Header Ads

Ketua KPK Abraham Samad: SDA Indonesia Tertinggi Rawan Korupsi

Salah satu tugas KPK saat ini adalah melindungi sektor strategis dari tindak pindana korupsi. Sektor strategis yang dimaksud adalah segala hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak.


Menurut Ketua KPK Abraham Samad ada empat sektor strategis yang rawan korupsi, yakni pertama, Sektor Ketahanan Pangan (izin lahan, benih, pupuk, hasil pertanian, dan distribusi bahan pangan). Kedua, Sektor Ketahanan Energi (SDA Migas, pertambangan).

“Sektor Ketiga, adalah Sektor Pendapatan Negara (pajak dan non pajak) dan keempat, Infrastuktur (Pembangunan megaproyek pusat dan daerah),” ujar Abraham ketika menjadi pembicara di acara Celebes Informal Meeting, yang diadakan oleh stasiun Celebes Tv Makassar, Sabtu (02/06).

“Diantara ke empat sektor tersebut, sektor ketahanan energi khususnya SDA migas dan pertambangan yang paling tinggi ditemukan kasus korupsinya,” tambahnya.

Menurutnya, indikasi dini adanya dugaan korupsi di sektor ini adalah jika suatu daerah diketahui ada potensi SDA yang sedang dikelola, namun kondisi masyarakat di sana masih terjadi kemiskinan, tentu ada apa-apa dengan pemerintah setempat.

“Setelah ditelusuri ternyata terjadi ketimpangan. Penguasa setempat beserta pengusahanya kaya raya, sementara rakyatnya miskin-miskin. KPK datang mengusut, dan betul ada potensi tindak korupsi yang terjadi,” paparnya.

Diakui Abraham, banyak celah terjadinya tindak korupsi dalam pengelolaan SDA. Mulai dari perizinan, kontrak karya hingga cost recovery production sharing migas dan tambang. Biasanya pemerintah bermain pada regulasi saat proses penyelidikan, eksplorasi dan pemberian izin eksploitasi.

Ketika ditanyakan tentang kasus yang sedang ditangani KPK, pria asal Makassar ini mengatakan bahwa KPK sedang fokus pada grand corruption yang terjadi dibeberapa tempat. Diantaranya pengembangan penyelidikan pada kasus Nazaruddin dalam proyek wisma atlet bercabang sampai ke ranah pendidikan (dugaan kasus korupsi di beberapa kampus yang melibatkan sejumlah rektor) termasuk di Kemenag dan Kemenkes.[ ] [mediaumat/al-khilafah.org]

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.