Israel: Ada 200 Perintah Pembongkaran Rumah Warga al Quds
Yerusalem – Sumber-sumber Israel hari Ahad (13/12) menegaskan adanya 200 perintah pengadilan untuk melakukan pembongkaran rumah-rumah Palestina di Yerusalem (al Quds) yang belum dilaksanakan. Beberapa pihak melakukan tekanan ke arah pelaksanaan perintah tersebut agar segera dilaksanakan.
Meskipun kebijakan pembongkaran dan yahudisasi terus berlanjut di al Quds, radio Zionis mengklaim bahwa "Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah Kota Yerusalem tidak melaksanakan perintah-perintah pembongkaran rumah-rumah Palestina yang dikeluarkan terhadap sekitar 200 rumah di perkampungan Arab (Palestina) di Yerusalem (al Quds)." Hal itu, menurutnya, karena adalah “kerancuan pada kerja Komite Distrik Perencanaan dan Bangunan (Israel)."
Radio Israel mengklaim bahwa berdasarkan dokumen yang diperolehnya menunjukkan bahwa "selama tiga tahun tidak dilaksanakan peraturan bangunan dan belum dilaksanakan perintah pembongkaran (rumah-rumah warga Palestina di al Quds).
Radio Israel menambahkan bahwa dalam pertimbangan di pengadilan hakim melancarkan kecaman sangat keras kepada para penguasa dan menuduh mereka bahwa "penegakan hukum bukan prioritas mereka." (seto/ifp)
Meskipun kebijakan pembongkaran dan yahudisasi terus berlanjut di al Quds, radio Zionis mengklaim bahwa "Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah Kota Yerusalem tidak melaksanakan perintah-perintah pembongkaran rumah-rumah Palestina yang dikeluarkan terhadap sekitar 200 rumah di perkampungan Arab (Palestina) di Yerusalem (al Quds)." Hal itu, menurutnya, karena adalah “kerancuan pada kerja Komite Distrik Perencanaan dan Bangunan (Israel)."
Radio Israel mengklaim bahwa berdasarkan dokumen yang diperolehnya menunjukkan bahwa "selama tiga tahun tidak dilaksanakan peraturan bangunan dan belum dilaksanakan perintah pembongkaran (rumah-rumah warga Palestina di al Quds).
Radio Israel menambahkan bahwa dalam pertimbangan di pengadilan hakim melancarkan kecaman sangat keras kepada para penguasa dan menuduh mereka bahwa "penegakan hukum bukan prioritas mereka." (seto/ifp)
Tidak ada komentar