Khalifah Mempunyai Kekuatan Politik, Bukan Sekedar Gelar

“Beberapa waktu yang lalu, Sultan Yogyakarta mengeluarkan sabda raja berupa pelepasan gelar Khalifatullah. Sementara Hizbut Tahrir sekarang berjuang menegakkan khilafah. Bagaimana pandangan Hizbut Tahrir terkait pelepasan gelar khalifatullah tersebut?” Seorang wartawan media massa nasional yang hadir dalam Konferensi Pers usai acara Rapat dan Pawai Akbar di Alun-alun Utara Yogyakarta pada Ahad, 10 Mei 2015 yang lalu menanyakan sebuah isu yang sedang hangat di Yogyakarta.


Menanggapi pertanyaan tersebut, M. Rosyid Supriyadi, M.Si. selaku ketua DPD I HTI DIY menegaskan bahwa acara yang baru saja digelar tidak ada sangkut-pautnya dengan pro-kontra pelepasan gelar khalifatullah Sultan Yogyakarta. Dr. Kusman Sadik dari DPP HTI menambahkan bahwa sesungguhnya khilafah Islam yang berpusat di Turki di masa lalu, memiliki jalinan erat dengan kesultanan-kesultanan di bumi nusantara. Penyebaran Islam di Indonesia pun merupakan upaya dari khalifah pada waktu itu untuk menyebarkan Islam ke seluruh dunia. Salah satu caranya dengan mengirimkan para ulama yang dikenal dengan nama Wali Songo ke bumi nusantara untuk menyebarkan Islam.

Di masa ketika khilafah masih berdiri, gelar-gelar yang dimiliki para sultan di nusantara merupakan gelar yang memiliki kekuatan politik, bukan sekedar gelar tanpa makna. Akan tetapi, setelah khilafah Islamiyah yang berpusat di Turki diruntuhkan Musthofa Kemal, maka gelar para sultan di nusantara tidak memiliki makna politik sama sekali. Gelar tersebut hanya berupa gelar saja, tetapi kekuatan politiknya tidak ada. Oleh karena itu, ketika beberapa waktu yang lalu Sultan Yogyakarta melepaskan gelar khalifatullah, maka sesungguhnya secara politik tidak ada perbedaannya lagi dengan sebelumnya ketika masih ada gelarnya.

Khilafah yang diperjuangkan Hizbut Tahrir adalah khilafah yang mempunyai kekuatan politik. Bukan sekedar gelar simbolis yang tidak ada kekuatan politiknya.  [syariahpublication/www.al-khilafah.org]