Astagfirullah! Demi Pancasila NU Minta Pemerintah Pinggirkan Islam Radikal HTI
Alih-alih membela Pancasila dan UUD
1945, Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Sukoharjo meminta
pemerintah daerah untuk tidak memfasilitasi kelompok umat Islam yang
mereka tuding sebagai “Islam Radikal.” Salah satu kelompok yang dituding
NU sebagai kelompok Islam Radikal adalah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)
yang terlibat dalam institusi keagamaan seperti FKUB dan MUI.
“Contohnya Forum Kerukunan Umat Beragama
(FKUB) di tingkat Kabupaten dan kota, tidak sedikit pengurusnya berasal
dari kelompok Islam radikal. Bukan hanya itu, pengurus Majelis Ulama
Indonesia (MUI) daerah, juga berasal dari kleompok radikal,” papar Ketua
PCNU Sukoharjo, M Nagib Sutarno, saat memimpin rapat pleno PC NU
Sukoharjo, Ahad malam (16/9/2012).
Sutarno menambahkan, selama dua tahun
belakangan ini Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Sukoharjo mengisi
pengajian penghantar buka puasa di Radio Siaran Pemerintah Daerah
(RSPD). Setelah diprotes oleh NU, baru pihak pemerintah sadar bahwa,
visi misi HTI bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.
Sutarno merinci, beberapa institusi lain
seperti Masjid Agung, Masjid di IPHI, dan Masjid di lingkungan Kodim,
dijadikan sebagai tempat dakwahnya kelompok Islam radikal. Sutarno
menuding, setiap hari HTI menjelek-jelekkan Republik Indonesia, negara
thaghut, dan pemerintahan kafir, dengan berbagai semboyan ‘rakyat
sejahtera bersama khilafah.’ “Tapi anehnya eksekutif diam,” tegas
Sutarno tanpa menjelaskan apakah khilafah bertentangan dengan islam.
Dikatakan Sutarno, pegawai negeri sipil
(PNS) di lingkungan pemerintah daerah sekarang ini sudah banyak yang
bergabung dalam komunitas Islam radikal HTI. Bukan hanya itu, kata
Tarno, pihak tentara juga sudah disusupi kelompok Islam radikal.
Ia mencontohkan, Perpustakaan Kodim yang
seharusnya berisikan buku-buku tentang empat pilar kebangsaan seperti
Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika, tapi anehnya, papar
Tarno buku-buku jihad karya Imam Samudra dkk, yang jelas-jelas
bertentangan dengan NKRI mendapat tempat.
Melihat persoalan tersebut pengurus MWC,
Banom, Laznah dan lembaga NU Sukoharjo mengharap kepada PC NU untuk
melakukan silaturahmi dan dialog dengan Muspida. ”Kami berharap PC NU
melakukan dialog dengan pihak eksekutif dan lembaga lainnya yang
dianggap strategis. Membicarakan tentang kondisi sosial kemasyarakatan
Sukoharjo,” papar Kyai Ahmad Baidlowi. [voa-islam/www.al-khilafah.org]
Tidak ada komentar