Header Ads

Demokrasi Alat Penjajahan Barat !

Demokrasi Alat Penjajahan Barat !
Demokrasi Sendiri Menyesatkan Rakyat Dengan Memberikan Kedok Bagi Rencana Kolonialis

Komisi penyelidikan yang dibentuk untuk menyelidiki dugaan kecurangan dalam pemilu tahun 2013 telah menyampaikan laporannya kepada pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Keadilan, sumber-sumber dalam pemerintahan PML-N mengatakan kepada harian Dawn pada tanggal 22 Juli 2015.


“Alhamdulillah! Dikabarkan, Komisi Yudisial telah membersihkan kasus pada pemilu tahun 2013 dan menolak semua tiga tuduhan PTI. Akhirnya, kebenaran tercapai,” kata Menteri Federal untuk Perencanaan dan Pembangunan Ahsan Iqbal dalam pesannya jejaring sosial Twitter.

Komentar:

“Atas nama drama, malapetaka ‘dharna’ dimainkan bersama dengan ekonomi. Dalam semangat demokrasi yang sejati, IK (Imran Khan) seharusnya menerima tanggung jawab karena menyesatkan negara dan para pemuda. Itulah pilihan pribadinya. Namun, sekarang kita perlu bergerak maju dengan tekad yang lebih besar untuk membangun ekonomi untuk menciptakan tahun Dharna, “katanya.

Para penguasa dan pihak oposisi telah membuktikan bahwa mereka merupakan hambatan untuk maju dan membangun ekonomi.Keduanya telah bersalah karena menyesatkan negara dan para pemuda. Sementara mereka saling menyalahkan satu sama lain, di majelis nasional keduanya menyetujui kebijakan kolonialis utama mengenai ekonomi dan kebijakan luar negeri. Baik pihakoposisi maupun penguasa tidak ada yang mencegah dikte yang diberikan oleh IMF untuk dilaksanakan sepenuhnya, yang telahmerampas aset ekonomi Pakistan yang besar melalui privatisasi. Baik oposisi maupun penguasa tidak ada yang menghentikandikte yang diberikan Amerika mengenai India dan Afghanistan, yang memungkinkan India muncul sebagai kekuatan regional. Demokrasi adalah sebuah penipuan, dengan memberikan ilusi pengambilan keputusan secara lokal, padahal sesungguhnya,pihak penguasa dan pihak oposisi hanyalah menjadi stempel untuk rencana-rencana kolonialis. Mereka mampu bertindak sebagai stempel, karena dalam undang-undang Demokrasi dibuat sesuai dengan keinginan dan kemauan manusia, dengan mengabaikan perintah-perintah Islam secara mencolok.

Jalan ke depan adalah penghapusan demokrasi dan pembentukan Khilafah. Hanya dengan begitu urusan umat Islam akan aman karena setiap hukum akan dilaksanakan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. (hizb-ut-tahrir.info, 25/7/2015) [htipress/www.al-khilafah.org]

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.