'Drama' Paripurna DPR Soal BBM Cuma Jadi Ajang Partai Raih Simpati
"Jika mereka politisi serius untuk menolak kebijakan kenaikan APBN, harusnya dari awal penyusunan APBN. Sejak awal penyusunan parpol harus tegas menolak kenaikan BBM," kata aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) bidang korupsi politik, Abdullah Dahlan saat berbincang, Sabtu (31/3/2012).
Proses politik yang terjadi di DPR, lanjut Abdullah, dinilai hanya upaya dari partai politik untuk mencobamengkapitalisasi isu publik untuk mendongkrak posisi parpol.
"Jika melihat proses yang terjadi di parlemen, tergambar bahwa para politisi menjadikan kebijakan BBM sebagai komoditas politik untuk pencitraan," jelasnya.
Keputusan politik yang disepakati DPR soal BBM, sepenuhnya belum menggambarkan keberpihakan pada rakyat. "Patut diapresiasi jaringan masyarakat yang konsisten menolak kenaikan BBM," tuturnya.
Rapat paripurna pembahasan usulan pemerintah menaikan harga BBM yang berlangsung maraton sejak Jumat (30/3/2012) siang akhirnya dilakukan dengan voting. Hasil voting tersebut 356 anggota DPR menyetujui opsi kedua, yaitu menerima penambahan pasal 7 ayat 6a yang isinya adalah memperbolehkan pemerintah mengubah harga BBM jika harga minyak mentah (Indonesia Crude Price/ICP) mengalami kenaikan atau penurunan rata-rata 15% dalam waktu 6 bulan.
Opsi ini dipilih partai-partai koalisi, yaitu Partai Demokrat, Partai Golkar, PPP, PAN, dan PKB.
Sementara 82 anggota DPR menyetujui opsi pertama, yaitu tidak ada perubahan apa pun dalam pasal 7 ayat 6 UU APBN 2012 yang isinya tidak memperbolehkan pemerintah menaikkan harga BBM pada tahun ini.
Opsi ini dipilih PDIP, Hanura,dan Gerindra. PDIP dan Hanura melakukan aksi walk out ketika voting sedang berlangsung. Mengejutkan, PKS yang merupakan mitra koalisi dengan tegas menyatakan memilih opsi ini.[detiknews/al-khilafah.org]
Tidak ada komentar