Tidak Sesuai Fakta, Klaim Pemerintah Dampak Kenaikan BBM hanya Sementara
“Faktanya derita akibat kenaikan harga BBM sudah berlangsung lama dan tak kunjung hilang,” ungkap Ketua Lajnah Siyasiyah DPP Hizbut Tahrir Indonesia tersebut kepada mediaumat.com, Jumat (24/5).
Program Percepatan dan Perluasan Perlindungan Sosial (P4S) yang digulirkan pemerintah untuk mengatasi dampak kenaikan harga BBM pun dinilai Yahya tidak sepadan dengan naiknya biaya hidup akibat efek ganda dari kenaikan harga BBM.
“Ini tanda kegagalan pemerintah dan kapitalisme,” simpul Yahya.
Karena, menurut Yahya, dengan menerapkan sistem kapitalisme, pemerintah melegalkan kerakusan para kapitalis yang ingin menguasai sektor hilir setelah para kapitalis menjarah sektor hulu sehingga menguasai lebih dari 80 persen sumur minyak.
Di sektor hilir ini, mereka ingin menguasai penjualan BBM melalui SPBU-SPBU non Pertamina. “Dan itu tidak akan berhasil sebelum harga BBM yang dijual Pertamina sama dengan harga yang mereka jual,” ungkapnya.
Padahal, menurutnya, yang dilakukan pemerintah dengan sistem kapitalismenya itu sangat bertentangan dengan Syariah. Dalam pandangan Syariah, sumur-sumur migas yang jumlahnya melimpah itu merupakan milik publik. Khalifah (kepala negara Islam/Khilafah), wajib mengelola migas dari hulu hingga hilir, yang hasilnya dikembalikan kepada publik dalam bentuk infrastruktur dan pelayanan kesehatan, pendidikan dan keamanan secara gratis kepada rakyat.
Selain tuntutan keimanan, menurut Yahya, agar masalah BBM ini tuntas sudah saatnya penduduk negeri yang mayoritas Muslim ini ganti sistem. “Saatnya ganti sistem dengan Syariah dan Khilafah,” pungkasnya.
Sebelumnya, kompas.com (23/5) melansir pernyataan Menteri
Perencanaan Pembangunan Nasional Armida Alisjahbana yang menyebutkan
kenaikan harga BBM bersubsidi akan memukul daya beli masyarakat, tapi
tidak akan berdampak lama (panjang) sebab ada P4S. [mediaumat/htipress/www.al-khilafah.org]
Tidak ada komentar