HTI Kecam Arogansi HKBP dan Tolak Tirani Minoritas
Jakarta - Sekitar 2000 massa Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) lakukan aksi unjuk rasa menolak tirani minoritas, Kamis (23/9) siang di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat. HTI menyerukan kepada masyarakat untuk melakukan perlawanan, karena tirani minoritas sangat merugikan rakyat negeri ini yang mayoritas Muslim. Tirani minoritas biasanya berawal dari sikap arogansi kemudian berujung pada diktator minoritas.
Menurut HTI, gejala tersebut nampak pula pada sikap Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) yang bersikeras ingin tetap beribadah dan mendirikan gereja di Ciketing Asem, Mustika Jaya, Bekasi meski tanpa dasar hukum yang absah, dan menolak seluruh opsi yang diberikan pemerintah daerah Kota Bekasi, bahkan secara demonstatif berulang menyelenggarakan ibadat di jalanan sehingga mengganggu lingkungan, menunjukkan satu hal yakni arogansi.
Sikap arogansi tersebut semakin menjadi-jadi ketika HKBP bersama sejumlah elemen pro HKBP menjadikan konflik antara jemaat HKBP dengan warga yang menimbulkan sejumlah korban luka-luka di kedua belah pihak beberapa waktu lalu sebagai bahan untuk memunculkan opini seolah di negeri ini terdapat penindasan terhadap kebebasan beragama, lalu menekan pemerintah untuk mencabut SKB 2 Menteri Th 2006 yang mengatur soal pendirian tempat ibadah. Mereka pun mengundang intervensi luar negeri.
Ini semua menunjukkan adanya tirani minoritas. “Tirani minoritas ini tentu sangat merugikan rakyat negeri ini yang mayoritas Muslim!” tegas Jurubicara HTI Muhammad Ismail Yusanto saat membacakan rilisnya di tengah aksi. Ia pun mengingatkan bukan hanya di bidang teologi saja, tirani minoritas juga berkembang di bidang ekonomi, politik, sosial budaya, dan pendidikan.
Menurutnya, tirani minoritas ini bisa berkembang menjadi diktator minoritas akibat gagalnya negara dalam melindungi kepentingan mayoritas rakyat yang Muslim sekaligus menjaga kepentingan kaum minoritas. Kegagalan itu dipicu oleh landasan negara yang sekuler sehingga tidak memiliki landasan teologis yang jelas untuk menata secara harmonis antara kepentingan mayoritas Muslim dan minoritas non Muslim.
Dalam aksi yang berlangsung tertib itu, HTI pun mengecam sikap arogansi HKBP dan mendesak pemerintah bertindak tegas berkenaan dengan pengaturan pembangunan tempa ibadah agar tidak merugikan masyarakat yang mayoritas Muslim. Serta menyeru kepada segenap komponen masyarakat untuk mengganti sistem sekuler yang terbukti gagal menciptakan kehidupan harmonis dengan sistem Islam.
Karena hanya sistem Islamlah, sebagaimana terbukti dalam sejarah, diyakini mampu menata kehidupan masyarakat majemuk dengan sebaik-baiknya. “Kepentingan masyarakat mayoritas Muslim dan minorias non Muslim dapat disinergikan secara harmonis tanpa merugikan pihak manapun!” jamin Ismail.[]
Sumber
Menurut HTI, gejala tersebut nampak pula pada sikap Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) yang bersikeras ingin tetap beribadah dan mendirikan gereja di Ciketing Asem, Mustika Jaya, Bekasi meski tanpa dasar hukum yang absah, dan menolak seluruh opsi yang diberikan pemerintah daerah Kota Bekasi, bahkan secara demonstatif berulang menyelenggarakan ibadat di jalanan sehingga mengganggu lingkungan, menunjukkan satu hal yakni arogansi.
Sikap arogansi tersebut semakin menjadi-jadi ketika HKBP bersama sejumlah elemen pro HKBP menjadikan konflik antara jemaat HKBP dengan warga yang menimbulkan sejumlah korban luka-luka di kedua belah pihak beberapa waktu lalu sebagai bahan untuk memunculkan opini seolah di negeri ini terdapat penindasan terhadap kebebasan beragama, lalu menekan pemerintah untuk mencabut SKB 2 Menteri Th 2006 yang mengatur soal pendirian tempat ibadah. Mereka pun mengundang intervensi luar negeri.
Ini semua menunjukkan adanya tirani minoritas. “Tirani minoritas ini tentu sangat merugikan rakyat negeri ini yang mayoritas Muslim!” tegas Jurubicara HTI Muhammad Ismail Yusanto saat membacakan rilisnya di tengah aksi. Ia pun mengingatkan bukan hanya di bidang teologi saja, tirani minoritas juga berkembang di bidang ekonomi, politik, sosial budaya, dan pendidikan.
Menurutnya, tirani minoritas ini bisa berkembang menjadi diktator minoritas akibat gagalnya negara dalam melindungi kepentingan mayoritas rakyat yang Muslim sekaligus menjaga kepentingan kaum minoritas. Kegagalan itu dipicu oleh landasan negara yang sekuler sehingga tidak memiliki landasan teologis yang jelas untuk menata secara harmonis antara kepentingan mayoritas Muslim dan minoritas non Muslim.
Dalam aksi yang berlangsung tertib itu, HTI pun mengecam sikap arogansi HKBP dan mendesak pemerintah bertindak tegas berkenaan dengan pengaturan pembangunan tempa ibadah agar tidak merugikan masyarakat yang mayoritas Muslim. Serta menyeru kepada segenap komponen masyarakat untuk mengganti sistem sekuler yang terbukti gagal menciptakan kehidupan harmonis dengan sistem Islam.
Karena hanya sistem Islamlah, sebagaimana terbukti dalam sejarah, diyakini mampu menata kehidupan masyarakat majemuk dengan sebaik-baiknya. “Kepentingan masyarakat mayoritas Muslim dan minorias non Muslim dapat disinergikan secara harmonis tanpa merugikan pihak manapun!” jamin Ismail.[]
Sumber
Tidak ada komentar