Analis: Militer AS Merekrut Penjahat untuk Perang Mereka
Militer AS merekrut siapa pun yang bersedia untuk mendaftar, termasuk penjahat, dan hal ini telah meningkatkan jumlah kasus kekerasan seksual dalam militer, seorang analis mengatakan.
"Kami mengambil segala macam orang, yang tidak memiliki seragam militer; bahkan orang yang telah dihukum karena kejahatan kekerasan; orang-orang yang terlibat di dalam geng kejahatan dan hal-hal seperti ini," kata penulis dan komentator politik Mark Glenn dalam wawancara dengan Press TV, Selasa kemarin (14/12).
Militer AS mengambil siapa saja, yang berjalan melalui pintu masuk ke militer, sehingga hanya menambah bahaya yang dihadapi tentara perempuan, ia menambahkan.
Glenn menegaskan hal inilah yang menjadi masalah utama terhadap kerusakan moral dan spiritual masyarakat Amerika selama tiga generasi terakhir.
Ia berpendapat bahwa "militer AS menderita kemunduran sangat serius dalam hubungan dengan masyarakat," dan kegagalan di Irak dan perang Afghanistan telah memperburuk situasi ini.
Militer AS perlu banyak anakmuda untuk perang di Timur Tengah dan "mereka tidak ingin ada publisitas buruk akibat berita saat ini karena akan membuat rekrutmen menjadi lebih sulit," tambahnya.
American Civil Liberties Union dan Service Women's Action Network telah mengajukan gugatan terhadap Pentagon karena menolak untuk merilis catatan kejahatan seksual dalam militer AS.
Menurut gugatan itu, puluhan ribu anggota layanan militer telah melaporkan beberapa bentuk kekerasan seksual dalam satu dekade terakhir. Gugatan itu juga mengklaim pemerintah hanya menuntut kepengadilan delapan persen dari pelaku kejahatan seks di militer.
Pentagon Digugat atas Penolakan Merilis Kasus Perkosaan di Militer AS
Kelompok-kelompok hak sipil Amerika telah mengajukan gugatan terhadap Pentagon karena menolak untuk merilis catatan kejahatan seksual yang terjadi di dalam militer Amerika Serikat.
Penggugat, termasuk American Civil Liberties Union, Service Women's Action Network, dan siswa Sekolah Hukum Yale, sedang berusaha mencari akses ke catatan kejahatan seksual tersebut melalui pengadilan distrik di New Haven, Connecticut.
Kelompok-kelompok ini mengatakan catatan resmi dari perkosaan, kekerasan seksual dan pelecehan seksual di militer diperlukan untuk menentukan sejauh mana masalah dan apa yang telah dan harus dilakukan untuk mengatasinya.
Mereka juga menggarisbawahi fakta bahwa penyembunyian dokumen adalah bertentangan dengan UU kebebasan untuk mendapatkan informasi.
Departemen Pertahanan dan urusan Veteran belum mengomentari gugatan yang diajukan terhadap mereka pada hari Senin lalu.
Menurut kasus tersebut, puluhan ribu anggota layanan militer telah melaporkan beberapa jenis kekerasan seksual atau trauma dalam satu dekade terakhir.
Hal ini menggarisbawahi bahwa sekitar 80 persen dari tindakan seksual yang tidak diinginkan atau ancaman tidak dilaporkan oleh korban.
Gugatan itu juga mengatakan pemerintah hanya menuntut delapan persen dari pelaku kejahatan seks di militer AS.
Pada tahun fiskal 2009, sebuah laporan Pentagon menunjukkan adanya peningkatan 11 persen dalam kekerasan seksual di militer dibanding tahun sebelumnya.
Survei mengejutkan juga mengatakan bahwa satu dari setiap tiga wanita telah melaporkan adanya kekerasan seksual selama pelayanan mereka di militer AS.
Ini berarti bahwa wanita, yang bergabung dengan militer AS untuk membantu berperang di Irak dan Afghanistan, lebih mungkin untuk diperkosa oleh seorang tentara Amerika sesama dari mereka daripada dibunuh oleh tembakan musuh.
Sementara ini pelecehan seksual diyakini menjadi penyebab utama gangguan stress pasca trauma di antara anggota militer perempuan AS.
Banyak yang mengatakan perang pimpinan Amerika di Irak dan Afghanistan telah meningkatkan permintaan bagi personil militer tambahan, dan itulah sebabnya orang dengan latar belakang kriminal, sekarang berada di antara jajaran militer AS.(fq/prtv/eramuslim)
"Kami mengambil segala macam orang, yang tidak memiliki seragam militer; bahkan orang yang telah dihukum karena kejahatan kekerasan; orang-orang yang terlibat di dalam geng kejahatan dan hal-hal seperti ini," kata penulis dan komentator politik Mark Glenn dalam wawancara dengan Press TV, Selasa kemarin (14/12).
Militer AS mengambil siapa saja, yang berjalan melalui pintu masuk ke militer, sehingga hanya menambah bahaya yang dihadapi tentara perempuan, ia menambahkan.
Glenn menegaskan hal inilah yang menjadi masalah utama terhadap kerusakan moral dan spiritual masyarakat Amerika selama tiga generasi terakhir.
Ia berpendapat bahwa "militer AS menderita kemunduran sangat serius dalam hubungan dengan masyarakat," dan kegagalan di Irak dan perang Afghanistan telah memperburuk situasi ini.
Militer AS perlu banyak anakmuda untuk perang di Timur Tengah dan "mereka tidak ingin ada publisitas buruk akibat berita saat ini karena akan membuat rekrutmen menjadi lebih sulit," tambahnya.
American Civil Liberties Union dan Service Women's Action Network telah mengajukan gugatan terhadap Pentagon karena menolak untuk merilis catatan kejahatan seksual dalam militer AS.
Menurut gugatan itu, puluhan ribu anggota layanan militer telah melaporkan beberapa bentuk kekerasan seksual dalam satu dekade terakhir. Gugatan itu juga mengklaim pemerintah hanya menuntut kepengadilan delapan persen dari pelaku kejahatan seks di militer.
Pentagon Digugat atas Penolakan Merilis Kasus Perkosaan di Militer AS
Kelompok-kelompok hak sipil Amerika telah mengajukan gugatan terhadap Pentagon karena menolak untuk merilis catatan kejahatan seksual yang terjadi di dalam militer Amerika Serikat.
Penggugat, termasuk American Civil Liberties Union, Service Women's Action Network, dan siswa Sekolah Hukum Yale, sedang berusaha mencari akses ke catatan kejahatan seksual tersebut melalui pengadilan distrik di New Haven, Connecticut.
Kelompok-kelompok ini mengatakan catatan resmi dari perkosaan, kekerasan seksual dan pelecehan seksual di militer diperlukan untuk menentukan sejauh mana masalah dan apa yang telah dan harus dilakukan untuk mengatasinya.
Mereka juga menggarisbawahi fakta bahwa penyembunyian dokumen adalah bertentangan dengan UU kebebasan untuk mendapatkan informasi.
Departemen Pertahanan dan urusan Veteran belum mengomentari gugatan yang diajukan terhadap mereka pada hari Senin lalu.
Menurut kasus tersebut, puluhan ribu anggota layanan militer telah melaporkan beberapa jenis kekerasan seksual atau trauma dalam satu dekade terakhir.
Hal ini menggarisbawahi bahwa sekitar 80 persen dari tindakan seksual yang tidak diinginkan atau ancaman tidak dilaporkan oleh korban.
Gugatan itu juga mengatakan pemerintah hanya menuntut delapan persen dari pelaku kejahatan seks di militer AS.
Pada tahun fiskal 2009, sebuah laporan Pentagon menunjukkan adanya peningkatan 11 persen dalam kekerasan seksual di militer dibanding tahun sebelumnya.
Survei mengejutkan juga mengatakan bahwa satu dari setiap tiga wanita telah melaporkan adanya kekerasan seksual selama pelayanan mereka di militer AS.
Ini berarti bahwa wanita, yang bergabung dengan militer AS untuk membantu berperang di Irak dan Afghanistan, lebih mungkin untuk diperkosa oleh seorang tentara Amerika sesama dari mereka daripada dibunuh oleh tembakan musuh.
Sementara ini pelecehan seksual diyakini menjadi penyebab utama gangguan stress pasca trauma di antara anggota militer perempuan AS.
Banyak yang mengatakan perang pimpinan Amerika di Irak dan Afghanistan telah meningkatkan permintaan bagi personil militer tambahan, dan itulah sebabnya orang dengan latar belakang kriminal, sekarang berada di antara jajaran militer AS.(fq/prtv/eramuslim)
Tidak ada komentar