SBY Kapitalis Dan Akhlak DPR Bobrok, Gerakan Indonesia Mendakwa Serukan Revolusi

Penghianatan demi pengkhianatan oleh rezim SBY semakin telanjang di depan mata rakyat. Pedoman utama pemerintah dalam membuat kebijakan adalah perintah lembaga keuangan internasional, negara-negara imperialis dan organisasi perdagangan internasional. Demikian pernyataan Gerakan ‘Indonesia Mendakwa’, dalam diskusi ‘Indonesia Mendakwa Rezim SBY-Parlemen’ Senin (12/11/2012), di Taman Ismail Marzuki Jakarta.


Hadir dalam diskusi tersebut perwakilan dari gerakan ini di antaranya; Adhie Massardi (GIB), Hatta Taliwang (IEP Soekarno-Hatta), Effendi Saman (LBH Nusantara), Salamudin Daeng (AEPI-Jakarta), Haris Rusli (Petisi 28), Gojali Harahap (Nasionalisme Center), Roy Simanjuntak (Bendera), Masinton Pasaribu (Repdem), Pong Harjatmo (Mantan Artis), Wenry Anshory (FAM Indonesia), dan para aktivis lainnya.

Mereka menilai moralitas rezim SBY dan DPR sudah rusak dan mengkhianati rakyat. DPR menjadi sarang korupsi, istana menjadi tempat mengampuni (grasi) para koruptor dan bandar narkoba. Mafia minyak hingga mafia narkoba merajalela di negeri ini hingga ke dalam istana. Aparat penegak hukum, mulai dari polisi, hakim, jaksa, menjadi distributor narkoba.

“Akibatnya negara dan rakyat disandra oleh para pengkhianat dan penjahat,” tegas mereka.

SBY, bagi mereka, adalah kaki tangan kapitalis, setiap kebijakannya adalah kepatuhan mengikuti perintah lembaga keuangan internasional, negara-negara imperialis dan organisasi perdagangan internasional. Hal ini dibuktikan gelar dari Ratu Inggris untuk SBY sebagai barter pengolahan Blok Tangguh.

“SBY sudah menjadi jongos Inggris yang kapitalis,” kata Hatta Taliwang.

Pekan Depan (18/11), Indonesia Mendakwa akan menggelar “Pengadilan khusus” di Gedung Indonesia Menggugat di Bandung. Mereka menilai Rezim SBY beserta DPR sudah harus dihentikan.

“Sudah saatnya Revolusi,” tutup Pong Harjatmo. (Pz/islampos)[www.al-khilafah.org]