Header Ads

Pembelian pesawat Intai Israel bertentangan dengan konstitusi

Demi memenuhi pertahanan udara NKRI, Mabes TNI AU berencana membeli pesawat intai tabpa awak dari Israel. Tak pelak, rencana tersebut mengundang reaksi anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS, Al Muzzammil Yusuf. Dia meminta TNI membatalkan rencana pembelian pesawat intai dari Israel. Menurutnya, TNI harus tegas menolak kerjasama dengan Israel, negara penjajah yang bertentangan dengan Konstitusi RI.



Menurut Muzzammil, Kemenhan harus mempertimbangkan aspek teknis dan politis dalam membeli pesawat intai Israel.

“Secara teknis, Kemenhan akan kesulitan dalam pengadaan suku cadangnya karena Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel.” Jelas Wakil Ketua Fraksi PKS ini dalam rilis, Kamis (2/2).

Sedangkan secara politis, kata Muzzammil, bekerjasama dengan Israel tidak sesuai dengan Konstitusi RI karena Israel adalah negara penjajah yang telah banyak membunuh korban sipil di Palestina.

“Dalam Pembukaan UUD 1945 telah jelas-jelas bahwa Indonesia tidak mengakui penjajahan yang dilakukan oleh negara manapun, termasuk Israel. Bagaimana mungkin ini tidak menjadi pertimbangan TNI dan Kemenhan dalam membeli pesawat intai atau alutsista lainnya?” tanya Muzzammil.

Muzzammil mengaku mendapatkan informasi tender pesawat intai ini sudah dilakukan sejak pertengahan tahun 2006. Tiga besar calon pemenang tender adalah perusahaan berasal dari Filipina, Rusia, dan Indonesia. Perusahaan dari Filipina inilah yang merupakan perwakilan dari Israel yang diduga telah menjadi pemenang dalam tender pesawat intai di Kemenhan.

“Apakah ini benar? Saya berharap penjelasan dari Kemenhan.” jelas dia.

Selain itu Muzzammil mempertanyakan perbedaan pernyataan di media massa (2/2) antara Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pertahanan (Kemenhan) Brigjen Hartind Asrin dengan Kepala Dinas Penerangan TNI AU, Marsekal Pertama Azman Yunus terkait pengadaan pesawat intai dari Israel.

“Kata Pak Hartind, Kemenhan sudah memutuskan membeli pesawat intai dari Israel dengan pertimbangan matang makanya sudah masuk dalam daftar belanja TNI AU periode 2010-2014. Sedangkan Pak Azman bilang TNI sebagai pihak pemakai tidak akan membeli dari Israel. Kalaupun tetap harus beli, TNI akan beli ke PT DI. Mana yang benar?” bebernya.

Muzzammil pun berharap agar TNI dan Kemenhan benar-benar mempertimbangkan kedua aspek tersebut dan konsisten untuk mendukung kemajuan dan kemandirian industri pertahanan strategis dalam negeri. “Jika tidak, saya yakin TNI dan Kemenhan akan mendapat kecaman dari masyarakat.” tutupnya.

Sementara itu,Menteri Pertahanan (Menhan) Purnomo Yusgiantoro belum mendengar rencana pembelian pesawat intai dari Israel.

“Saya belum ada informasi soal itu. itu apa sih? dari mana info itu?” ucap Purnomo, saat ditemui di kompleks Istana, Jakarta, Kamis (2/2).

Bersamaan dengan Purnomo, Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono menampik kabar rencana pembelian pesawat intai dari Israel. “Enggak,enggak ada itu,” bantahnya.

Lebih lanjut saat ditanya kembali mengenai rencana pembelian alutsista tersebut, Purnomo mengatakan dirinya tidak hafal. “Mana saya hafal, banyak sekali pembelian itu,” lanjutnya kepada wartawan.

Apakah Indonesia tidak membutuhkan pesawat intai seperti itu? “Ini pesawat kayak apa sih? Pesawat intai tanpa awal itu gimana?” tanyanya balik.

Panglima TNI, mengakui bahwa pesawat intai tanpa awak memang dibutuhkan. Alasannya, Indonesia masih belum memilikinya. “Kalau pesawat intai tanpa awak ya kita butuh, kan kita belum punya,” jelasnya.

Lebih lanjut Menhan menjelaskan bahwa pengadaan pesawat intai tanpa awak sedang dalam proses. Namun masih belum ditentukan darimana asal pesawat tersebut. “Sedang diproses. Dari mana saja, itu masih kita koordinasikan,” terangnya.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Laksamana Iskandar Sitompul, pada waktu lalu mengiyakan rencana pembelian beberapa pesawat intai dari Israel. Walaupun demikian, pihaknya menegaskan bahwa hal itu dalam bentuk pilihan dan bukan harga mati.

Menurutnya, Hal tersebut guna memenuhi kebutuhan operasional untuk penjagaan wilayah udara Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).Opsi pembelian dari Israel, imbuh Iskandar, muncul dari hasil obrolan dan masih ada pilihan pembelian dari berbagai negara lainnnya.

“Ini masih tahap rencana pembelian,” ujar Iskandar.

Menurut Iskandar, awal mula pembelian itu bermula dari rapat dengar pendapat (hearing) dengan Komisi I DPR beberapa waktu lalu. Dalam kesempatan itu, imbuhnya, tercetus kebutuhan TNI AU terkait pesawat intai. Karena itu, pihaknya menyarankan agar bertanya langsung kepada Mabes TNI AU yang lebih tahu detail spesifikasi pesawat yang ingin dibeli. (bilal/arrahmah/030212/al-khilafah.org)


Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.