Soal Kenaikan BBM, PKS Dianggap Plin Plan

PKS belum mengambil sikap tegas terkait kenaikan BBM. Hal ini memunculkan respon dari pihak setgab yang selama ini mendukung kebijakan SBY. PKS dinilai harus segera mengambil sikap agar terlihat posisinya terkait kebijakan kenaikan BBM.



Wakil Sekjen PKS, Mahfudz Siddiq, menyatakan di satu sisi, DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tetap pada sikap menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) sebagaimana surat yang disampaikan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Namun, PKS melalui fraksinya di rapat Badan Anggaran (Banggar) DPR dan kementerian terkait, masih belum mempunyai sikap tegas. Bahkan, terbuka peluang Fraksi PKS menyetujui kenaikan harga BBM.

Menurut Mahfudz, sejauh ini fraksinya tengah mempertimbangkan mengambil satu dari dua jenis keberatan yang terjadi di dalam rapat pembahasan APBN Perubahan 2012. Dua keberatan yang terjadi antara fraksi-fraksi, Banggar, dan Kementerian Keuangan, ESDM, dan BUMN itu, adalah kenaikan BBM dan bentuk kompensasi kenaikan melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diinginkan pemerintah.

"Masih ada dua hal yang krusial. Kemungkinan pengambilan keputusan soal APBNP ini bisa jadi akan mundur. Dan saya kira hal ini bagus saja untuk memberi waktu agar Fraksi PKS dapat mendalami lebih jauh dan mencari opsi yang terbaik. Jadi, kami masih pada posisi itu. Yah tergantung melihat perkembangan ke depan nanti," beber Mahfud di DPR, Senin (26/3).

Mahfudz yang juga Ketua Komisi I tak menjawab secara tegas perihal sikap Fraksi PKS yang telah menyetujui mencabut pasal tidak adanya kenaikan harga BBM, Pasal 7 ayat 6 UU Nomor 22 Tahun 2011 tentang APBN 2012, pada rapat Ahad (25/3) kemarin.

"Sampai semalam yang kami cek di Banggar itu masih dua opsi, belum mengerucut kepada opsi tunggal. Jadi, masih terbuka dalam beberapa hari ini melihat perkembangan," ungkap dia.

Mahfud menyangkal jika belum tegas dan melunaknya sikap PKS di DPP dan fraksinya di DPR ini dikarenakan ancaman jatah kursi menteri di pemerintah akan dikurangi. "Nggak ada kaitannya. Kalau pun ada (reshuffle), nggak ada kaitannya dengan ini," kilahnya. [republika/al-khilafah.org]