DPD Partai Hanura Jatim bersama HTI Siap Tolak Liberalisasi Migas

HTI sebagai sebuah partai politik ideologis terus melakukan penyadaran di tengah-tengah umat. Kali ini Kamis 8 Maret 2012, HTI DPD Jatim bersilaturahim dan memperkenalkan pengurus baru kepada DPD Partai Hanura Jawa Timur. Kunjungan ini membahas sekaligus mengajak Partai Hanura untuk menolak Liberalisasi Migas dan Kenaikan BBM. Pembahasan ini menjadi penting karena menyangkut kebijakan pemerintah yang tidak pro-rakyat.


Tim HTI diwakili Ust. Khoirudin, Ust. Ibnu Ali, Ust. Jabir, Ust. Abdus Salam, Ust. Salman Arif, dan Ust. Haryono. Kunjungan HTI ke partai Hanura merupakan kunjungan politik kedua. Sebelumnya tim berkunjung ke DPD Partai Golkar Jawa Timur. Tim HTI diterima jajaran pengurus Partai Hanura. Tim ditemui langsung oleh wakil ketua Bapak Gatot, Bapak Nasir Zaini, dan Bapak Idris Alwi beserta Jajaran Pimpinan Hanura Jatim yang lain.

“HTI selama ini respek terhadap fakta politik lokal dan nasional, termasuk masalah Kenaikan BBM. Kebijakan ini jelas-jelas merugikan masyarakat.” Ust. Abdus Salam menjelaskan.

“Selain itu HTI menyatakan sikap politiknya terkait dengan Kenaikan BBM ini bahwa ada dua alasan mendasar terkait penolakan Kenaikan Harga BBM. Pertama, kebijakan ini lahir dari UU No.22 tahun 2011 tentang Migas. Isi UU sangat liberal dan mengkerdilkan pemerintah. Pemerintah hanya sebagai regulator dan tidak memiliki kewenangan untuk mengelola sumber energi rakyat ini. Ada juga intervensi asing melalui UU, LSM, intelektual yang mengkampanyekan “Tidak ada kerugian bagi rakyat ketika harga BBM naik”. Kedua, bertentangan dengan syariah Islam. Sesunguhnya SDA (Sumber Daya Alam) termasuk migas adalah milik umat. Tidak boleh diserahkan kepada asing. Seharusnya pemerintah mengelolah sebaik-baiknya dan diberikan kemaslahatan kepada umat.” ungkap Ust. Abdus Salam meyakinkan.

“Kami sangat berterima kasih atas kunjungan HTI dan kami mendukung sikap politik HTI. Pada dasarnya Hanura sangat menentang seluruh kebijakan yang tidak pro-rakyat, termasuk menaikan harga BBM.” Pak Gatot menjelaskan.

Suasana diskusi juga membahas terkait persoalan bangsa. Pak Gatot pun menjelaskan dan sepakat bahwa kebobrokan kehidupan politik di negeri ini karena pilihan sistem politik yang diambil di negeri ini akibat didikte oleh Asing-Penjajah. Sistem Multi Partai yang mendorong proses politik transactional. Dan menyimpulkan bahwa negeri ini sudah menjadi Negeri Maling “The Thief Country”. Hal yang menarik adalah berkali-kali Partai Hanura mengajak HTI agar ada perwakilan di parlemen. Partai Hanura pun siap memfasilitasi. Di akhir pembicaraan HTI dan partai Hanura sepakat untuk mengadakan diskusi lagi. (Hanif LS-Jatim).[al-khilafah.org]