Gamawan Fauzi: Ongkos Politik Mahal Berkorelasi dengan Korupsi

Ongkos politik yang kian mahal yang harus dikeluarkan oleh seorang calon kepala daerah menjadi perhatian khusus Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi.



Menurutnya, sistem seperti ini harus diubah untuk mengurangi ongkos politik yang dibutuhkan.

"Soal pembatasannya memang masih dibahas, dulu kita cenderung perwakilan saja karena kita lihat memang kasus-kasus pemilu langsung itu banyak korban meninggal, gesekan banyak terjadi baik ditingkat kabupaten, kota hingga provinsi" ujar Gamawan saat ditemui di gedung DPR RI hari ini (Selasa, 4/6).

Selanjutnya disebutkan Gamawan, bahwa Undang-Undang Dasar juga membolehkan jika kelak pemilihan kepada daerah dilakukan secara perwakilan.

"Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota di UUD disebutnya secara demokratis, bukan secara langsung. Kalau Presiden baru secara langsung," sambung mantan Gubernur Sumatera Barat itu.

Tambah Gamawan, dalam catatan yang ada, sampai saat ini ada sebanyak 295 kepala daerah di tanah air yang sudah menjadi tersangka kasus korupsi.

"Inikan masalah besar, kemudian gesekan-gesekan di masyarakat itu yang terjadi sudah banyak korban jiwa, kantor terbakar dan lain-lain. Kalau diteruskan ini mudharatnya lebih banyak daripada manfaatnya," terang bekas Bupati Solok dua periode itu.

Akibat banyaknya permasalahan dari pemilihan langsung kepala daerah, maka Pemerintah melalui Kemendagri kata Gamawan, berencana memberikan usulan ke DPR agar pemilihan kepala daerah cukup dilakukan oleh perwakilan (DPRD).

"Tapi masih kita formulasikan, apa kabupaten saja yang perwakilan, apa provinsi, ini sedang kita bahas. Tapi prinsipnya kita sepakat untuk mengefisienkan biaya pemilihan karena asumsi kita pemilihan yang mahal punya korelasi dengan korupsi," tandasnya. [rmol/www.al-khilafah.org]