Pemerintah Cina Larang Warga Uinghur Menjalankan Puasa Ramadhan

Pemerintah Cina memberlakukan pengontrolan ketat terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan warga Muslim etnis Uinghur di provinsi Xinjiang di ujung barat Cina, selama bulan Ramadhan tahun ini. Demikian penuturan warga Uingur yang berada di pengasingan dan sejumlah pejabat lokal.



Dilansir almoktsar.com, Senin (15/7/2013), sejumlah sumber menyebutkan bahwa pemerintah Cina juga melarang para siswa muslim berpuasa di siang hari pada bulan Ramadhan. Bahkan, mereka mengawasi ketat komunikasi para siswa tersebut untuk mengetahui gerak-gerik kegiatan mereka.

Partai komunis yang merupakan partai berkuasa di Cina mengaku sedang berusaha menerima etnis minoritas Muslim Uinghur itu. Akan tetapi, warga Uinghur yang berada di pengasingan dan Organisasi Hak Asasi Manusia internasional menegaskan bahwa pernyataan pemerintah Cina tersebut hanyalah omong kosong dan kebijakan-kebijakan pemerintah yang berlaku saat ini menghalangi aspirasi, budaya dan agama rakyat Uinghur.

Seorang juru bicara Dinas Pendidikan di daerah Chatca atau “Yarkand”, yang berjarak 200 km tenggara Kashgar, mengatakan, “Para siswa diwajibkan masuk sekolah pada hari Jumat (khusus selama bulan Ramadhan). Mereka dan guru-guru dilarang berpuasa” katanya.

Djeksat Raksi, juru bicara Uinghur Internasional yang berbasis di Munich, menambahkan, “Sekolah-sekolah dan universitas mengawasi komunikasi ponsel untuk memantau para siswa Uinghur. Mereka juga mengawasi accaount-account situs chat online dan situs jejaring sosial lainnya” katanya.

Lebih lanjut, tambah Raksi, aktivitas-aktivitas keagamaan atas nama apapun, yang digelar warga muslim Uighur dilarang. Tidak hanya itu, polisi Cina memeriksa setiap rumah untuk memastikan warga uinghur tidak menjalan ibadah pusa, “Pihak berwenang Cina memasuki rumah-rumah warga Uinghur dengan dalih menjaga keamanan. Dengan membawa sejumlah minuman dan buah, mereka menawari warga Uinghur untuk makan. Jika menolak, warga akan ditangkap karena melaksankan ibadah puasa yang dilarang pemerintah” jelasnya.

Di sisi lain, Dewan pendidikan di kota Tekesa mengatakan bahwa semua guru SD dan TK pada hari Senin (8/7/2013) yang berjumlah 52 guru dari 40 provinsi menandatangi pejanjian tertulis yang berisi jaminan seluruh pegawai dan muridnya untuk tidak berupasa selama bulan Ramdhan. Guru juga perintahkan meminta tanda tangan surat tanggung jawab kepada orang tua siswa. [kiblat/www.al-khilafah.org]