatur kampanye Syatir tidak menyangkal pernyataan itu, tetapi menyatakan bahwa calon presiden berbagi program pemilu bersama dengan sayap politik Ikhwan, Partai Kebebasan dan Keadilan (FJP).
FJP menyerukan untuk negara "Islam, konstitusional dan demokratis", tapi bukan negara "teokrasi", yang mendefinisikan sebagai pemerintahan oleh orang-orang yang religius. Ikhwanul Muslimin sendiri mendukung pendirian negara yang harus dicapai melalui cara damai.
Pejabat itu mengatakan Syatir, yang menolak permintaan wawancara, akan memprioritaskan pembangunan institusi demokratis dan kebangkitan ekonomi jika nanti terpilih.
Berbicara tanpa menyebut nama, ia menambahkan bahwa Syatir berkomitmen untuk konstitusi dan Pasal 2 Mesir, yang semua orang Mesir menyetujui.
Konstitusi dihentikan oleh militer setelah pemberontakan yang berhasil menggulingkan Presiden Hosni Mubarak tahun lalu. Pasal 2 menetapkan bahwa prinsip-prinsip hukum Islam adalah sumber utama perundang-undangan negara. [eramuslim/al-khilafah.org]
Tidak ada komentar