Gus Uwik: Mafia Minyak Bukti Politik Transaksional Demokrasi

Satu lagi, mafia yang menggerogoti bangsa ini dan merugikan rakyat terendus. Politikus Partai Golkar Poempida Hidayatullah menegaskan bahwa mafia minyak di Indonesia makin tidak terbendung. Menurutnya, keberadaan mafia minyak ini telah merugikan negara sebesar Rp 36 triliun pertahun (RadarBogor, 14/6).



Menanggapi hal tersebut, anggota Lajnah Siyasiyah DPP HTI Gus Uwik menyatakan tidak heran atas keberadaan mafia minyak tersebut. Menurutnya hal tersebut justru pasti akan terjadi dalam politik transaksional demokrasi sekarang. Apalagi, sebagaimana yang ditegaskan oleh Poempida pelaku mafia perminyakan adalah pejabat negara.

“Keberadaan mafia minyak dan sederet mafia-mafia yang lain adalah konsekwensi logis dari munculnya pejabat karena cost politiknya besar. Dan kita tahu dan menyaksikan sendiri bahwa sebagian besar pejabat di negeri ini, baik legislatif, eksekutif dan yudikatif lekat dan identik dengan politik uang. Walhasil, ketika mereka memimpin logikanya bukan melayani rakyat namun mengeruk keuntungan untuk mengembalikan cost politik yang telah dikeluarkan dan tambahan ‘bekal’ untuk persiapan maju periode selanjutnya,” jelasnya.

Oleh karena itu, menurut tokoh muda Islam yang juga mendapat amanah menjadi Ketua DPP HTI ini adanya tindak korupsi dan kecurangan-kecurangan yang merugikan negara pasti tidak akan terselesaikan dan diberantas secara tuntas jika sistem yang masih dipakai untuk mengatur negeri ini masih berkiblat pada demokrasi-kapitalis. Sebab dengan adanya demokrasi ini lah yang ‘melegalkan’ praktik politik uang dan selingkuh antara penguasa dengan pengusaha.

“Walau politik uang dikecam, namun politik uang tidak bisa diberantas. Sebab politik uang dilegalkan dalam demokrasi. Para plitisi menyebutkan sebagai biaya politik yang harus keluar untuk memaparkan visi dan misi partai beserta figurnya. Jadi, pasti akan muncul, baik secara legal maupun ilegal praktik mafia-mafia yang merugikan bangsa tersebut. Mafia tersebut dilahirkan oleh ibu kandungnya sendiri, yakni demokrasi,” jelasnya.

Oleh karenanya, menurut tokoh muda Islam bogor ini jika ingin memberantas praktik mafia perminyakan, mafia perijinan, mafia tambang dan mafia-mafia yang lain, tidak ada jalan lain kecuali meninggalkan sistem demokrasi yang ‘menghalalkan’ dan ‘melahirkan’ praktik-praktik haram tersebut.

“Mafia-mafia tersebut tidak akan pernah muncul jika sistem yang dipakai adalah syariat Islam. Karena dalam Islam, logika pejabat pemerintah adalah logika melayani bukan logika dagang. Dan yang lebih tegas lagi, dari sejak awal, Islam telah mengharamkan praktik politik uang dalam proses-proses politik. Syariat Islam tidak memberi ruang dan mentolelir munculnya politik uang. Sehingga akan dengan mudah muncul pejabat-pejabat amanah, berintegritas, profesional dan takut sama Allah kita akan melakukan segala macam kemaksiyatan. Sebab, bukan hanya ancaman pidana di dunia saja yang akan di terima namun juga ancaman masuk neraka jahanam yang mengerikan jika dia melakukan kemaksiyatan,” tegasnya.

Oleh sebab itu, menurut Gus Uwik inilah pentingnya perjuangan penegakan syariat Islam dalam bingkai Khilafah. Secara sistem, praktik-praktik kotor politik yang akan memantik praktik-praktik mafia kotor yang merugikan negara akan dicegah dan dibabat habis.[] [htipress/www.al-khilafah.org]