Negara Gagal Bukti Kegagalan Rezim SBY-Boediono
Masuknya Indonesia sebagai negara gagal nomor 63 di dunia versi The Fund for Peace, menjadi bukti kegagalan rezim SBY-Boediono dalam membangun rasa aman dan nyaman bagi rakyatnya.
Seperti diketahui, The Fund for Peace (FFP) menempatkan Indonesia pada peringkat 63 negara gagal di dunia dari 178 negara.
"Saya menyikapi pendapat FFP itu sebagai kritik kepada pemerintah Indonesia, yang dalam tahun-tahun terakhir ini tampak begitu lemah dalam menjaga kerukunan antar-elemen masyarakat Indonesia. Saya kira, FFP menjadikan masalah kerukuran itu sebagai pijakannya menilai eksistensi Indonesia di masa depan," ujar politisi Partai Golkar, Bambang Soesatyo, Rabu 2012/2012).
Faktor lain yang juga dijadikan pijakan FFP adalah ketidakmampuan pemerintah menegakkan hukum dalam arti luas dan yang sebenar-benarnya. FFP, boleh jadi, lanjut Bambang, juga melihat kelemahan pemerintah dalam menghadapi tekanan dan kepentingan asing.
"Saya yakin, semua persoalan itu pada akhirnya akan bisa diselesaikan oleh rakyat Indonesia sendiri. Persoalannya hanyalah momentum. Kalau kerukunan antar-elemen masyarakat sering terganggu akhir-akhir ini, itu karena pemerintah minimalis dan cenderung melakukan pembiaran," tegas Bambang.
"Kesimpulan saya atas pendapat FFP itu begini; sebuah rezim pemerintahan di Indonesia boleh atau mungkin saja gagal, tetapi Republik Indonesia tidak akan pernah menjadi negara gagal. Sebab, eksistensi RI ada di pundak rakyat Indonesia, bukan di tangan sebuah rezim," tegasnya lagi. [tribunnews/al-khilafah.org]
Seperti diketahui, The Fund for Peace (FFP) menempatkan Indonesia pada peringkat 63 negara gagal di dunia dari 178 negara.
"Saya menyikapi pendapat FFP itu sebagai kritik kepada pemerintah Indonesia, yang dalam tahun-tahun terakhir ini tampak begitu lemah dalam menjaga kerukunan antar-elemen masyarakat Indonesia. Saya kira, FFP menjadikan masalah kerukuran itu sebagai pijakannya menilai eksistensi Indonesia di masa depan," ujar politisi Partai Golkar, Bambang Soesatyo, Rabu 2012/2012).
Faktor lain yang juga dijadikan pijakan FFP adalah ketidakmampuan pemerintah menegakkan hukum dalam arti luas dan yang sebenar-benarnya. FFP, boleh jadi, lanjut Bambang, juga melihat kelemahan pemerintah dalam menghadapi tekanan dan kepentingan asing.
"Saya yakin, semua persoalan itu pada akhirnya akan bisa diselesaikan oleh rakyat Indonesia sendiri. Persoalannya hanyalah momentum. Kalau kerukunan antar-elemen masyarakat sering terganggu akhir-akhir ini, itu karena pemerintah minimalis dan cenderung melakukan pembiaran," tegas Bambang.
"Kesimpulan saya atas pendapat FFP itu begini; sebuah rezim pemerintahan di Indonesia boleh atau mungkin saja gagal, tetapi Republik Indonesia tidak akan pernah menjadi negara gagal. Sebab, eksistensi RI ada di pundak rakyat Indonesia, bukan di tangan sebuah rezim," tegasnya lagi. [tribunnews/al-khilafah.org]
Tidak ada komentar