Biaya Pilkada 2010 Rp 3,54 Trilyun
Biaya penyelenggaraan pemilihan kepala daerah 2010 mencapai Rp 3,54 triliun. Biaya ini jauh lebih besar daripada pemilu legislatif dan pemilihan legislatif tahun lalu yang berkisar di angka Rp 2 triliun.
Data biaya penyelenggaraan pilkada 2010 itu diungkap Timbul Pudjianto, Direktur Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, Selasa (6/4). Besar biaya itu masih mungkin bertambah lagi karena, “Dana masih diusulkan untuk proses pemilihan satu putaran saja, dan hanya untuk 244 daerah yang akan menggelar Pemilu Kada tahun ini,” kata Timbul.
Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi pernah menyinggung mahalnya ongkos Pilkada. Gamawan mengusulkan Kepala Daerah ditunjuk saja oleh Presiden yang, tentu saja, dikecam pengamat Pemilu Saldi Isra. Menurut Saldi, penunjukan akan berarti kemunduran bagi proses demokrasi di Indonesia.
Menanggapi ongkos yang sangat mahal itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum Abdul Hafiz Anshary berharap, pemerintah pusat mau ikut andil dalam pembiayaannya. Abdul Hafiz mengungkapkan, beberapa daerah sudah berencana memundurkan jadwal Pilkada terkait kendala anggaran. (TEMPO Interaktif, 5/4)
Komentar : Bukti kerusakan sistem demokrasi, sudah biayanya mahal (pasti membebani keuangan negara), tapi hasilnya adalah pemerintahan yang korup dan tidak peduli pada rakyat.[]
hizbut-tahrir.or.id
Data biaya penyelenggaraan pilkada 2010 itu diungkap Timbul Pudjianto, Direktur Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, Selasa (6/4). Besar biaya itu masih mungkin bertambah lagi karena, “Dana masih diusulkan untuk proses pemilihan satu putaran saja, dan hanya untuk 244 daerah yang akan menggelar Pemilu Kada tahun ini,” kata Timbul.
Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi pernah menyinggung mahalnya ongkos Pilkada. Gamawan mengusulkan Kepala Daerah ditunjuk saja oleh Presiden yang, tentu saja, dikecam pengamat Pemilu Saldi Isra. Menurut Saldi, penunjukan akan berarti kemunduran bagi proses demokrasi di Indonesia.
Menanggapi ongkos yang sangat mahal itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum Abdul Hafiz Anshary berharap, pemerintah pusat mau ikut andil dalam pembiayaannya. Abdul Hafiz mengungkapkan, beberapa daerah sudah berencana memundurkan jadwal Pilkada terkait kendala anggaran. (TEMPO Interaktif, 5/4)
Komentar : Bukti kerusakan sistem demokrasi, sudah biayanya mahal (pasti membebani keuangan negara), tapi hasilnya adalah pemerintahan yang korup dan tidak peduli pada rakyat.[]
hizbut-tahrir.or.id
Tidak ada komentar