Dirosah Syar’iyah XVIII: Bahaya Depolitisasi Masjid

Wakil Presiden Boediono melontarkan pernyataan tentang pengaturan pengeras suara adzan. Namun, tidak hanya itu Boediono juga melontarkan pernyataan agar masjid dijaga jangan sampai jatuh ke tangan mereka yang menyebarkan gagasan yang tidak Islami seperti radikalisme, fanatisme sektarian, permusuhan terhadap agama dan kepercayaan orang lain, yang menimbulkan tidak kekerasan dan terorisme, ujarnya dihadapan Muktamar ke-6 Dewan Masjid Indonesi, (28/4) di Jakarta.
Pernyataan Walpres tersebut menuai banyak kritikan dari berbagai kalangan termaksud dari Partai Politik Islam Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Respon pernyataan tersebut DPP HTI menyelenggrakan Dirosah Syar’iyah ke XVIII bertajuk “Bahaya Depolitisasi Masjid”, Sabtu (12/5) di kantor DPP HTI Crown Palace Jakarta. Hadir sebagai pembicara KH. Hafidz Abdurrahman Ketua Lajnah Tsaqofiyyah dan KH. Shafar Mawardi Pimpinan Ma’had Darul Mawahhidin.

KH. Hafidz Abdurrahman menyatakan kalau depolitisasi masjid merupakan bagian dari proyek Deislamisasi terhadap umat islam. “Depolitisasi Masjid adalah proyek untuk menjauhkan dan membersihkan Masjid dari fungsinya yang sebenarnya dan dari peranan politik Islam. Ini sama saja dengan Deislamisasi,” jelasnya.

Sedangkan, KH. Shafar Mawardi menjelaskan bahwa masjid merupakan urat nadi dari Daulah Islam peranannya sangat penting di masyarakat, “Masjid adalah urat nadi bagi umat Islam, urat nadi bagi Daulah Islam,” tuturnya.

Ia menambahkan, Selain sebagai sentral pelaksanaan ibadah, masjid juga melaksanakan aktifitas lain sepeti pendidikan, menyelesaikan permasalahan umat. bermusyawarah, dan bahkan mempersiapkan diri untuk berjihad tempatnya di Masjid.

“Coba kalau sekarang kita melakukan persiapan Jihad di masjid, pasti disangkanya teroris. Inilah yang dimaksud depolitisasi Masjid, mempersempit peran masjid yang sebenarnya. Apa ada yang berani mempersiapkan Jihad di dalam Masjid?,” serunya disambut senyuman dari para peserta.[] fatih mujahid