Tokoh Dayak Seruyan Dukung FPI
Berbeda dengan massa yang mengatasnamakan Dewan Adat Dayat (DAD) dan Majelis Adat Dayak Nusantara (MADN) yang menolak kedatangan rombongan Front Pembela Islam (FPI) di Kalimantan Tengah, Sabtu, (11/2), tokoh Dayak Seruyan mengakui jika mereka mendukung FPI.
"Saya dari masyarakat Dayak Seruyan. Betul kata Habib (Rizieq) tidak semua masyarakat menolak FPI, kami akan tetap mendirikan FPI di Seruyan, Kobar, Kotim, Sampit, dan Kuala Kapuas, secepat-cepatnya. Masyarakat mendukung dan kami bahkan meminta," kata Budiyardi yang tercatat sebagai anggota DPRD Seruyan, Senin (13/2).
Budiyardi yang berasal dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa ini berstatus daftar pencarian orang (DPO) alias buron Polres Seruyan.
Dia dan 12 orang lain warga Desa Bahaur, Kecamatan Hanau, Seruyan ditetapkan sebagai tersangka kasus perusakan perkebunan sawit pada 7 Desember lalu. Kasus Budiyardi kini dilimpahkan ke Polda Kalteng.
Rizieq menyebut jika Budiyardi adalah anggota dewan yang sedang melakukan pembelaan terhadap masyarakat Dayak Seruyan yang tanahnya dirampas oleh pengusaha lokal.
"Setelah beliau berjuang selama bertahun-bertahun, justru beliau yang dikejar-kejar, mau dikerjai oleh Gubernur Kalteng dan mau dikerjai oleh Kapolda Kalteng. Maka dari itu mereka meminta perlindungan pada FPI dan kini FPI tengah melakukan advokasi dan litigasi," jelasnya.
FPI saat ini aktif melakukan advokasi sengketa agraria terrmasuk di Mesuji, Lampung. Kasus Mesuji ini mencuat ke permukaan setelah pemutaran video kekerasan yang dilakukan aparat keamanan oleh Mayjen (pur) Saurip Kadi. Oleh Tim Gabungan Pencari Fakta, video itu diduga palsu meski Saudi tetap ngotot jika video itu benar.
Belakangan Saurip juga mendatangi lokasi konflik di Seruyan pada Januari lalu. Bahkan saat itu staf khusus Presiden Andi Arief sempat mengirimkan pesan ke sejumlah media massa jika Saurip dikepung warga di Seruyan. Saurip membenarkan jika dia datang ke Seruyan tapi dia membantah informasi jika dia dikepung.
Karena itu, Rizieq yakin jika penolakan kedatangan rombongan FPI bernuansa politis dan buntut dari sengketa agraria itu.
"Gubernur Kalteng Teras Narang menghancurkan empat pilar negara, yakni Pancasila, UUD 45, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika dengan keterlibatannya dalam massa yang rasis dan fasis yang menolak FPI itu," tukasnya. (beritasatu/130212/al-khilafah.org)
Tidak ada komentar