Bicara Khilafah, Partai An-Nahdhah Dikecam Kubu Sekuler

Kelompok sekularis Tunisia menyatakan kekhawatiran mereka tentang pengambilalihan Islam yang sedang direalisasikan pada Selasa kemarin (15/11) setelah seorang pejabat senior di partai Islam moderat An-Nahdhah yang memenangkan pemilu bulan lalu dmenyerukan kebangkitan khilafah.



Penggalan pernyataan diposting di Internet menunjukkan Hamadi Jbeli, sekretaris jenderal partai An-Nahdhah, mengatakan kepada pendukungnya bahwa "Kita berada dalam khilafah keenam, Insya Allah."

Khilafah adalah sebuah sistem untuk mengatur pemerintahan Islam berdasarkan hukum syariah. Ada lima dinasti kekhalifahan berbeda sampai pendiri Turki Mustafa Kemal Ataturk menghapuskan kekhilafahan terakhir awal abad lalu.

Pernyataan oleh Jbeli - kandidat perdana menteri berikutnya - mempersulit upaya An-Nahdhah untuk membentuk pemerintah koalisi.

An-Nahdhah sendiri telah meyakinkan rakyat Tunisia bahwa mereka tidak akan memberlakukan syariat Islam pada masyarakat dan akan menghormati kesetaraan perempuan, tetapi komentar Jbeli ditafsirkan oleh kubu sekularis sebagai bukti partai itu memiliki agenda tersembunyi.

Khemais Ksila, anggota komite eksekutif partai Ettakatol, yang dalam pembicaraan koalisi dengan An-Nahdhah, mengatakan partainya menangguhkan partisipasi dalam sebuah kesepakatan koalisi.

"Kami tidak menerima pernyataan ini," katanya. "Kami pikir kami akan membangun sebuah republik kedua dengan pasangan kami, bukan khilafah keenam."

Rekaman internet menunjukkan Jbeli, seorang tahanan politik di bawah era rezim Ben Ali, mengatakan kepada pendukungnya: "Saudara-saudara, Anda berada pada saat bersejarah ... dalam siklus baru peradaban, insya Allah ... Kita berada di khilafah keenam, Insya Allah."

Penggunaan istilah dalam kekhalifahan politik Arab sangat sensitif karena merupakan konsep yang dipromosikan oleh kelompok-kelompok yang dianggap radikal dari spektrum Islam, seperti Hizbut Tahrir, yang dilarang di banyak negara.

Gerakan Islam moderat seperti Ikhwanul Muslimin Mesir umumnya menghindari istilah karena asosiasi orang terhadap masalah ini.

Seorang pejabat An-Nahdhah mengatakan bahwa lawan partai telah sengaja salah membaca apa yang dikatakan Jbeli.

"Jbeli berniat untuk berbicara tentang pemerintahan yang baik dan menghentikan korupsi bukan pendirian rezim Islam, "kata Faouzi Kamoun, direktur kantor Jbeli kepada Reuters.

"Kami adalah partai sipil ... Ini tidak bisa dibantah. Tetapi sebagian dari elit politik berusaha untuk mengalihkan perhatian orang dari isu utama, "katanya menegaskan.(fq/reu/eramuslim)