Mengikuti Arahan Amerika, Liberal Mesir Berusaha Larang Membicarakan Politik di Masjid
Mengetahui bahaya Islam Politik bagi sistem sekuler di Mesir, kelompok liberal yang menumbangkan Mursi berusaha larang Islam politik berkuasa. Di antaranya melarang pendirian partai politik berdasarkan agama dan membicarakan politik di masjid.
Sebagaimana yang diberitakan www.independent.co.uk (21/7) koalisi bersatu yang melengserkan Mursi dari kekuasaan terlihat melakukan hal yang lebih buruk terhadap Ikhwanul Muslimin.
Untuk mencegah Islam politik berkuasa di Mesir, kelompok liberal berusaha melarang partai-partai agama dan melarang kampanye politik di masjid-masjid.
“Kami memiliki masalah besar dengan partai-partai politik yang secara ketat berdasarkan pada nilai-nilai keagamaan,” kata Ahmed al-Hawary, anggota pendiri partai liberal Al-Dostour. “Saya pikir gagasan memiliki partai-partai semacam ini bukan yang diharapkan seseorang untuk bisa diterima.”
Suatu komite yang beranggotakan 10 orang menuntut amandemen konstitusi Mesir bertemu untuk pertama kalinya kemarin. Komite yang terdiri dari ahli hukum dan hakim senior memiliki waktu satu bulan untuk melakukan perubahan konstitusi dengan target utama meminggirkan Islam politik dari Mesir.
Tindakan ini lahir dari kebencian ideologis kelompok sekuler terhadap Islam yang tidak bisa memisahkan politik dan agama. Di samping pertimbangan pragmatis untuk mencegah lawan politik mereka kembali memenangkan pemilu dengan memobilisasi nilai-nilai agama.
“Hal ini telah menjadi pola sejak revolusi pada Januari 2011,” kata Shady al-Ghazaly Harb, seorang tokoh senior koalisi terkemuka di belakang pemberontakan 30 Juni.
“Rakyat Mesir adalah orang yang cukup kuat dalam hal beragama, sehingga bermain dengan perasaan seperti ini bukanlah hal yang tepat dan tidak boleh dianggap permainan yang adil antara kami dan kelompok Islam.”
Kelompok sekuler juga kembali menggunakan dinas keamanan Mesir untuk membungkam kelompok politik Islam seperti yang dilakukan di masa Mubarak yang dikenal sangat represif. El-Ghazaly Harb mengatakan aturan tentang propaganda di masjid-masjid bisa ditegakkan oleh dinas keamanan yang berkoordinasi dengan departemen-departemen pemerintah.
Para pendukung Ikhwanul Muslimin turun ke jalan kemarin untuk menentang apa yang mereka lihat sebagai kudeta tidak sah terhadap Presiden Mursi yang terpilih secara demokratis.
Sayap politik Ikhwanul Muslimin, yakni Partai Kebebasan dan Keadilan (FJP), secara hati-hati tidak mengidentifikasi dirinya secara eksplisit sebagai partai agama ketika didirikan setelah penggulingan Mubarak pada tahun 2011.
Meski begitu, kelompok politisi liberal mengatakan kepada The Independent mereka berharap undang-undang baru bisa memungkinkan melarang partai FJP.
Walid el-Haddad, seorang pejabat dari FJP, mengatakan ia tidak akan berkomentar karena menolak proses transisi secara keseluruhan. “Pemerintah ini bersandar pada tank-tank militer,” katanya.
Diamnya Barat terhadap apa yang terjadi di Mesir saat ini mencerminkan persetujuan mereka terhadap militer dan kelompok sekuler. Sekaligus menunjukkan rasa takut Barat terhadap kebangkitan Islam politik di Mesir. Untuk tetap mempertahankan penjajahannya di Mesir, Barat tetap berupaya memastikan Mesir adalah sebuah negara sekuler.
Lagi-lagi ini menunjukkan sikap hipokrit Barat dengan sistem demokrasinya. Demokrasi yang diklaim memberikan kebebasan bagi siapapun untuk beraspirasi melakukan berbagai tindakan yang justru tidak demokratis untuk membungkam seruan penegakan Islam yang tidak bisa dipisahkan dari politik.[] [htipress/www.al-khilafah.org]
Sebagaimana yang diberitakan www.independent.co.uk (21/7) koalisi bersatu yang melengserkan Mursi dari kekuasaan terlihat melakukan hal yang lebih buruk terhadap Ikhwanul Muslimin.
Untuk mencegah Islam politik berkuasa di Mesir, kelompok liberal berusaha melarang partai-partai agama dan melarang kampanye politik di masjid-masjid.
“Kami memiliki masalah besar dengan partai-partai politik yang secara ketat berdasarkan pada nilai-nilai keagamaan,” kata Ahmed al-Hawary, anggota pendiri partai liberal Al-Dostour. “Saya pikir gagasan memiliki partai-partai semacam ini bukan yang diharapkan seseorang untuk bisa diterima.”
Suatu komite yang beranggotakan 10 orang menuntut amandemen konstitusi Mesir bertemu untuk pertama kalinya kemarin. Komite yang terdiri dari ahli hukum dan hakim senior memiliki waktu satu bulan untuk melakukan perubahan konstitusi dengan target utama meminggirkan Islam politik dari Mesir.
Tindakan ini lahir dari kebencian ideologis kelompok sekuler terhadap Islam yang tidak bisa memisahkan politik dan agama. Di samping pertimbangan pragmatis untuk mencegah lawan politik mereka kembali memenangkan pemilu dengan memobilisasi nilai-nilai agama.
“Hal ini telah menjadi pola sejak revolusi pada Januari 2011,” kata Shady al-Ghazaly Harb, seorang tokoh senior koalisi terkemuka di belakang pemberontakan 30 Juni.
“Rakyat Mesir adalah orang yang cukup kuat dalam hal beragama, sehingga bermain dengan perasaan seperti ini bukanlah hal yang tepat dan tidak boleh dianggap permainan yang adil antara kami dan kelompok Islam.”
Kelompok sekuler juga kembali menggunakan dinas keamanan Mesir untuk membungkam kelompok politik Islam seperti yang dilakukan di masa Mubarak yang dikenal sangat represif. El-Ghazaly Harb mengatakan aturan tentang propaganda di masjid-masjid bisa ditegakkan oleh dinas keamanan yang berkoordinasi dengan departemen-departemen pemerintah.
Para pendukung Ikhwanul Muslimin turun ke jalan kemarin untuk menentang apa yang mereka lihat sebagai kudeta tidak sah terhadap Presiden Mursi yang terpilih secara demokratis.
Sayap politik Ikhwanul Muslimin, yakni Partai Kebebasan dan Keadilan (FJP), secara hati-hati tidak mengidentifikasi dirinya secara eksplisit sebagai partai agama ketika didirikan setelah penggulingan Mubarak pada tahun 2011.
Meski begitu, kelompok politisi liberal mengatakan kepada The Independent mereka berharap undang-undang baru bisa memungkinkan melarang partai FJP.
Walid el-Haddad, seorang pejabat dari FJP, mengatakan ia tidak akan berkomentar karena menolak proses transisi secara keseluruhan. “Pemerintah ini bersandar pada tank-tank militer,” katanya.
Diamnya Barat terhadap apa yang terjadi di Mesir saat ini mencerminkan persetujuan mereka terhadap militer dan kelompok sekuler. Sekaligus menunjukkan rasa takut Barat terhadap kebangkitan Islam politik di Mesir. Untuk tetap mempertahankan penjajahannya di Mesir, Barat tetap berupaya memastikan Mesir adalah sebuah negara sekuler.
Lagi-lagi ini menunjukkan sikap hipokrit Barat dengan sistem demokrasinya. Demokrasi yang diklaim memberikan kebebasan bagi siapapun untuk beraspirasi melakukan berbagai tindakan yang justru tidak demokratis untuk membungkam seruan penegakan Islam yang tidak bisa dipisahkan dari politik.[] [htipress/www.al-khilafah.org]
Tidak ada komentar