HTI DIY Tolak Pembatasan BBM

Ratusan orang dari Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) DIY, melakukan aksi di gedung DPRD DIY, Jumat (20/1). Mereka menolak rencana pemerintah untuk melakukan pembatasan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, karena dianggap akan merugikan rakyat.
Ketua DPD HTI DIY, M. Supriyadi mengungkapkan, program pembatasan BBM bersubsidi sama artinya dengan pencabutan subsidi BBM karena rakyat dipaksa beralih pada pertamax. Kondisi ini akan menguntungkan perusahaan minyak asing dengan kepemilikan SPBU yang lebih kompetitif dibanding pertamina.

"Dengan biaya produksi yang lebih efisien dan kualitas yang mungkin lebih baik, produk SPBU asing akan lebih kompetitif dibanding SPBU Pertamina. Kegiatan bisnis pertamina di sektor hilir menjadi tidak kompetitif sehingga SPBU yang terafiliasi dengannya malah berpindah ke perusahaan asing," ujarnya.

Menurutnya, pembatasan BBM dan kebijakan apapun yang bermaksud untuk memberikan peran lebih besar pada pihak asing dalam pengelolaan sumber daya alam, merupakan kebijakan yang bertentangan dengan syariat Islam. "Migas serta kekayaan alam merupakan barang milik umum yang pengelolaannya diserahkan negara untuk kesejahteraan rakyat," katanya.

HTI dengan tegas menolak rencana pembatasan BBM bersubsidi karena kebijakan ini merupakan langkah liberalisasi pengelolaan migas di Indonesia. Liberalisasi memungkinkan penguasaan pengelolaan migas yang lebih besar kepada pihak asing dan pengurangan peran negara.

"Disamping terbukti akan merugikan rakyat, kebijakan kapitalistik itu akan membuat negeri ini menjadi makin tidak mandiri. Ini harus segera dihentikan. Migas harus dikelola negara dimana hasilnya diperuntukkan bagi kesejahteraan rakyat," tandasnya.(krjogja/al-khilafah.org)