Kader PKS Arifinto Buka Gambar Porno Saat Sidang Paripurna

Jakarta - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi Partai Keadilan (PKS) Arifinto meluruskan informasi yang beredar soal dirinya. Ia mengaku tidak menonton video porno.

Arifinto mengaku hanya melihat gambar porno saat sidang paripurna penutupan masa sidang III tahun 2010-2011, Jumat (8/4/2011). "Saya sudah hapus, karena saya lihat itu gambar porno. Saya cuma lihat sebentar doang," ujarnya saat dihubungi.

Ia menjelaskan gambar tersebut didapatkannya dari link email dari seseorang yang tidak dikenal. "Saya lihat email. Saya buka ternyata ada link. Link itu saya buka, gambarnya gambar gak bener," imbuhnya.

"Saya titip ke masyarakat, saya minta maaf atas kejadian tersebut," ujarnya saat dihubungi wartawan, Jakarta, Jumat (8/4/2011).

Pendiri Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Syamsul Balda mengaku kehabisan kata untuk menangapi aksi politisi PKS yang melihat-lihat gambar porno saat mengikuti sidang paripurna, Jumat (8/4/2011).

"Saya sampai nggak bisa berkata-kata. Nggak habis pikir. Kok bisa?" tandas Syamsul kepada INILAH.COM, Jumat (8/4/2011).

Syamsul tak mau menilai lebih jauh apakah tindakan itu merupakan kecenderungan sikap politisi PKS saat ini. Syamsul hanya mengucapkan istighfar atas tindakan Arifinto. "Masya Allah. Astaghfirullah al-Azim," katanya singkat.

Kader PKS Buka Gambar Porno Terancam Sanksi BK

Wakil Ketua Badan Kehormatan (BK) DPR RI Nudirman Munir mengatakan BK akan menindak anggota Dewan yang tertangkap melihat–lihat gambar porno dalam sidang paripurna, Jumat (8/4/2011).

"Ini sesuai dengan aturan tata beracara tidak perlu pengaduan masyarakat langsung kita tindaklanjuti," kata Nurdiman di DPR, Jakarta, Jumat (8/4/2011).

Hal itu disampaikan menanggapi anggota Fraksi Partai Keadilan Sosial (PKS) Arifinto yang kedapatan tengah melihat-lihat gambar porno melalui tablet pc miliknya saat berlangsung sidang paripurna, Jumat. Ia mengaku tidak sengaja melihat gambar tersebut ketika membuka sebuah email. Ternyata email yang tidak diketahui pengirimnya itu menyisipkan link yang ketika diklik membawanya ke gambar-gambar tersebut.

Arifinto mengaku hanya melihat sebentar kemudian menutupnya dan menghapus email tersebut. Namun, dari pengamatan wartawan, terlihat ia membuka-buka gambar tersebut. Dalam adegan yang tertangkap kamera juga terlihat ia melihat gambar yang berbeda-beda. Ia terlihat tengah memperhatikan tumbnail, kemudian pada foto lain ia terlihat tengah memperhatikan sebuah gambar porno dalam layar penuh.

Menurut Nudirman perilaku membuka gambar porno itu tidak bisa ditoleransi. Perilakunya berpotensi merusak citra dan kehormatan DPR. Ia bahkan tidak bisa dibela oleh fraksinya sendiri di sidang BK nanti. "Siapapun itu kita akan tindaklanjuti, fraksi tidak bisa ikut campur," ujar Nudirman.

Menurutnya, sanksi untuknya akan dibahas terlebih dulu dalam rapat pleno BK. Sanksi itu bisa berupa peringatan secara lisan, peringatan secara tertulis, dicopot dari alat kelengkapan, hingga pemecatan.

Ketua DPR: Perilaku Arifinto Tidak Etis

Ketua DPR RI Marzuki Alie menilai perilaku anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Arifinto merupakan perilaku yang tidak etis. Melihat gambar porno saat sidang paripurna berlangsung bisa merusak nama baik DPR.

Arifinto kedapatan tengah melihat gambar porno saat sidang paripurna, Jumat (8/4/2011). Saat itu, ia memilih tidak mendengarkan pidato Marzuki Alie dan membuka gambar porno melalui tablet pc miliknya. Itu tidak etis," kata Marzuki singkat di DPR, Jakarta, Jumat (8/4/2011).

Marzuki menilai perbuatan Arifinto jelas merusak citra DPR. Apalagi perbuatannya dilihat oleh masyarakat.Membawa alat-alat berupa tablet pc dalam sidang paripurna masih bisa dibenarkan. Namun jangan gunakan untuk hal-hal yang tidak baik.

"Kita tidak melarang membawa alat-alat seperti itu, tapi untuk berkomunikasi denga asisten pribadi. Kalau untuk keperluan tugas sah-sah saja. Tapi kalau yang lain itu tidak etis," ujarnya.

Marzuki menyerahkan sepenuhnya kepada Badan Kehormatan (BK) DPR untuk menangani masalah ini.

Bukan Sekali, Pejabat Nikmati Pornografi di Rapat

Pejabat yang kedapatan menonton video porno atau menikmati gambar porno saat bersidang bukan sekali ini saja terjadi. Sebelum Arifinto, kasus serupa pernah terjadi di DPRD Kabupaten Malang, saat berlangsung rapat paripurna pembahasan empat rancangan peraturan daerah 14 Maret 2011.

Saat itu Bupati Rendra Kresna tengah berpidato. Entah karena jenuh atau karena memang iseng, dua orang camat dan seorang pejabat terlihat asik menonton video porno. Adegan itu tertangkap kamera wartawan yang berdiri di balkon.

Awalnya seorang camat mengeluarkan BlackBerry dan membuka file film porno.Camat lainnya yang ada di sampingnya rupanya tertarik dan kemudian ikut bergabung menikmati tayangan itu. Keasyikan dua camat melihat tayangan video itu menarik perhatian seorang pejabat yang ada di sampingnya. Sehingga, ia pun bergabung dan kemudian tiga orang itu larut dengan video pornonya.

Bupati Rendra mengancam memberikan sanksi kepada mereka. Sebab, perilaku mereka tidak patut dan memalukan. Apalagi mereka melakukannya di ruang terhormat dan tengah melakukan sidang yang membahas masalah rakyat.

Kasus terbaru adalah anggota DPR dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Arifinto yang kepergok sedang membuka gambar porno saat mengikuti sidang Paripurna, Jumat (8/4/2011). Ia kedapatan tengah melihat-lihat gambar porno dari tablet pc miliknya.

Ia membela diri dengan mengatakan bahwa gambar itu muncul tidak sengaja. Saat itu tengah membuka email dari seseorang yang tidak dikenalnya, namun tanpa diduga email tersebut memuat link yang ketika di klik membawanya ke gambar-gambar porno itu.(inilah.com)

Komentar:

1. Memalukan! Katanya wakil rakyat yang terhormat? faktanya perbuatan anggota dewan tersebut sungguh tak terhormat. Ini makin menambah daftar kebobrokan DPR alias dewan penghianat rakyat yang merupakan produk demokrasi yang juga kian menjadi bukti kebobrokan demokrasi kapitalis itu sendiri.
2. Itulah akibat menikmati demokrasi sistem kuffur dalam ritual sesat sekulerisme hingga menjadi democrazy
3. Karena itu tidak ada alternatif lain kecuali ganti rezim ganti sistem dengan Syariah dan Khilafah