Konferensi Tokoh Umat: Khilafah Model Terbaik Negara Yang Menyejahterakan

Para tokoh umat Kalimantan Selatan berkumpul menyimak pemaparan para pemateri dalam Konferensi Tokoh Umat yang bertema Khilafah Model Terbaik Negara Yang Menyejahterakan (17/5) di Gedung Sultan Suriansyah, Banjarmasin, Kalsel. Tampak para tokoh ormas, ulama, intelektual, pengusaha, birokrat, mubalighoh, tokoh pemuda dan mahasiswa antusias menyimak acara dari awal hingga akhir setiap pemaparan dari para narasumber.

Dalam sambutannya Ketua DPD 1 HTI Kalsel, Ust. Baihaki menyampaikan, “Konferensi Tokoh Umat hari ini bertujuan untuk memberikan kepahaman, kesadaran umat Islam bahwa dengan sistem pemerintahan Islam, kesejahteraan akan terwujud”.

Hal ini memiliki korelasi dengan realitas kekinian yang dialami oleh rakyat Indonesia, tidak terkecuali Kalimantan Selatan. Beliau menambahkan, “Umat Islam yang mayoritas di negeri ini dicengkram oleh kapitalisme. Umat Islam menderita dalam berbagai bidang kehidupan”.

Dampak dari penerapan sistem kufur kapitalisme, tidak sedikit di antara umat yang berpedoman pada pandangan hidup kapitalisme, padahal dalam syari’at Islam itu bertentangan. Tanpa disadari oleh umat, mereka telah masuk dalam perangkap kapitalisme. “Sistem kapitalisme menjebak umat hingga akidah tergadai. Umat terjebak dalam praktik korupsi, transaksi ekonomi ribawi, pergaulan bebas, pornografi, pornoaksi hingga perzinahan dan melegalkan minum-minuman keras”, tandas beliau.

Beliau pun menyampaikan bahwa Hizbut Tahrir konsisten mengajak umat untuk kembali pada tuntunan Islam. Hizbut Tahrir juga tidak pernah berpaling dalam menyeru tokoh-tokoh umat dari kalangan penguasa, alim ulama, cendikiawan, politisi, militer untuk meninggalkan sistem kapitalisme dan menjadikan Islam sebagai pedoman bernegara hingga berkah dan ridho Allah swt dapat diraih.

“Perubahan Islami hanya bisa tegak dengan mewujudkan khilafah. Khilafah adalah fardhu dan wa’dun (kewajiban dan janji Allah swt) yang tidak hanya bagi Hizbut Tahrir, melainkan juga kemuliaan yang juga menjadi amanah umat” pungkas beliau.

Kapitalisme Akar Masalah

Indonesia adalah negeri yang kaya dengan sumber daya alam & energi. Siapapun sulit untuk menyangkal perbendaharaan sumber daya alam dan energi negeri jawi ini. Namun ada kesenjangan antara berkah melimpah tersebut dengan keadaan yang dialami oleh rakyat di negeri ini. Hal itu diungkap oleh Akhid Yulianto, SE, M.Sc (log.) dalam paparan mengenai “Kekayaan Alam & Energi Indonesia dan Kesalahan Model Pembangunannya akan disampaikan”.

“Kenapa kekayaan alam yang melimpah tidak berkorelasi pada kesejahteraan rakyat, namun malah yang hadir adalah jeratan utang dan kemiskinan?”. Pertanyaaan itu dilontarkan oleh Akhid Yulianto, SE, MSc (log.) setelah memaparkan fakta kekayaan sumber daya energi dan realitas rakyat Indonesia.

Dua permasalahan yang dikutip oleh beliau adalah hutang dan kemiskinan yang tidak terentaskan. Beliau pun lantas menyebutkan dua hal yang mengakibatkan jeratan utang riba dan kemiskinan, yaitu privatisasi dan tekanan dari asing.

Umat wajib menuntaskan sumber atau akar masalah yang menjadi biang keladi permasalahan, yaitu kapitalisme liberalisme kata beliau.

Melanjutkan paparan Akhid Yulianto, SE. M. Sc (log), Wahyudi menegaskan bahwa sangat kentara perbedaan antara Islam dengan sistem kapitalisme yang membiarkan individu menguasai kepemilikan umum, sehingga kekayaan hanya dimiliki segelintir orang.

Pimpinan Ma’had Taqiyuddin an Nabhani ini memaparkan materi “Model Pengelolaan Kekayaan Alam dan Energi dalam Islam”. Ia mengungkapkan ada tiga macam kepemilikan umum yang harusnya dikelola oleh negara dan tidak boleh dimiliki oleh individu. “Kepemilikan umum menyangkut tiga hal; kekayaan alam (SDA), tambang-tambang batubara, dan fasilitas umum”, tandas beliau.

Menurutnya ada 3 sistem yang mampu menjamin sempurnanya pengelolaan SDA dalam Islam, yaitu pemilihan pemimpin yang ketat, kontrol terhadap penguasa, peradilan dan sanksi yang tegas bagi pelanggar”.

Model pembangunan ala kapitalisme yang kini diterapkan oleh Negara juga tidak luput dari sorotan konfrensi. Hidayatullah Muttaqin, Ketua Lajnah Siyasah DPD HTI Kalsel mengungkapkan bahwa sebuah catatan yang sangat penting yang menjadi kewajiban kita yaitu mengetahui apa saja sebab kegagalan pembangunan indonesia. Yang pertama adalah ketergantungan secara pembangunan yang dimana ini merupakan taktik baru penjajahan kapitalisme. Yang kedua adalah bukti kegagalan pembangunan yang bertumpu pada pertumbuhan sebagai penggambaran adalah penghisapan ekonomi yang dimana hasil ekonomi bruto mencapai adalah 76.95%.

Muttaqin menambahkan bahwa pembangunan di Indonesia sekarang lebih pro pasar bebas yang tidak memberikan kemudahan kepada rakyat dan disini privatisasi menjadi hal yang utama.

Tidak hanya menyoroti kegagalan ekonomi kapitalisme dalam memberikan kesejahteraan dan keadilan, konfrensi juga menyuguhkan solusi dan konsep sistem ekonomi dalam Islam. Dalam paparan “Model Pembangunan Ekonomi Islam yang Tumbuh, Stabil dan Menyejahterakan”, M. Hatta menyampaikan bahwa tujuan pembangunan ekonomi Islam dalam Khilafah adalah pertama untuk menjaga hak syar’i manusia seperti menjaga akidah, akal, harta, keturunan, dll. Sehingga tidak dikenal dalam Islam ada atas nama pembangunan sampai-sampai mengorbankan akidah maupun hancurnya akhlak.

Kedua, adalah membentuk masyarakat Islam. Terkait dengan membentuk masyarakat Islam, beliau mengatakan “Ketika pembangunan telah menghancurkan pemikiran dan perasaan umat Islam, maka pembangunan itu bertentangan dengan syari’at Islam”.

Ketiga, mewujudkan kesejahteraan. Indikator kesejahteraan dalam Islam kata beliau adalah pemenuhan barang pokok dan jasa pokok. “Baik barang pokok maupun jasa pokok harus dijamin oleh khalifah untuk masing-masing umat”, terang beliau.

Model pembangunan ekonomi dalam Islam juga memiliki konsep kepemilikan barang dan jasa, kemudian kondisi kestabilan mata uang, makro ekonomi dan stabilitas pasokan harga.

“Pembangunan yang berkah, adil, mandiri dan sejahtera ada di pundak khalifah. Disamping itu tujuan pembangunan ekonomi Islam tidak lain tidak bukan harus diikuti oleh penerapan Islam secara kaffah. Kompromi dengan peraturan buatan manusia tidak akan bisa mengantarkan pada tujuan ekonomi yang berkah, adil, mandiri dan sejahtera”, pungkas anggota Lajnah Khusus Intelektual DPD HTI Kalsel ini.

Kesiapan Konsep Politik Ekonomi Islam

Agar para tokoh umat semakin memahami politik ekonomi Islam, Ust. Taufik NT, S.Pd, M.Si., Ketua Lajnah Tsaqofiyah DPD 1 Hizbut Tahrir Kalimantan Selatan menyampaikan materi “Memahami Politik Ekonomi Daulah Khilafah”.

Pertama, ia menyatakan bahwa Islam mewajibkan setiap laki-laki untuk bekerja kalau dia sudah baligh. Bukan hanya karena dorongan materi, tetapi juga dorongan kecintaan kepada Allah swt. Lebih lanjut, ia memberikan penjelasan tentang kewajiban negara jika tidak ada lapangan pekerjaan, “Negara wajib menyediakan lapangan pekerjaan!”

Ia juga menjelaskan bahwa negara dapat memaksa rakyat yang malas bekerja, “Kalau tidak mau bekerja, maka negara dapat memaksanya. Ini merupakan hal-hal yang tidak ada dalam sistem sekarang.” Ujarnya.

“Kalau tidak bisa bekerja, maka kewajiban ahli waris untuk menanggung dia. Ini boleh dipaksa oleh negara.” Ungkap Taufik, “Kalau kerabatnya miskin juga, ini menjadi tanggung jawab Baitul Mal untuk memberikan subsidi kepada dia.”

Ia juga menjelaskan bahwa dana Baitul Mal juga boleh dinikmati non muslim, “Ini berlaku bukan hanya untuk umat Islam, tetapi juga non Islam.”

Langkah terakhir yang dijelaskannya dalam politik ekonomi Islam untuk pertumbuhan yang stabil dan menyejahterakan yaitu “Kalau Baitul Mal kosong, negara boleh mewajibkan pajak kepada orang-orang Islam yang mampu.”

Pemaparan mengenai “Tata Kelola Keuangan dan APBN Daulah Khilafah” selanjutnya dikupas oleh Ust. Hidayatul Akbar, SE. Humas DPD HTI Kalsel ini menyampaikan pertama, penerimaan maupun pengeluarannya ditetapkan berdasarkan hukum syara’. Kedua, Pengelolaan ekonomi islam yang memberikan jaminan pokok baik kebutuhan sekunder dan kebutuhan tersier sesuai dengan kemampuan. Ketiga, Jika kita menggunakan sistem islam lebih unggul dari sistem ekonomi kapitalisme.

Konfrensi Tokoh Umat 1433 H di Banjarmasin ini merupakan pembuka dari agenda Konfrensi Tokoh Umat yang akan diselenggarakan di berbagai kota di Indonesia.[]