Michael Wood : Invasi Inggris ke Irak Melanggar Hukum Internasional
Michael Wood, mantan penasehat hukum senior departemen luar negeri Inggris mengakui bahwa penggunaan kekuatan militer ke Irak bertentangan dengan hukum internasional, karena tidak atas persetujuan Dewan Keamanan PBB.
Wood mengungkapkan hal itu dalam pernyataan tertulis yang disampaikannya pada tim yang saat ini sedang menyelidiki keterlibatan pemerintah Inggris dalam invasi ke Irak tahun 2003. Dalam pernyataannya, Wood juga mengungkapkan bahwa Menlu Inggris Jack Straw telah mengabaikan nasehatnya soal invasi ke Irak.
Menurutnya, pada bulan Januari 2003 ia menulis surat pada Straw yang isinya menyatakan bahwa tanpa persetujuan dari Dewan Keamanan PBB, Inggris secara hukum tidak bisa menggunakan kekuatan militer terhadap Irak dan Inggris harus mematuhi resolusi tentang senjata pemusnah massal Dewan Keamanan PBB.
Keterangan Wood makin menyulitkan Tony Blair, perdana menteri ketika itu, yang juga akan dipanggil oleh tim penyelidik. Blair sendiri di luar penyelidikan sudah mengakui bahwa invasi ke Irak atas kecurigaan bahwa Saddam Hussein memiliki senjata pemusnah massal, melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB tentang kepemilikin senjata pemusnah massal.
Tapi jaksa agung dan kepala penasehat bidang hukum Blair saat itu, Peter Goldsmith memberikan lampu hijau bagi pemerintahan Blair untuk ikut dalam pasukan koalisi pimpinan AS menginvasi Irak dengan alasan Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 1441 yang ditetapkan pada bulan November 2002 itu bisa menjadi dasar bagi penggunaan kekuatan militer Inggris di Irak.
Masukkan yang diberikan Goldsmith berbeda dengan masukkan yang diberikan Wood selaku penasehat hukum departemen luar negeri Inggris. Wood pada tim penyelidik mengatakan bahwa ia tetap konsisten memberikan nasehat pada pemerintah bahwa menumbangkan sebuah rejim tidak bisa dijadikan alasan untuk mengobarkan perang.
Salah seorang pejabat di masa pemerintahan Blair, Elizabeth Wilmshurst yang juga menjadi saksi dalam penyelidikan, termasuk yang mendukung nasehat Wood. Wilmshurst ketika itu menjabat sebagai salah satu deputi Wood, ia mengundurkan diri beberapa hari sebelum invasi karena ia menentang keterlibatan Inggris dalam invasi tersebut. (ln/aljz/ermslm)
Wood mengungkapkan hal itu dalam pernyataan tertulis yang disampaikannya pada tim yang saat ini sedang menyelidiki keterlibatan pemerintah Inggris dalam invasi ke Irak tahun 2003. Dalam pernyataannya, Wood juga mengungkapkan bahwa Menlu Inggris Jack Straw telah mengabaikan nasehatnya soal invasi ke Irak.
Menurutnya, pada bulan Januari 2003 ia menulis surat pada Straw yang isinya menyatakan bahwa tanpa persetujuan dari Dewan Keamanan PBB, Inggris secara hukum tidak bisa menggunakan kekuatan militer terhadap Irak dan Inggris harus mematuhi resolusi tentang senjata pemusnah massal Dewan Keamanan PBB.
Keterangan Wood makin menyulitkan Tony Blair, perdana menteri ketika itu, yang juga akan dipanggil oleh tim penyelidik. Blair sendiri di luar penyelidikan sudah mengakui bahwa invasi ke Irak atas kecurigaan bahwa Saddam Hussein memiliki senjata pemusnah massal, melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB tentang kepemilikin senjata pemusnah massal.
Tapi jaksa agung dan kepala penasehat bidang hukum Blair saat itu, Peter Goldsmith memberikan lampu hijau bagi pemerintahan Blair untuk ikut dalam pasukan koalisi pimpinan AS menginvasi Irak dengan alasan Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 1441 yang ditetapkan pada bulan November 2002 itu bisa menjadi dasar bagi penggunaan kekuatan militer Inggris di Irak.
Masukkan yang diberikan Goldsmith berbeda dengan masukkan yang diberikan Wood selaku penasehat hukum departemen luar negeri Inggris. Wood pada tim penyelidik mengatakan bahwa ia tetap konsisten memberikan nasehat pada pemerintah bahwa menumbangkan sebuah rejim tidak bisa dijadikan alasan untuk mengobarkan perang.
Salah seorang pejabat di masa pemerintahan Blair, Elizabeth Wilmshurst yang juga menjadi saksi dalam penyelidikan, termasuk yang mendukung nasehat Wood. Wilmshurst ketika itu menjabat sebagai salah satu deputi Wood, ia mengundurkan diri beberapa hari sebelum invasi karena ia menentang keterlibatan Inggris dalam invasi tersebut. (ln/aljz/ermslm)
Tidak ada komentar