Belum Seminggu Jadi Menteri, Chatib Basri Tunjukkan Wajah Asli
Belum sepekan menjabat sebagai Menteri Keuangan, Chatib Basri langsung meminta kenaikan BBM per Juni depan.
Tentu saja kebijakannya yang sangat neolib itu dikecam publik, salah
satunya oleh Hizbut Tahrir Indonesia. “Sungguh zalim!” hardik Yahya
Abdurrahman, Ketua Lajnah Siyasiyah DPP HTI, Kamis (23/5).
Menurutnya,
bila menggunakan hukum Islam, tambang migas merupakan milik umum yang
wajib dikelola negara, haram hukumnya diserahkan kepada asing apalagi
swasta. “Karena tidak menggunakan hukum Islam, barang tambang termasuk
migas yang harusnya milik umum justru dibiarkan dijarah asing. Sehingga
rakyat harus beli mahal,” ungkapnya.
Pemberian
bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM), juga merupakan bukti
bahwa pemerintah memahami dengan menaikan harga BBM, rakyat akan semakin
sengsara. Tapi BLSM pun tidak akan menolong rakyat miskin.
“Karena
hanya 5 bulan, sedangkan biaya hidup sudah lebih dulu naik dan dampak
kenaikan BBM terus berlanjut. Bagaimana pula nasib rakyat yang tidak
dapat BLSM? Bukankah mereka terus didera dampak kenaikan BBM?”
pungkasnya.
Seperti dilansir tempo.co (23/5), Menkeu Chatib Basri meminta kenaikan BBM Juni depan. Sebagai kompensasi ada BLSM 11,6 trilyun selama 5 bulan.
Jejak Chatib
Sedangkan mediaumat.com
(16/6/12) melansir hasil wawancaranya dengan Pengamat Kebijakan Publik
Ihsanuddin Noorsy terkait jejak Chatib Basri. Menurut Noorsy, Chatib
pernah menjadi staf khususnya Sri Mulyani ketika Sri Mulyani menjadi
Menteri Keuangan. Pernah juga di Komite Ekonomi Nasional. Bahkan pada
saat Chatib Basri menjadi narasumber di Pansus Bank Century dengan
menyatakan diri sebagai akademisi, sesungguhnya dia sudah menjadi staf
ahli Menkeu.
“Artinya, jelas dia
dipakai oleh Demokrat untuk membela kebijakan Sri Mulyani atau lebih
tepatnya Partai Demokrat. Kalau kali ini dia dipakai SBY, dia memang
pembela Demokrat lebih tepatnya pembela neolib,” ungkap Noorsy.
Pada
Nov 2007, lanjut Noorsy, Chatib bersama Faisal Basri dan Umar Juoro
adalah ekonom yang membela Pemerintah di Mahkamah Konstitusi dalam soal
Judicial Review UU No. 25/2007 tentang Penanaman Modal. Dengan UU ini
malah membuktikan bahwa Indonesia makin konsisten menegakkan
prinsip-prinsip ekonomi neoliberal.
“Dengan demikian terbukti siapa Chatib dan bagaimana karakter kabinet Indonesia bersatu yang sekarang ini,” ungkapnya.
Menariknya,
lanjut Noorsy, pada saat off air talk show di Trans TV dalam kasus
penjualan Indosat, dia mengatakan pada Noorsy, “Kantongi
nasionalismemu!” [mediaumat/www.al-khilafah.org]
Tidak ada komentar