Papua 2011 : Separatisme Yang Berulang

Papua merdeka merupakan salah satu rutin tahunan yang menjadi problematika negeri ini. Sekaligus, ini menandakan bahwa gerakan separatisme tidak pernah mati. Situasi terakhir, masyarakat Papua di Jayapura dan Manokwari menuntut referendum dengan opsi merdeka. Kondisi ini menjurus ke arah perkembangan yang semakin mengkhawatirkan. Tentu, Indonesia sendiri sudah mengalami situasi bernuansa separatis jauh-jauh sebelumnya, mulai dari kasus Aceh, Maluku, dan yang paling parah adalah Timor Timur yang akhirnya memerdekakan diri menjadi negara Timor Leste. Gerakan yang dilakukan oleh para separatis tidak jarang disertai tindak kekerasan dan militeritas. Sehingga pula, banyak masyarakat yang turut berjatuhan dan dikorbankan. Seperti diketahui, Senin (1/8/2011) lalu, anggota TNI Angkatan Darat yang tengah bertugas dihadang oleh sekelompok orang bersenjata di Desa Nafri, Jayapura. Empat orang tewas, satu di antaranya adalah anggota TNI. Insiden itu juga mengakibatkan sembilan orang luka-luka. “Total ada empat orang anggota TNI yang luka dan satu yang meninggal selama satu semester ini,” kata Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal Pramono Edhie Wibowo. Sementara pada Rabu (3/8/2011) kemarin siang, serangan juga terjadi terhadap Helikopter milik TNI AD. Saat itu helikopter sedang mengevakuasi Prajurit Satu (Pratu) Fana Suhandi, anggota TNI dari Yonif 753/AVT Nabire yang tewas tertembak saat bertugas di Pos TNI Tingginambut, Kabupaten Puncak Jaya, sehari sebelumnya. Helikopter yang dipiloti Kapten Kadek dan co-pilot Lettu Fandi ditembak saat terbang rendah akibat cuaca gelap. Tembakan bahkan juga mengenai jenazah Pratu Fana yang saat itu hendak dievakuasi ke Wamena. Sebelumnya Pratu Fana tewas tertembak di bagian punggung tembus ke dada ketika tengah berpatroli dan mengamankan kegiatan pembangunan TNI Masuk Desa. Kegiatan tersebut sedianya bakal berakhir pekan ini.



Salah satu faktor pendorong munculnya gerakan separatis semisal Organisasi Papua Merdeka (OPM) ini sebenarnya cukup jelas, yaitu ketimpangan kesejahteraan yang dirasakan oleh rakyat di Papua. Kita dapat melihat, dibalik kedok pelestarian budaya bangsa, Pemerintah menyembunyikan keacuhannya untuk membiarkan masyarakat Papua tidak mengenal peradaban pakaian yang baik. Ini adalah salah satu faktor, selain keacuhan Pemerintah di bidang pendidikan, sosial, dan tentu saja ekonomi. Padahal Papua adalah salah satu penyumbang devisa di Indonesia dengan kekayaan alam yang dimilikinya. Freeport, misalnya, adalah salah satu contoh nyata ketimpangan tersebut. Sudah menjadi rahasia umum, bahwa Kontrak Karya atau Contract of Work Area yang telah mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat. PT FI pertama kali melakukan penambangan pada bulan Desember 1967 pasca-Kontrak Karya I (KK I). Kemudian pada 1986 ditemukan sumber penambangan baru di puncak gunung rumput (Grasberg) yang kandungannya jauh lebih besar lagi. Kandungan bahan tambang emas terbesar di dunia ini diketahui sekitar 2,16-2,5 miliar ton dan kandungan tembaga sebesar 22 juta ton lebih. Diperkirakan dalam sehari diproduksi 185.000 s.d. 200.000 ton biji emas/tembaga. Karena itu, PT FI berhasrat lagi untuk memperpanjang KK I dan dibuatlah KK II pada Desember 1991, yang memberikan hak kepada PT FI selama 30 tahun dengan kemungkinkan perpanjangan selama 2 x 10 tahun. Ini berarti, KK II akan berakhir pada tahun 2021 dan jika diperpanjang, akan berakhir 2041. Siapa yang menikmati hasil dari PT FI selama ini? Nyatanya sumbangan ke APBN hanya Rp 2 triliunan. Saham Pemerintah RI hanya 9,36%. Sisanya milik asing. Tentu yang mendapat “kue raksasa” ini adalah pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan pertambangan ini. Menurut kantor berita Reuters (Pikiran Rakyat, 18/3 2006), empat Big Boss PT FI paling tidak menerima Rp 126,3 miliar/bulan. Misalnya Chairman of the Board, James R Moffet menerima sekitar Rp 87,5 miliar lebih perbulan dan President Director PT FI, Andrianto Machribie menerima Rp. 15,1 miliar perbulan. Pada saat yang sama, orang-orang Papua di sekitarnya banyak yang miskin, bahkan sebagiannya mengalami kelaparan!

Asing Ikut Berperan

Dengan dalih penghormatan pada kebebasan berpendapat, 40 anggota Kongres Amerika Serikat (AS), pada tahun 2008, melayangkan sepucuk surat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Mereka meminta agar Presiden membebaskan tanpa syarat dua tokoh gerakan separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM), Filep Karma dan Yusak Pakage dari hukuman (Republika, 8 Agustus 2008). Filep Karma dan Yusak Pakage pada Mei 2005 dijatuhi hukuman 15 dan 10 tahun penjara. Keduanya terbukti terlibat dalam kasus makar pengibaran bendera Bintang Kejora di Lapangan Trikora, Abepura, Papua pada 1 Desember 2004.

Di Inggris, diadakan konferensi tepatnya di East School of the Examination Schools, 75-81 High Street, Oxford. Tema yang diusung adalah tentang kemerdekaan Papua : “West Papua ? The Road to Freedom”. Diantara pembicaranya adalah John Saltford, akademisi Inggris pengarang buku “Autonomy of Betrayal”, Benny Wenda pemimpin FWPC yang tinggal di Inggris, Ralph Regenvaru, Menteri Kehakiman Vanuatu, saksi Penentuan Pendapat Rakyat tahun 1969 Clement Ronawery dan Anggota Ahli Komite PBB untuk Pengurangan Diskriminasi terhadap Perempuan Frances Raday. Sementara dari Provinsi Papua telah diundang untuk berbicara melalui video-link di konferensi tersebut yaitu Dr. Benny Giay dan Pendeta Sofyan Yoman.

Sementara sebuah kabar menghebohkan berhembus dari Australia. Kabar yang dipublikasikan jaringan media fairfax, dan ditindaklanjuti oleh The Canberra Times pada Sabtu (13/8/2011) kemarin, menyebut tentang laporan rahasia mengenai kaum separatis Papua yang ditulis oleh kesatuan elit militer Indonesia, Kopassus. Laporan tersebut mengklaim adanya kelompok-kelompok bersenjata yang bersiaga untuk perang gerilya. Tetapi dalam laporan diungkap bahwa kelompok itu hanya memiliki satu senjata untuk setiap 10 orang. Laporan yang bertajuk ‘Anatomi Separatis Papua (Anatomy of Papuan Separatis)’ itu menyatakan, penduduk dari provinsi timur yang kaya akan sumber daya ini ‘mudah dipengaruhi oleh ide-ide separatis’. “Tuntutan irasional untuk hak adat atas tanah dan terbatasnya infrastruktur serta transportasi telah menghambat pertumbuhan ekonomi,” kata laporan itu. Di bagian lain, dikatakan bahwa ketaatan dan kesetiaan orang Papua terhadap pemimpin adat/agama mereka sangat tinggi. “Sampai pada titik dimana adat memiliki keutamaan di atas hukum dan menciptakan peluang terjadinya konflik horisontal,” ungkap laporan tersebut. Yang lebih mengkhawatirkan, laporan berdasar atas operasi pengawasan yang luas di wilayah otonomi khusus dan tempat tinggal bagi sekitar 2,7 juta orang itu berisikan dokumen-dokumen mengenai tokoh-tokoh kunci dalam gerakan kemerdekaan Papua. Tak hanya itu, dalam laporan juga diungkap sejumlah nama politisi, akademisi, wartawan, pekerja sosial dan pemimpin agama dari seluruh dunia yang menyokong gerakan separatisme di Papua. Di antara mereka ada senator Partai Demokrat AS Dianne Feinstein, Uskup Agung Desmond Tutu, anggota parlemen Inggris dari partai Buruh Andrew Smith serta mantan pemimpin Papua Nugini Michael Somare. “Mereka adalah beberapa dari sekelompok besar orang yang bersekutu menuntut Papua Merdeka,” demikian tertulis di laporan tersebut, seperti diungkap oleh The Canberra Times. Total ada 19 dokumen milik Kopassus tentang Papua yang dibocorkan oleh kelompok media Fairfax Australia. Dokumen bertahun 2006-2009 itu adalah laporan analisis detail tentang anatomi gerakan separatis Organisasi Papua Merdeka, serta orang-orang yang dicurigai memberikan dukungan dan simpatinya kepada mereka.

Seluruh fakta di atas menunjukkan betapa Papua telah menjadi ajang pertarungan internasional. Tak lepas, hal ini dikarenakan kekayaan Papua yang sangat menggiurkan bagi negara-negara tersebut. Keinginan negara-negara asing itu akan mudah terwujud apabila Papua tidak lagi di dalam naungan Indonesia.

Seruan

Sebelum berbicara lebih jauh tentang Papua, marilah kita coba kilas balik dan tengok nasib yang dialami Timor Leste saat ini. Kita nilai dengan jujur, apakah setelah lepas dari Indonesia, Timor Leste mengalami pembangunan dan kesejahteraan sebagaimana yang dicita-citakan oleh mereka dahulu? Begitu pula halnya dengan Papua kali ini, semestinya sudah memberikan pengajaran kepada kita bahwa separatis bukanlah solusi menuju kesejahteraan. Justru, dengan berpecahnya suatu bagian dari negeri muslim, akan semakin memudahkan kafir penjajah asing untuk mengeruk dan menindas masyarakt wilayah tersebut. Tidakkan kita ingat firman Allah SWT : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang kafir menjadi wali (pelindung atau penolong) dengan meninggalkan orang-orang Mukmin. Inginkah kamu mengadakan alasan yang nyata bagi Allah (untuk menyiksamu)?” (QS. An Nisa’: 144)

Maka bagi kita semua, khususnya para pemuda dan mahasiswa, untuk senantiasa bersama dan berupaya mencegah segala macam makar yang dilakukan asing untuk semakin memecah negeri-negeri muslim hingga pecahan yang amat kecil. Ini pula waktu bagi kita untuk melawan, dengan jalan penyatuan kepingan pecahan yang bersebaran sebagai lebih dari 50 negara, ke dalam satu kesatuan utuh, yang tidak lain adalah Khilafah Islamiyah.[]PP Gema Pembebasan/dakwahkampus.com