Wakil Menteri Pertanian : Harga Raskin Juga Perlu Naik

Kenaikan harga pembelian pemerintah (HPP) untuk beras dan gabah yang ditetapkan pemerintah harus diiringi dengan kenaikan harga beras miskin (raskin). Pasalnya, jika harga raskin tidak dinaikkan, beban subsidi dalam APBN bisa membengkak.



Hal itu dikatakan Wakil Menteri Pertanian Rusman Heriawan saat ditemui di Jakarta, Rabu (29/2).

Rusman menilai, jika pemerintah memutuskan untuk tidak menaikan harga raskin, konsekuensinya pemerintah perlu menambah anggaran subsidi pangan.

Harga raskin saat ini Rp1.600 per kg. Harga ini sudah tidak ideal jika harga HPP dinaikkan sebesar 28 persen dari harga saat ini Rp5.060 per kg. Implikasinya butuh anggaran tambahan sebesar Rp3 triliun.

"Seharusnya memang raskin mengikuti, mungkin nanti akan dibahas dalam rapat koordinasi di Kementerian Koordinator bidang Perekonomian," kata Rusman.

Dalam APBN 2012, pemerintah mengganggarkan subsidi pangan sebesar Rp15,6 triliun yang didalamnya terdapat subsidi untuk pengadaan raskin. Pengadaan raskin ditujukan kepada 17,5 juta rumah tangga sasaran (RTS) dengan pembagian selama 12 bulan dan harga Rp1.600 per kg melalui beras dari Bulog.

Kisaran harga raskin yang dinilai Rusman ideal untuk dinaikkan yakni Rp2.000 hingga Rp2.500 per kg. Dengan kenaikan sebesar itu, beban anggaran raskin tidak akan terlalu besar.

"Karena itu dalam pemahaman kita, Rp2.000 yang paling pas. Jangan sampai kenaikan harga raskin lebih tinggi dan tidak sebanding dengan HPP juga, harus ada keseimbangan, di satu sisi dia (petani) untung sebagai produsen, di lain pihak ditambah bebannya meski tidak terlalu besar," tutup Rusman.[mediaindonesia/290212/al-khilafah.org]