HTI: Sampai Jungkir Balik Pun Korupsi Tidak Pernah Hilang Dengan Demokrasi
Hal ini dikatakan Juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Ismail Yusanto dalam acara Halaqoh Islam dan Peradaban di Wisma Antara, Sabtu (13/10/12).
“Tapi ini kan tidak terjadi karena sebagian kasus korupsi melibatkan menteri, anggota DPR, dan beberapa partai pendukung,” tegasnya.
Selama niatan ini belum ada, maka sampai kapanpun korupsi itu tidak akan hilang.
“Itu sama seperti halnya dengan orangtua, ada kemauan gak mendidik anaknya dengan baik. Kalau ada maka, dia harus menjadi teladan dulu dengan mencotohkannnya,” tegasnya.
Selain faktor personal, kasus korupsi di Indonesia juga diakibatkan
oleh sistem. Hal ini terjadi karena sistem Demokrasi yang identik dengan
sistem politik transaksional.
“Coba kita pikir bagaimana untuk naik menjadi gubernur hitungannya saja bisa menghabiskan dana sampai 1,3 triliun,” tandas juru bicara HTI, Ismail Yusanto.
Dengan logika itu, kata Ismail, untuk satu tahun saja maka seorang gubernur harus mengembalikkan dana 200 Miliar. Sedangkan rasio untuk ukuran satu bulan mencapai 10 Miliar.
“Lha gaji dia sendiri saja berapa? Inilah satu bukti saja bahwa korupsi di Indonesia memang didukung oleh sistem,” katanya.
Artinya proses politik demokrasi sekarang ini menghabiskan biaya sangat besar.
“Maka sampai jungkir balik pun korupsi tidak akan pernah selesai di negeri ini, jika masih memakai demokrasi,” tandasnya.
Disinilah dibutuhkanya sistem pemerintahan Islam di mana hukum dan perundangan-undangan langsung berdasarkan al-Qur’an dan Sunnah, bukan UU buatan manusia yang cenderung dengan motif kepentingan manusia. [pizaro/islampos/www.al-khilafah.org]
“Coba kita pikir bagaimana untuk naik menjadi gubernur hitungannya saja bisa menghabiskan dana sampai 1,3 triliun,” tandas juru bicara HTI, Ismail Yusanto.
Dengan logika itu, kata Ismail, untuk satu tahun saja maka seorang gubernur harus mengembalikkan dana 200 Miliar. Sedangkan rasio untuk ukuran satu bulan mencapai 10 Miliar.
“Lha gaji dia sendiri saja berapa? Inilah satu bukti saja bahwa korupsi di Indonesia memang didukung oleh sistem,” katanya.
Artinya proses politik demokrasi sekarang ini menghabiskan biaya sangat besar.
“Maka sampai jungkir balik pun korupsi tidak akan pernah selesai di negeri ini, jika masih memakai demokrasi,” tandasnya.
Disinilah dibutuhkanya sistem pemerintahan Islam di mana hukum dan perundangan-undangan langsung berdasarkan al-Qur’an dan Sunnah, bukan UU buatan manusia yang cenderung dengan motif kepentingan manusia. [pizaro/islampos/www.al-khilafah.org]
Tidak ada komentar