Secuil Refleksi Akhir Tahun 2012 Jawa Timur

Oleh : Lajnah Siyasiyah HTI Jawa Timur

Tahun 2012 sudah usai kini berganti 2013. Siapapun pasti berharap ada kehidupan lebih baik bagi umat manusia. Tak terkecuali Jawa Timur sebagai bagian dari Indonesia. Selama medio 2012 berbagai peristiwa disuguhkan di tengah-tengah kehidupan. Baik bidang politik-ekonomi maupun sosial-kemasyarakatan. Baik bidang kesejahteraan rakyat maupun pendidikan dan kesehatan. 

Persoalan yang terjadi di Jawa Timur (Jatim) hakikatnya gambaran dari Indonesia. Hal ini ditunjukan dengan berbagai peristiwa yang terjadi di Jawa Timur menjadi isu nasional. Bahkan peristiwa di daerah sejatinya merupakan kumpulan dan potret wilayah Indonesia secara luas. Carut marut di daerah juga menjadi carut-marut di tingkat nasional. Selama ini banyak kasus diekspos oleh media massa hanya di tataran pusat pemerintahan. Sehingga, kasus yang terjadi di daerah kurang mendapat perhatian. Rakyat yang di daerah dalam perbincangannya juga terbawa isu nasional. Oleh karena itu, pada tulisan ini akan dipaparkan fakta daerah yang menjadi gambaran Indonesia secara umum.

Politik-Ekonomi

Pemilihan kepala daerah (pilkada) 2012 juga digelar di Jatim. Beberapa pilkada digelar di Sampang, Bangkalan, Bojonegoro, Probolinggo, Batu, Nganjuk, dan lainnya. Hasil yang didapat pun menunjukan bahwa gairah pilkada masih menjadi prioritas utama. Masyarakat yang sejatinya awam dipaksa untuk mengikuti politik yang penuh intrik. Tak jarang rakyatpun dikorbankan baik dalam bentuk materi atau imateri. Lagi-lagi pilkada yang diharapkan tak jua mengobati rakyat untuk hadirnya pemimpin yang amanah dan perhatian pada rakyat. 

Sebagaimana yang terjadi pada Pilkada di Bangkalan dan Probolinggo. Rusuh dan ketidakpuasan sebagian orang. Perusakan fasilitas umum dan saling sandera antar-kontestan pilkada. Bagitu pula karena gelap mata pendukungnya marah dan mengobrak-abrik beberapa fasilitas umum. Gambaran ini menunjukkan bahwa rakyat ‘bodoh’ dalam politik. Kontestan pilkada pun demikian tidak memberikan pendidikan politik yang benar. Mereka hanya berhasrat berkuasa dengan menindas rakyat dan memanfaatkan kebodohan rakyat. 

Kondisi ekonomipun tak kunjung berubah. Kemiskinan masih menghiasi wilayah perkotaan dan pedesaan. Ketimpangan dan kesenjangan sosial kerap memicu konflik sosial. Juga berujung pada peningkatan kriminalitas yang kian sulit dikendalikan. Garis kemiskinan (GK) pada tahun 2012 sebesar Rp. 233.202 atau mengalami kenaikan sebesar 6,13 persen dari tahun 2011. GK makanan pada tahun 2012 sebesar Rp.171.375 dan non makanan sebesar Rp. 61.827. Angka ini mengalami peningkatan sebesar 5,78 persen dan 7,13 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu dekomposisi GK, terlihat persentase kenaikan GK perdesaan (7,73 persen) lebih besar dari perkotaan (4,59 persen) (BPS Jawa Timur, Juli 2012).

Penjajahan ekonomi juga tampak kental dalam bentuk investasi asing. Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov) menyebut di kuartal tiga lalu, investor asing sudah berinvestasi di Indonesia sebesar Rp 17 triliun. Karena itu, Pemprov menargetkan izin prinsip investasi tahun ini sebesar Rp 45 triliun (http://economy.okezone.com). Hakikat dari investasi asing sesungguhnya penyerahan potensi Jatim kepada asing. Hal ini menunjukkan ketidakmampuan daerah untuk mengelola potensi yang ada. Jika pejabat tidak menyadari akan bahaya investasi asing ini maka kekayaan akan dibawa ke asing. Lagi-lagi rakyat dikibuli atas nama kesejahteraan rakyat.

Buruh di beberapa daerah pun berbondong-bondong ke depan gedung gubernuran. Mereka menuntut penghapusan outsourching dan peningkatan upah kelayakan. Beberapa di antara mereka juga menghadang dan menyabotase jalan raya arah Surabaya-Jogjakarta. Sehingga kemacetan terajadi berjam-jam. Usaha yang dilakukan buruh pun tidak berhenti sampai cita-cita besar mereka tercapai. Kasus demo buruh yang tiada berkesudahan mengindikasikan bahwa pemerintah gagal memenuhi hak dasar kehidupan rakyat (papan, pangan, kesehatan, pendidikan dan lain-lain). Pemerintah abai melayani rakyatnya. Bagaimana mungkin dengan upah yang diterima, para buruh bisa memenuhi seluruh hak dasarnya.

Sosial-Kemasyarakatan

Konflik horisontal kerap terjadi di masyarakat. Selain karena kasus pilkada juga karena negara gagal menjaga aqidah umat. Konflik sunni-syiah di Sampang Madura pun pecah. Memakan dua orang korban jiwa. Belum lagi beberapa konflik berupa tawuran antar-desa, tawuran suporter sepak bola, dan persengketaan lahan. Di tengah-tengah masyarakat juga mulai muncul sikap egoistis dan individualistis. Rakyat mudah marah. Tidak jarang mereka mudah menghilangkan nyawa orang.

Kehidupan sosial berupa pergaulan di tengah-tengah remaja pun kian bobrok. Pergaulan remaja tidak lagi sehat. Kasus seks bebas di kalangan pelajar. Bahkan di antara mereka menjadikannya sebagai mata pencaharian. Supaya dikatakan modern dan demi memenuhi hasrat hidup materialistis. Tidak hanya itu, kasus Keiko sebagai mucikari dengan beberapa jaringannya semakin menunjukkan bahwa bisnis syahwat menjadi gaya hidup. Beberapa tempat lokalisasi yang menyebar di Jawa Timur menjadi pusat produksi kemaksiatan massal. Meski beberapa lokalisasi seks bebas ditutup tetapi justeru operasi seks bebas menjadi budaya yang senantiasa melekat dalam kehidupan masyarakat. Sampai sekarang Pusat Seks Komersial terbesar di Asia Tenggara “Kawasan Dolly” Surabaya masih eksis dan seakan dilanggengkan.

Sendi yang paling mendasar dalam kehidupan pun hancur. Angka perceraian kian meningkat sebagaimana terjadi di Surabaya. PA Surabaya adalah sebagai berikut: Tahun 2009, cerai talak (suami yang mengajukan) sebanyak 1134 orang. Cerai gugat (istri yang mengajukan) sebanyak 2041 orang. Tahun 2010, jumlah cerai talak 1600 orang, cerai gugat 2849 orang. Tahun 2011, cerai talak 1688 orang, cerai gugat 3166 orang. Sedangkan tahun 2012 pada posisi Bulan Januari hingga Februari, cerai talak 1688 orang, dan cerai gugat 3166 orang.(www.portal-nasioanal.com)

Di tengah kehancuran kehidupan sosial, Jawa Timur digegerkan dengan penangkapan terduga teroris. Penangkapan dilakukan di Ponpes Darul Akhfiya’ Nganjuk. Pemerintah melalui BNPT dan Densus 88 di beberapa daerah akhirnya melancarkan deradikalisasi yang didukung dengan berbagai tools. Rakyat yang mayoritas muslim dibuat mencekam saat menjalankan kehidupan agamanya. Rakyat dibatasi untuk menjalankan agamanya secara menyeluruh. Ajaran Islam dikebiri. Pemerintah mendistorsi ajaran Islam sesuai dengan kepentingan asing. Pemerintah masuk dalam grand desain proyek GWOT (Global War On Terrorisme) AS dan sekutu-sekutunya dengan menempatkan rakyatnya yang mayoritas muslim sebagai obyek sasaran proyek. Program legislasi nasionalpun dilakukan untuk melegitimasi pemerintah mendzalimi dan menindas rakyatnya yang taat menjalankan agamanya. Sebut saja UU Intelijen, RUU Kamnas, UU Ormas, RUU Anggaran BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) dll. Di beberapa tempat di Jawa Timur, BNPT melakukan road show dengan menggandeng beberapa ormas Islam seperti NU, Muhammadiyah, dan LDII, seperti training deradikalisasi para mubaligh LDII sejumlah 100 orang di IAIN Sunan Ampel Surabaya kerjasama BNPT, NU dan LDII. TOT terkait deradikalisasi juga diadakan dengan menggundang beberapa perwakilan dari pondok pesantren dan aktifis kerohanian Islam kampus salah satunya TOT BNPT kerjasama dengan UPN Surabaya di Pacet Mojokerto beberapa bulan yang lalu. Isu deradikalisasi dilancarkan dengan mendistorsi makna jihad, syariah, dan Khilafah. Akibat dari deradikalisasi akhirnya masyarkat kian takut pada istilah tersebut dan menjauhkan umat dari Islam.

Pendidikan-Kesehatan

Tawuran pelajar juga masih menghiasi dunia pendidikan. Contek massal dan penjualan pelajar untuk terjun dalam bisnis syahwat. Kasus traficcking terjadi di mana-mana. Bahkan di perkotaan sudah menjadi lumrah. Selain itu, beberapa bangunan sekolah yang roboh dan tidak layak pakai ada di beberapa daerah.

Pengesahan UU Perguruan Tinggi oleh DPR semakin menegaskan liberalisasi kampus. Pemerintah mulai sembunyi tangan untuk pembiayaan pendidikan tinggi. Khususnya di kampus negeri. Pembiayaan pendidikan tinggi kian mahal. Apalagi peluang masuk perguruan tinggi negeri kian mudah dengan jalur mandiri. Asalkan mampu biayai sendiri dengan nilai puluhan hingga ratusan jutaan.

Lulusan perguruan tinggi pun kian apatis dan pragamatis. Para koruptor kebanyakan dari berbagai lulusan perguruan tinggi bahkan beberapa perguruan tinggi ternama di Jawa Timur, sebut saja dugaan korupsi Anas Urbaningrum alumni Strata 1 (satu) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Prodi Ilmu Politik Universitas Airlangga angkatan 1988. Solusi yang dihasilkan bersifat parsial. Hal ini karena corak kehidupan pendidikan tinggi condong pada kehendak kapitalis-liberalis. Bahkan beberapa mahasiswa yang melakukan aksi penolakan harga BBM diancam DO (drop out). Mahasiswa seolah dibungkam secara politik. Ada juga perguruan tinggi negeri ternama yang melarang kegiatan Konferensi Intelektual Muslimah yang mengusung tema Syariah-Khilafah. 

Gizi buruk dan mahalnya biasa kesehatan masih menggelayuti rakyat kecil. Kasus pasien tidak diterima dan dilayani dengan baik masih saja terjadi. Akibatnya kesehatan masyarakat tidak lebih baik. Hasil intervensi pada 2011 terdapat 86,8 persen balita berat badannya naik, 8,8 persen tetap, dan 4,4 persen turun, sementara untuk intervensi yang dilakukan sampai Juli 2012 ini adalah 91,47 persen balita berat badannya naik, 2,73 persen berat badannya tetap, dan sisanya turun.(http://www.sehatnews.com) 

HIV AIDS juga masih menjadi momok terbesar di Jawa Timur. Bahkan kian tahun kian meningkat. Penyebaran HIV/AIDS juga sudah merata di setiap kabupaten. Peningkatan ini ditengarai karena banyaknya lokalisasi yang menjajakan bisnis seks. Selain itu, kian banyak ibu rumah tangga dan bayi yang terkena HIV/AIDS akibat tertular dari bapaknya yang sering jajan seks. Kasus HIV/AIDS sepanjang 2012 berkisar 11.994 kasus.

Harapan Baru

Sekelumit fakta di antara belantara fakta kebobrokan sendi-sendi kehidupan di Jawa Timur di atas, seharusnya menggugah pemikiran dan perasaan orang berakal. Kehidupan manusia tidak akan pernah lebih baik jika berbagai peristiwa tadi dibiarkan. Apalagi hanya sebagai info semata tanpa tindakan kongkrit untuk perubahan. Atau tidak tahu bagaimana cara menyelesaikannya karena begitu kompleksnya persoalan yang terjadi. Jika dianalisis secara mendalam, potret buram peristiwa tadi diakibatkan faktor ideologi dan sistem. 

Secara ideologi saat ini kehidupan bernegara dan berbangsa diatur oleh demokrasi yang berasal dari Kapitalisme. Ideologi ini tidak akan mampu memberikan jawaban tuntas bagi berbagai potret buram tadi. Kalaupun ada solusi bersifat parsial dan memihak kepentingan pemodal. Rakyat sering menjadi tumbal. Ideologi ini juga menyebabkan pemerintah tidak lagi menjadi pelayan rakyat. Banyak pengelolaan sumber daya alam yang diserahkan kepada asing. Kongkalikong penguasa dan pengusaha sudah menjadi lumrah. Regulasi aturan dan undang-undang yang dihasilkan lebih pro liberal. Rakyat yang seharusnya diurusi dengan baik terabaikan sedemikian rupa.

Sistem yang diterapkan dari ideologi kapitalisme berbuah sekularisme, yaitu pemisahan agama dari kehidupan. Kehidupan sekularistik pun memunculkan pendidikan materialistik, politik oportunistik, ekonomi kapitalistik, dan tata sosial individualistik. Semua itu mengakibatkan kehinaan bagi manusia. Serta membelenggu manusia dalam kehidupan jauh dari baik dan sejahterah.

Karena itu, jika ingin bersungguh-sungguh lepas dari potret buram tadi. Maka tidak ada pilihan lain kecuali mengambil sistem yang baik yang berasal dari Dzat yang Maha Baik. Itulah Syariah Islam. Solusi fundamental ini akan mengayomi seluruh manusia tanpa memandang ras, agama, golongan dan kebangsaan.

Syarian Islam akan memberikan pendidikan yang mencerdaskan. Lulusan yang dihasilkan berkepribadian yang khas dan menguasai sains-teknologi. Biaya pendidikan digratiskan untuk semua. Karena ini bentuk pelayanan negara kepada rakyatnya. Begitu pula negara akan diminta untuk memenuhi seluruh kebutuhan pokok rakyatnya (sandang-pangan-papan). Termasuk kesehatan akan diberikan secara gratis agar rakyat kian sehat dan kerja keras membangun peradaban. Politik Islam akan memberikan pelayanan dan aturan yang diterapkan hanya Syariah Islam. Kebijakan yang dihasilkan akan lebih melihat kepentingan rakyat, daripada kepentingan kelompok atau pemilik modal. 

Sistem Islam yang baik dan mulia itu akan tercipta dalam sebuah tatanan Khilafah Islamiyah. Khalifah yang memimpin merupakan pemimpin pilihan umat. Yang mendapat amanah untuk mengurusi umat dan bertanggung jawab kepada Sang Pemilik Jagat. Sehingga Syariah dan Khilafah merupakan solusi alternatif ketika ideologi buatan manusia gagal mengantarkan manusia kepada sejahterah. Insya Allah. Wallahu ‘Alam bis Shawab.[www.al-khilafah.org]