Senator AS John Kerry Mengunjungi Markas Partai Kebebasan dan Keadilan Milik Ikhwanul Muslimin di Kairo
Sebagaimana dilaporkkan oleh Ahram Online yang menyebtukan bahwa situs Ikhwanul Muslimin merilis berita pada hari Ahad, menyatakan bahwa pertemuan itu telah dihadiri oleh ketua FJP Mohammed Morsi, Waki Ketua FJP Essam El-Arian, dan Sekjen FJP Mohamed Saad El-Katatni.
Menurut situs Ikhwanul Muslimin, Kerry menyatakan bahwa keberhasilan FJP pada putara pertama pemilu Mesir pasca Mubarak tidak mengejutkan, menekankan rasa hormatnya terhadap pilihan yang dibuat oleh rakyat Mesir. Diskusi terutama berkisar seputar krisis ekonomi yang sedang berlangsung di Mesir dan penandatangan perjanjian internasional.
Morsi dilaporkan telah meyakinkan tamunya bahwa tidak akan ada perubahan besar yang akan dilakukan untuk konstitusi Mesri atau undang-undang investasi saat ini.
Dia menambahkan bahwa ada beberapa prinsip yang semua kekuatan politik Mesir disepakati harus tercantum dalam piagam nasional Mesir, termasuk hak-hak sipil dan kebebasan umum. Namun, ia menekankan bahwa bagian dari konstitusi terkait otoritas presiden kemungkinan akan tunduk pada perubahan.
Morsi lebih meyakinkan lawan bicaranya, bahwa peran sentral Mesir dalam arena Arab, Islam, dan internasional, akan menghormati semua perjanjian internasional yang ditandatangani, menambahkan AS dapat memainkan peranan penting dalam pencapaian stabilitas politik dan pemulihan ekonomi untuk beberapa negara di wilayah tersebut.
Sementara itu pemimpin Salafis Mesir, Hazem Salah Abou-Ismail mengatakan pada hari Ahad, bahwa kontak yang dibuat Senator AS, beberapa jam setelah pertemuan dengan Mohamed Hussein Tantawi, dengan Ikhwanul Muslimin tersebut merupakan kekuatan Islamis.
"Kontak pemerintah Amerika dengan Islamis merupakan tanda kemenangan bagi kami," kata Abou-Ismail. "Ini juga menunjukkan bahwa Amerka kenal baik keinginan rakyat Mesir".
Padahal revolusi Mesir yang telah mengorbankan para syuhada, serta kaum Muslim telah berulangkali berkumpul di Mesir, mereka telah menyatakan tidak untuk Amerika. Sekedar sampainya orang-orang Islam ke tumpuk kekuasaan, tidaklah cukup, karena kebanyakan para penguasa diktator di negeri Muslim selama ini pun memeluk Islam. Yang dibutuhkan umat adalah sampainya Islam ke tumpuk kekuasaan di bawah Khilafah.
Demikianlah, pemerintah Amerika Serikat, negara penajajah yang telah mengeluarkan kebijakan luar negerinya untuk mendominasi negeri-negeri Muslim baik secara fisik seperti di Irak, Afghanistan, Somalia, dan Pakistan maupun secara non fisik seperti mengeruk kekayaan di negeri Muslim lainnya, berusaha memastikan sebuah negeri berada dalam jalan ide-ide mereka, yakni demokrasi dan nasionalisme.
Umat Islam tidak membutuhkan ide-ide kebangsaan dan demokrasi yang telah mencengkram umat berpuluh-puluh tahun lamanya. Umat hanya menginginkan persatuan kaum Muslim secara nyata yang akan menerapkan syariah sebagai sistem hidup. Institusi tersebut bukan negara sipil demokrasi, melainkan Khilafah Islamiyah, sebagaimana telah dicontohkan oleh Rasulullah Saw tercinta. Insya Allah, semakin dekat! [m/f/ahram/syabab.com]
Tidak ada komentar