"Dengan sistem yang diterapkan sekarang di negeri ini, problem pengelolaan sektor hulu migas bukan pada SDM dan Tekhnologi melainkan persoalan Finansial" kata Agus Kurnia Ketua SKK (Satuan Kerja Khusus) Migas Perwakilan Jawa, Madura, Papua, Nusa Tenggara dan Bali yang didampingi oleh 7 orang staff SKK Migas pada silaturahmi bersama Hizbut Tahrir Indonesia Dewan Pimpinan Daerah Jawa Timur pada Selasa, 29 Januari 2012 jam : 14.00 WIB di Jl Panglima Sudirman 62 Surabaya (kantor BP Migas Japalu/Jawa, Papua dan Maluku) yg sekarang menjadi kantor SKK Migas. Lebih jauh Agus menjelaskan betapa arogannya perusahaan-perusahaan seperti Chevron yang menguasai kegiatan eksplorasi dan eksploitasi hulu migas dengan kekuatan modalnya bahkan melebihi kekuatan pemerintah RI untuk menguasai sektor hulu migas. Begitu mengguritanya Multi National Corporate seperti Chevron, tandasnya.
Di samping paparan dan diskusi seputar kegiatan hulu migas oleh SKK Migas oleh Agus Kurnia juga dipaparkan bagaimana pengelolaan energi (migas) dalam pandangan syareah dan analisis praktik liberalisasi migas di Indonesia mulai orde baru hingga periode BP Migas bubar oleh Salman Arif dari (Lajnah Khusus Intelektual dan Maslahiyah DPD Jawa Timur) yang merupakan Tim Audiensi dan Diskusi DPD Jatim yang dipimpin oleh Harun Musa selaku Ketua HTI DPD Jawa Timur.
“Saya sangat apresiatif terhadap pemikiran yang disampaikan oleh Hizbut Tahrir Indonesia DPD Jatim dan saya mengundang diskusi lanjutan lebih mendalam mengenai pengelolaan energi di Indonesia”, pungkas Agus Kurnia. (LS Jatim).[
www.al-khilafah.org]
Tidak ada komentar