Israel: Al-Quds Bukan Pemukiman tapi Ibukota Israel
Israel menolak kecaman internasional atas rencana pembangunan pemukiman baru ilegal, dengan mengatakan bahwa mereka menganggap al-Quds (Yerusalem) sebagai ibukota negara yahudi.
Kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengatakan dalam sebuah pernyataan hari Selasa kemarin (9/11) bahwa kebijakan pembangunan tidak berubah selama 40 tahun terakhir.
"Yerusalem bukan pemukiman - Yerusalem adalah ibu kota ... Israel," katanya, menambahkan bahwa Israel tidak pernah berhenti membangun di kota itu sejak pendudukan setelah perang tahun 1967.
Pekan lalu, Otoritas Palestina diwakili Perdana Menteri Salam Feyadh berjanji bahwa al-Quds Timur akan menjadi ibukota negara Palestina di masa depan.
Pernyataan itu muncul setelah masyarakat internasional mengecam keras Tel Aviv untuk menyetujui pembangunan lebih dari 1.300 unit pemukim baru di Timur al-Quds.
Sementara itu, laporan berita mengatakan Selasa kemarin bahwa lebih 800 unit pemukiman direncanakan dalam tahap penyelesaian sebagian besar di Ariel di utara Tepi Barat yang diduduki.
Otorita Palestina, Uni Eropa, Amerika Serikat, dan Rusia semua mengutuk keputusan oleh Tel Aviv.
Dimulainya kembali pekerjaan konstruksi ilegal telah menahan laju pembicaraan langsung antara Israel dan Otoritas Palestina, yang dimulai pada awal September setelah istirahat selama 20 bulan.
Kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengatakan dalam sebuah pernyataan hari Selasa kemarin (9/11) bahwa kebijakan pembangunan tidak berubah selama 40 tahun terakhir.
"Yerusalem bukan pemukiman - Yerusalem adalah ibu kota ... Israel," katanya, menambahkan bahwa Israel tidak pernah berhenti membangun di kota itu sejak pendudukan setelah perang tahun 1967.
Pekan lalu, Otoritas Palestina diwakili Perdana Menteri Salam Feyadh berjanji bahwa al-Quds Timur akan menjadi ibukota negara Palestina di masa depan.
Pernyataan itu muncul setelah masyarakat internasional mengecam keras Tel Aviv untuk menyetujui pembangunan lebih dari 1.300 unit pemukim baru di Timur al-Quds.
Sementara itu, laporan berita mengatakan Selasa kemarin bahwa lebih 800 unit pemukiman direncanakan dalam tahap penyelesaian sebagian besar di Ariel di utara Tepi Barat yang diduduki.
Otorita Palestina, Uni Eropa, Amerika Serikat, dan Rusia semua mengutuk keputusan oleh Tel Aviv.
Dimulainya kembali pekerjaan konstruksi ilegal telah menahan laju pembicaraan langsung antara Israel dan Otoritas Palestina, yang dimulai pada awal September setelah istirahat selama 20 bulan.
Tidak ada komentar