Header Ads

DPR Lembaga Terkorup

Citra buruk Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga paling korup di Indonesia melekat sangat kuat dalam penilaian masyarakat. Selain itu, DPR juga dinilai sebagai tempat mencari nafkah bagi politikus.

Penilaian ini muncul dari hasil survei yang dilakukan Soegeng Sarjadi Syndicate (SSS) terhadap oleh 2.192 responden yang tersebar di 33 provinsi.



“DPR dinilai sebagai lembaga paling korup dari daftar lembaga yang kami sodorkan. Responden yang memilih DPR sebagai lembaga yang paling korup adalah sebanyak 1.030 responden atau 47 persen dari 2.192 responden,” kata Koordinator Survei Pemetaan Capres 2014 Soegeng Sarjadi Syndicate, Muhammad Dahlan saat memaparkan hasil survei di Jakarta, Rabu (6/5).

Kasus yang menimpa Gayus HP Tambunan dan Dhana Widyamitka juga menyumbang penilaian masyarakat terhadap lembaga yang paling korup. Kantor pajak dinilai korup oleh 21,4%, diikuti lembaga kepolisian dengan 11,3%. “Sedangkan parpol hanya 3,9 persen,” kata Dahlan.

Responden, lanjutnya, juga meyakini anggota DPR sekarang hanya sekedar mencari nafkah. Sebanyak 1.367 responden atau 62,4 persen mengatakan hal tersebut.

Sementara 21,3 persen lainnya menilai DPR hanya menjalankan tugas sebagai wakil rakyat. Sisanya menyatakan tidak tahu (15,6%) dan tidak menjawab (0,8%).

Sebagian masyarakat juga tidak mengetahui mengenai produk baru DPR yakni Badan Anggaran. Responden mengatakan, tidak tahu kalau Banggar DPR boleh ikut campur dalam pengalokasian anggaran untuk proyek dalam APBN.

Sebanyak 883 responden atau 40,3 persen menyatakan tidak tahu mengenai hal tersebut. Sedangkan yang menyatakan Banggar boleh ikut campur sebanyak 673 responden atau 30,7 persen.

Menurut Dahlan, banyaknya kasus suap dan korupsi yang terjadi saat ini membuat responden menyatakan bahwa kasus korupsi dan suap merupakan masalah yang paling mendesak untuk diselesaikan, yakni 1.044 responden atau 47,6 persen.

“Sementara masalah kemiskinan hanya 562 responden atau 25,6 persen, mafia di semua lini 235 responden atau 10,7 persen dan pengangguran 226 responden atau 10,3 persen,” katanya.[mediaindonesia/HTIPRess/al-khilafah.org]

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.