Kunjungan DPP HTI ke Harian Kompas : HTI ingin menjadikan Indonesia lebih baik dengan syariah Islam
Jakarta-HTI Press. Menjelang pelaksanaan Konferensi Rajab 1432 H pada Juni mendatang, DPP Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) mengadakan kunjungan ke media nasional. Kunjungan perdana ke Harian Kompas pada Rabu (13/4). Delegasi HTI terdiri tiga orang yakni juru bicara HTI M Ismail Yusanto, Ketua DPP HTI Farid Wadjdi, dan Mujiyanto (Media Umat).
Kunjungan ini terasa istimewa. Delegasi HTI diterima langsung oleh Pemimpin Redaksi Harian Kompas Rikard Bagun bersama 13 orang dari jajaran redaksi harian tersebut. Dalam sambutannya awalnya, Pemred Kompas menyatakan tak asing lagi dengan HTI. Ia mengatakan komunikasi seperti ini baik untuk membina hubungan.
Juru bicara Ismail Yusanto membuka perbincangan itu dengan mengemukakan seperti apa sebenarnya perjuangan HTI. HT ingin menjadikan Indonesia lebih baik. Berbagai permasalahan yang muncul saat ini perlu pemecahan yang komprehensif dan menyentuh akar permasalahannya. Dalam kaitan inilah HTI menawarkan berbagai solusi yakni syariah Islam.
Ia menandaskan, syariah Islam tak perlu ditakuti oleh kalangan non Muslim. Ia kemudian menceritakan adanya pertanyaan yang membuat kalangan non Muslim khawatir jika syariah diterapkan. Pertanyaan itu pernah didapatkannya saat wawancara dengan dua wartawan Kristen. Ia menandaskan, Islam tidak akan memaksa orang Kristen masuk Islam. Islam juga tidak akan menghabisi orang Kristen. Mereka akan dibiarkan melakukan kebiasaan hidupnya sesuai dengan agamanya termasuk tak dilarang makan babi atau minuman keras jika itu dibolehkan agamanya. Islam juga tidak memaksa orang Kristen disunat.
Islam memiliki pemecahan ekonomi. Ismail menjelaskan, sesungguhnya persoalan ekonomi saat ini berpangkal pada distribusi harta yang tidak merata. Selain itu ada masalah kepemilikan. Sistem kapitalis menjadikan harta yang seharusnya milik umum malah dimiliki swasta.
Rikard Bagun pun menyebut bahwa sistem neoliberalisme ini telah merusak tatanan ekonomi Indonesia. Ia mengungkap, bagaimana mungkin orang asing boleh menyewa tanah di Indonesia selama 95 tahun-tertuang dalam UU Penanaman Modal.
Di sela-sela perbincangan itu, delegasi HTI memutarkan film singkat soal profil HTI. Film berdurasi sekitar sembilan menit ini menceritakan kiprah HTI selama ini.
Salah seorang wartawan Kompas menanyakan, mengapa HTI tidak langsung saja bergerak mengentaskan kemiskinan di tengah masyarakat daripada sering melakukan aksi massa. Wartawan ini juga mempertanyakan, adakah negara yang bisa menjadi representasi penerapan sistem ekonomi Islam.
Jubir HTI menjelaskan, persoalan kemiskinan bisa ditinjau dari dua aspek. Secara individual, kemiskinan bisa dientaskan secara langsung dengan memberikan modal misalnya. Tapi ini tidak menyelesaikan masalah kemiskinan secara keseluruhan karena ini terkait pada sistem ekonomi kapitalistik. Maka yang harus diubah adalah strukturalnya yakni kebijakan ekonomi negara. “Di sinilah Hizbut Tahrir bergerak untuk mengubah tatanan tersebut,” jelasnya.
Ismail menjelaskan, HTI terus berusaha mengedukasi masyarakat dengan Islam. Masyarakat ditunjukkan masalahnya dan diberikan solusinya. Inilah perjuangan yang bersifat fikriyah. Ia menegaskan, semua langkah perubahan tersebut dilakukan tanpa kekerasan dan bersifat politik.
Menyangkut negara mana yang merepresentasikan penerapan ekonomi Islam, ia menjawab tidak ada. Hampir semuanya menerapkan ekonomi kapitalis. Saudi Arabia pun tidak karena ekonomi negara dikuasai oleh dinasti Saud.
Perbincangan kian hangat dengan pertanyaan dari Redaktur Pelaksana Kompas Budiman Tanuredjo. Ia menanyakan adakah kemungkinan HTI akan masuk ke parlemen.
Jubir menyatakan, ini adalah pertanyaan yang sering ditanyakan. Ia menjelaskan, konsep perubahan yang diusung oleh HTI tidak seperti itu, sebab perubahan tidak hanya melalui jalan tersebut. Dalam konsep yang diusung HTI, perubahan akan terjadi manakala masyarakat menginginkannya dan didukung oleh orang-orang berpengaruh/pemilik kekuatan/elite politik (ahlu quwah). “Karenanya, perubahan itu akan berlangsung secara damai,” jelasnya.
Wartawan Kompas lainnya berharap HTI menyuarakan tentang pemberantasan korupsi karena korupsi di negeri ini sudah akut. Ia pun mengutip sebuah hadits bahwa penyuap dan penerima suap masuk neraka.
Jubir pun menegaskan Islam melarang korupsi. Dalam berbagai aksi, HTI menentang keras korupsi ini misalnya dalam masalah Bank Century.
Di akhir perbincangan, Rikart Bagun mengatakan, sesungguhnya apa yang diperjuangkan oleh HTI sama dengan apa yang dilakukan Kompas. “Kita ingin Indonesia lebih baik, memberantas kemiskinan, peningkatan kesejahteraan. Mungkin langkahnya saja yang berbeda,” katanya.
Ismail berharap Kompas bisa lebih adil dalam memberikan porsi kepada solusi Islam. Orang-orang kapitalis dan sosialis banyak mendapatkan tempat, padahal mereka tak mampu lagi memberikan solusi permasalahan negeri ini. Sementara Islam yang punya solusi-solusi kurang diakomodasi. Rikard pun bersedia.
Tak lupa Ismail mengundang Kompas untuk bisa mengirimkan wartawannya dalam Konferensi Rajab 1432 H. Acara ini akan digelar di berbagai kota besar. Khusus di Jakarta, konferensi akan berlangsung di Stadion Lebak Bulus. Acara diakhiri dengan tukar-menukar cendera mata. (emje)
Juru bicara Ismail Yusanto membuka perbincangan itu dengan mengemukakan seperti apa sebenarnya perjuangan HTI. HT ingin menjadikan Indonesia lebih baik. Berbagai permasalahan yang muncul saat ini perlu pemecahan yang komprehensif dan menyentuh akar permasalahannya. Dalam kaitan inilah HTI menawarkan berbagai solusi yakni syariah Islam.
Ia menandaskan, syariah Islam tak perlu ditakuti oleh kalangan non Muslim. Ia kemudian menceritakan adanya pertanyaan yang membuat kalangan non Muslim khawatir jika syariah diterapkan. Pertanyaan itu pernah didapatkannya saat wawancara dengan dua wartawan Kristen. Ia menandaskan, Islam tidak akan memaksa orang Kristen masuk Islam. Islam juga tidak akan menghabisi orang Kristen. Mereka akan dibiarkan melakukan kebiasaan hidupnya sesuai dengan agamanya termasuk tak dilarang makan babi atau minuman keras jika itu dibolehkan agamanya. Islam juga tidak memaksa orang Kristen disunat.
Islam memiliki pemecahan ekonomi. Ismail menjelaskan, sesungguhnya persoalan ekonomi saat ini berpangkal pada distribusi harta yang tidak merata. Selain itu ada masalah kepemilikan. Sistem kapitalis menjadikan harta yang seharusnya milik umum malah dimiliki swasta.
Rikard Bagun pun menyebut bahwa sistem neoliberalisme ini telah merusak tatanan ekonomi Indonesia. Ia mengungkap, bagaimana mungkin orang asing boleh menyewa tanah di Indonesia selama 95 tahun-tertuang dalam UU Penanaman Modal.
Di sela-sela perbincangan itu, delegasi HTI memutarkan film singkat soal profil HTI. Film berdurasi sekitar sembilan menit ini menceritakan kiprah HTI selama ini.
Salah seorang wartawan Kompas menanyakan, mengapa HTI tidak langsung saja bergerak mengentaskan kemiskinan di tengah masyarakat daripada sering melakukan aksi massa. Wartawan ini juga mempertanyakan, adakah negara yang bisa menjadi representasi penerapan sistem ekonomi Islam.
Jubir HTI menjelaskan, persoalan kemiskinan bisa ditinjau dari dua aspek. Secara individual, kemiskinan bisa dientaskan secara langsung dengan memberikan modal misalnya. Tapi ini tidak menyelesaikan masalah kemiskinan secara keseluruhan karena ini terkait pada sistem ekonomi kapitalistik. Maka yang harus diubah adalah strukturalnya yakni kebijakan ekonomi negara. “Di sinilah Hizbut Tahrir bergerak untuk mengubah tatanan tersebut,” jelasnya.
Ismail menjelaskan, HTI terus berusaha mengedukasi masyarakat dengan Islam. Masyarakat ditunjukkan masalahnya dan diberikan solusinya. Inilah perjuangan yang bersifat fikriyah. Ia menegaskan, semua langkah perubahan tersebut dilakukan tanpa kekerasan dan bersifat politik.
Menyangkut negara mana yang merepresentasikan penerapan ekonomi Islam, ia menjawab tidak ada. Hampir semuanya menerapkan ekonomi kapitalis. Saudi Arabia pun tidak karena ekonomi negara dikuasai oleh dinasti Saud.
Perbincangan kian hangat dengan pertanyaan dari Redaktur Pelaksana Kompas Budiman Tanuredjo. Ia menanyakan adakah kemungkinan HTI akan masuk ke parlemen.
Jubir menyatakan, ini adalah pertanyaan yang sering ditanyakan. Ia menjelaskan, konsep perubahan yang diusung oleh HTI tidak seperti itu, sebab perubahan tidak hanya melalui jalan tersebut. Dalam konsep yang diusung HTI, perubahan akan terjadi manakala masyarakat menginginkannya dan didukung oleh orang-orang berpengaruh/pemilik kekuatan/elite politik (ahlu quwah). “Karenanya, perubahan itu akan berlangsung secara damai,” jelasnya.
Wartawan Kompas lainnya berharap HTI menyuarakan tentang pemberantasan korupsi karena korupsi di negeri ini sudah akut. Ia pun mengutip sebuah hadits bahwa penyuap dan penerima suap masuk neraka.
Jubir pun menegaskan Islam melarang korupsi. Dalam berbagai aksi, HTI menentang keras korupsi ini misalnya dalam masalah Bank Century.
Di akhir perbincangan, Rikart Bagun mengatakan, sesungguhnya apa yang diperjuangkan oleh HTI sama dengan apa yang dilakukan Kompas. “Kita ingin Indonesia lebih baik, memberantas kemiskinan, peningkatan kesejahteraan. Mungkin langkahnya saja yang berbeda,” katanya.
Ismail berharap Kompas bisa lebih adil dalam memberikan porsi kepada solusi Islam. Orang-orang kapitalis dan sosialis banyak mendapatkan tempat, padahal mereka tak mampu lagi memberikan solusi permasalahan negeri ini. Sementara Islam yang punya solusi-solusi kurang diakomodasi. Rikard pun bersedia.
Tak lupa Ismail mengundang Kompas untuk bisa mengirimkan wartawannya dalam Konferensi Rajab 1432 H. Acara ini akan digelar di berbagai kota besar. Khusus di Jakarta, konferensi akan berlangsung di Stadion Lebak Bulus. Acara diakhiri dengan tukar-menukar cendera mata. (emje)
Tidak ada komentar