Indonesia Masuk Perangkap AS, Hillary Clinton Teken Saluran Dana Rp. 5,4 Triliun untuk Indonesia

Negeri Muslim terbesar di dunia itu untuk kesekian kalinya akhirnya masuk perangkap AS. Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton dan Menteri Keuangan RI Agus Martowardojo telah menandatangani komitmen AS untuk mengucurkan dana sebsear 600 juta dolar AS (lebih dari Rp. 5,4 triliun) kepada Indonesia untuk menjalankan berbagai program pembangunan ekonomi berkelanjutan.



Seperti dilansir harian Kompas.Com, penandatanganan perjanjian dilakukan di Ruang Karangasem, Hotel Grand Hyatt, Nusa Dua, Bali, Sabtu (19/11/2011).

Bantuan tersebut akan disalurkan melalui Millenium Challenge Corporation atau MCC (www.mcc.gov), sebuah lembaga bantuan asing Pemerintah AS yang dibentuk Kongres AS pada 2004. Turut hadir dalam acara penandatanganan perjanjian tersebut adalah CEO MCC Daniel W Yohannes dan Duta Besar AS untuk Indonesia Scot Marciel.

Bantuan kepada Indonesia ini akan diberikan dalam jangka waktu lima tahun dan dibagi dalam tiga proyek, yakni Green Prosperity Project, Community-Based Health and Nutrition to Reduce Stunting Project, dan Procurement Modernization Project.

Green Prosperity Project berorientasi pada pengurangan pemakaian bahan bakar fosil dalam pembangkitan listrik demi pengurangan emisi gas rumah kaca. Reduce Stunting Project adalah program penanggulangan masalah kurang gizi dan bayi dengan berat badan rendah.

Sementara Procurement Modernization Project adalah program modernisasi sistem pembelian atau pengadaan barang dan jasa di lingkungan kantor-kantor pelayanan publik demi menghemat pengeluaran negara akibat korupsi dan kesalahan pengelolaan anggaran.

Menurut Yohannes, bantuan MCC berbeda dengan bantuan dari lembaga bantuan lain dari AS karena untuk mendapatkan dana dari MCC, sebuah negara harus memenuhi syarat-syarat tertentu dan harus mengajukan proposal kegiatan yang akan didanai MCC. Di dalam situsnya, program-program MCC tidak lebih dari penancapan ide-ide sekuler kapitalisme seperti demokrasi dan kesetaraan gender misalnya.

Dengan demikian jelas sekali, program-program yang akan bergulir akan berada di bawah kendali Amerika Serikat. Tentunya akan senantiasa ada udang di balik batu, ada sesuatu yang diinginkan ketika dana diberikan. Padahal di negerinya sendiri, Amerika tengah dilanda masalah. Pemerintah lebih menalangi para pengusaha ketimbang menyejahterakan rakyatnya yang dililit PHK.

Umat Islam tidak membutuhkan bantuan dari negara yang di negerinya sendiri tengah dilanda krisis. Umat hanya membutuhkan kesejahteraan yang nyata di bawah naungan Khilafah Islamiyyah yang akan menerapkan syariah dari Allah Swt. serta menyatukan kaum Muslim dari Maroko hingga Merauke. Insya Allah, semakin dekat. [m/kmps/syabab.com]