BBM Naik, Pengkhianatan Terhadap Allah dan Rakyat !
Tindakan pemerintah yang
ngotot menaikkan BBM sesungguhnya merupakan pengkhianatan kepada Allah
SWT dan Rakyat. Pertama, pengkhianatan kepada Allah SWT karena tindakan
ini jelas-jelas melanggar hukum syara’. Kebijakan BBM tidak diragukan
lagi akan menambah kesulitan dan beban masyarakat yang memang sudah
sangat berat. Harga-harga akan meningkat, transportasi semakin mahal,
kemiskinanan bertambah. Dan Allah SWT dan Rosul-Nya telah dengan tegas
mengancam penguasa dzolim seperti ini. Dalam hadist disebutkan:
وَمَنْ يُشَاقِقْ يَشْقُقْ اللَّهُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
“Barangsiapa
menyempitkan (urusan orang lain), niscaya Allah akan menyempitkan
urusannya kelak di hari kiamat”.[HR. Imam Bukhari]
Rosulullah SAW pun secara khusus mendoakan penguasa yang menyusahkan rakyatnya agar disempitkan urusan mereka.
اللَّهُمَّ
مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَاشْقُقْ
عَلَيْهِ وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ
فَارْفُقْ بِهِ
“Yaa
Allah, barangsiapa memiliki hak mengatur suatu urusan umatku, lalu ia
menyempitkan mereka, maka sempitkanlah dirinya; dan barangsiapa memiliki
hak untuk mengatur suatu urusan umatku, lalu ia memperlakukan mereka
dengan baik, maka perlakukanlah dirinya dengan baik”.[HR. Imam Ahmad dan
Imam Muslim]
Syeikh al-Islam al-Imam al-Hafidz An Nawawiy, menyatakan:
هَذَا مِنْ أَبْلَغ الزَّوَاجِر عَنْ الْمَشَقَّة عَلَى النَّاس ، وَأَعْظَم الْحَثّ عَلَى الرِّفْق بِهِمْ…
“(dalam
hadits) ini adalah termasuk larangan yang paling tegas atas perbuatan
yang menyempitkan/ memberatkan/ menyulitkan masyarakat, serta dorongan
yang sangat besar untuk berbuat lemah lembut kepada masyarakat.
[al-Imam al-hafidz An Nawawiy, Syarah Shahih Muslim, juz 6/299]
Disamping
itu, kebijakan kenaikan BBM sesungguhnya berpangkal dari kebijakan
ekonomi Indonesia yang liberal. Murahnya harga BBM tidak menguntungkan
perusahan-perusahan kapitalis yang telah menguasai migas Indonesia dari
hulu hingga hilir. Sementara berdasarkan syariah Islam, barang tambang
yang jumlahnya melimpah termasuk minyak dan gas tidak boleh diserahkan
kepada individu . Karena masuk dalam pemilikan umum (milkiyah ‘amah),
sejatinya merupakan milik rakyat yang harus dikelola oleh penguasa
dengan baik dan amanah, untuk kepentingan rakyat.
Rosulullah SAW telah menarik
kembali tambang garam yang beliau berikan pada Abyadh bin Hammal RA
setelah beliau mengetahui bahwa tambang garam tersebut depositnya
melimpah. maka tambang garam tersebut tidak boleh dimiliki oleh individu
, dan merupakan milik kaum Muslimin. Ini berlaku bukan hanya untuk garam saja—seperti dalam hadits diatas– tapi berlaku pula untuk seluruh barang tambang. Mengapa? Karena larangan tersebut berdasarkan illah yang disebutkan dengan jelas dalam hadits tersebut , yakni “layaknya air yang mengalir (al-maa’ al-‘idd)”, maka semua barang tambang jumlahnya “layaknya air yang mengalir” –depositnya melimpah– tidak boleh dimiliki oleh individu (privatisasi).
Kedua,
ngototnya pemerintah menaikkan BBM meskipun rakyat pasti menderita
adalah tindakan pengkhianatan kepada rakyat akibat lebih tunduk asing.
Padahal untuk mendapatkan lebih kurang 31 trilyun dengan menaikkan BBM ,
banyak cara yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Kenapa pemerintah
tidak memilik untuk melakukan penghematan terhadap anggaran APBN yang
boros , tidak efektif dan efesien?Misalnya Anggaran untuk kunjungan dan
studi banding tahun 2011 mencapai Rp 21 T, padahal selama ini dinilai
lebih banyak bernuansa plesiran. Anggaran untuk gaji pegawai tahun 2012
mencapai Rp 215.7 triliun naik Rp 32.9 triliun (18%) dibandingkan tahun
2011, salah satu pos cukup besar diantarnya tunjangan pejabat. Demikian
juga anggaran Belanja barang sebesar Rp 138,5 T dan belanja modal Rp. 168 T yang
kadang-kadang anggaran tersebut digunakan untuk belanja yang sifatnya
pemborosan seperti renovasi gedung yang masih bagus, penggantian mobil
mewah milik para pejabat padahal mobil sebelumnya masih layak pakai.
Pemerintah juga menambah
jumlah pejabat tinggi yaitu menambah banyak jabatan wakil menteri.
Pasti mereka akan mendapat berbagai fasilitas yang dibiayai dari APBN
seperti rumah dan mobil dinas, biaya operasional, gaji, tunjangan
jabatan, sekretaris, ajudan, sopir dan beberapa staf pembantu dan
sebagainya. Tentu itu makin menyedot uang APBN. Belum lagi Korupsi dalam
penggunaan dana APBN. Dalam catatan KPK, pada 2008
kebocoran APBN mencapai 30-40 persen. Artinya terdapat ratusan trilyun
yang bocor. Pertanyaannya, kenapa pemerintah lebih senang mengorbankan
rakyatnya dibanding melakukan penghematan yang jumlahnya pasti lebih
dari 31 trilyun yang didapat dari menaikkan BBM ?
Untuk
mendapatkan 31 trilyun pemerintah sebenarnya bisa melakukan moratorium
termasuk menghentikan penambahan utang baru. Karena kalau mau jujur,
yang membebani APBN selama ini bukan subsidi tapi pembayaran
Utang dan bunganya. Tapi ini ini tidak dilakukan, pemerintah sangat
patuh untuk membayar utang baik pokok maupun bunganya bahkan anehnya
justru pemerintah malah menambah utang baru sebagai contoh Anggaran
Pembayaran Utang tahun 2012 sebesar 170 trilyun (Bunga Rp 123 T dan
Cicilan Pokok Utang LN Rp 43 T).
Ironisnya,
tahun 2012 pemerintah terus menambah utang dalam bentuk Surat Utang
Negara (SUN) sebesar Rp. 134 T dan utang luar negeri sebesar Rp 54 T.
Padahal, ada sisa sisa APBN 2010 Rp 57,42 triliun ditambah sisa APBN
2011 Rp 39,2 triliun. Untuk apa utang ditambah, sementara masih ada sisa
dana yang tidak digunakan? Padahal bunga SUN dan utang LN itu harus
dibayar tiap tahun hingga puluhan triliun. Yang menikmati itu adalah
para kapitalis dan orang-orang kaya.
Kalau
memang pemerintah serius berpihak kepada rakyat, kenapa pemerintah
tidak mengambil alih tambang minyak, gas, emas, batubara, yang mayoritas
dikuasai oleh asing. Padahal hanya dari satu tambang Free Port saja
diperoleh tambahan dana yang sangat besar. Dari Laporan Keuangan
Pemerintah Pusat (LKPP) 2009, pemerintah -sebagai pemegang 9,36 % saham
PTFI- mendapat deviden dari PTFI sebesar Rp 2 triliun. Itu artinya pada
tahun 2009 itu Freeport McMoran sebagai pemegang 90,64% saham PTFI
mendapat deviden sekitar Rp 20 Triliun.
Sementara,
potensi yang masih ada di tambang Freeport sendiri sampai saat ini
menurut Presiden Direktur Free Port mencapai Rp 1.329 triliun, atau
hampir setara dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2012
yang mencapai Rp 1.435 triliun. Dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
(LKPP) 2009, pemerintah -sebagai pemegang 9,36 % saham PTFI- mendapat
deviden dari PTFI sebesar Rp 2 triliun. Itu artinya pada tahun 2009 itu
Freeport McMoran sebagai pemegang 90,64% saham PTFI mendapat deviden
sekitar Rp 20 Trilyun. Potensi yang masih ada di tambang Freeport
sendiri sampai saat ini menurut Presiden Direktur Free Port mencapai Rp
1.329 triliun, atau hampir setara dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN) 2012 yang mencapai Rp 1.435 triliun.
Pertanyaannya
kenapa pemerintah tidak menempuh jalan-jalan lain yang sangat banyak
itu. Pemerintah lebih memilih menaikkan BBM yang mensengsarakan rakyat!
Kenapa pemerintah lebih takut terhadap tekanan asing dengan alasan
kesepakatan dengan IMF, atau rekomendasi pertemuan G-20, dibanding
khawatir atau takut rakyatnya semakin miskin dan menderita ? Kenapa
pemerintah hanya meminta rakyat berhemat, sementara para pejabat dan
politisi hidup bermewah-mewahan dengan menggunakan anggaran
dari APBN ? Bukankah semua ini merupakan bukti nyata pengkhianatan
terhadap rakyat dan ketertundukan kepada negara imperialis asing.
Tidak ada komentar