Pemerintah Tunduk Pada Pengusaha?

Menanggapi maraknya proyek pembangunan bangunan dengan skala bisnis besar tanpa izin terlebih dahulu dari pemerintah, menimbulkan tanda tanya tersendiri bagi Gus Uwik, Ketua DPD 2 HTI Kota Bogor.



Munculnya proyek pembangunan di Kota Bogor tanpa mendapatkan izin terlebih dahulu dari pemerintah, seperti pembangunan Lotte Mall di Jalan Abdullah bin Nuh, McDonald’s Juanda, Hotel Horison, dll, menurut Gus Uwik mengindikasi adanya main mata antara pemerintah dan pengusaha pemilik kapital.

“Ini seolah-olah menunjukkan adanya kongkalingkong antara pemerintah dan pengusaha. Lebih jauh lagi, seolah-olah pemerintah tunduk kepada pengusaha,” tegas Gus Uwik kepada bogorplus.com.com, Kamis (1/2/13)..

Nekatnya para pengusaha membangun kepentingan bisnisnya tanpa memenuhi prosedur yang ada sebelum membangun, jelas-jelas sebuah kesalahan.

“Dugaan kuat ada praktik haram terselubung yg dilakukan. Tidak mungkin pengusaha berani nekat, jika tidak ada ‘pengorbanan’ yang diberikan, entah apa itu bentuknya,” terang Gus Uwik.

Fenomena seperti ini, menurut Gus Uwik, merupakan hal yang lumrah dalam alam politik demokrasi seperti sekarang. Pengusaha akan sangat dekat dengan penguasa, atau bahkan yang sering terjadi adalah pengusaha menjadi back up saat kampanye politik penguasa.

“Inilah kenapa dalam demokrasi, pemilik kapital akan lebih dilayani, daripada kepentingan rakyat banyak. Para pengusaha telah menanam saham politik di elit politik,” ujar Gus Uwik.

Demokrasi menurut Gus Uwik, merupakan sumber malapetaka bagi negeri ini. Dalam demokrasi sangat dimungkinkan, kalau tidak mau dikatakan wajib kolaborasi antara penguasa dan pengusaha, antara keduanya saling membutuhkan. Penguasa membutuhkan modal besar untuk melanggengkan kekuasaannya, sedangkan pengusaha membutuhkan akses dan kemudahan kebijakan dalam melanggangkan atau meneruskan bisnisnya.

Kondisi ini jelas sangat bertentangan dengan sistem politik Islam, syariat Islam dalam memilih penguasa mensyaratkan pribadi yg amanah dan memegang teguh syariat Islam

“Amanah dan jujur disini bukanlah sebatas omongan semata, tapi memang muncul dari implementasi keimanan,” terang Gus Uwik.

Dalam Islam, selain sosok pribadi yang benar-benar amanah, juga diperlukan sistem politik yang tidak memberikan peluang praktik-praktik kotor, seperti suap, korupsi, bahkan kongkalingkong antara penguasa dan pengusaha terjadi.

“Islam mengharamkan praktik tersebut. Dengan dorongan keimanan, maka penguasa tidak akan melakukan, karena bukan hanya sampai didunia saja dia dihukum, hukuman Allah di akhirat kelak jauh lebih tegas dan mengerikan,” jelas Gus Uwik

Selain itu, jikalau masih ada masih ada yang nekat melanggar, maka syariat Islam akan memberikan hukuman yang sagat berat, tergantung pada keputusan Khalifah.

“Bisa jadi sampai hukuman mati,” ujarnya lagi.

Dengan hukuman yang tegas dan keras ini, tentu akan membuat penguasa dan pengusaha akan berpikir seribu kali untuk melakukan pelanggaran.

“Bukan seperti sekarang, korupsi kelas kakap saja hanya dihukum empat tahun, apalagi jika pejabat dapat fasilitas lagi,” keluh Gus Uwik.

Selain itu, dalam Islam proses pemilihan penguasa sangatlah simple dan tidak bertele-tele. Gus Uwik menjelaskan, waktu dalam memiilih Khalifah (Kepala Negara) diwajibkan hanya boleh dua hari tiga malam, tidak boleh lebih dari itu.

“Dengan waktu yang singkat tersebut, menihilkan praktik biaya politik tinggi, serta menutup main mata dengan pemilik modal. Ditambah lagi, penguasa yang ada dalam memerintah adalah untuk menegakkan syariat Islam, bukan menegakkan kepentingan penguasa,” papar Gus Uwik.

Sedangkan untuk wali (setingkat gubernur) dan amil (setingkat bupati/walikota) langsung diangkat oleh Khalifah.

“Mereka adalah kepanjangan tangan dari pemerintah dalam mengatur dan mengurusi permasalahan umat, jadi tidak perlu biaya politik untuk menjadi wali dan amil, yang jelas mereka dilantik dalam rangka menegakkan syariat Islam, jadi kemungkinan ada kongkalingkong dengan pengusaha tidak mungkin,” jelas Gus Uwik.

Inilah kenapa, menurut Gus Uwik pentingnya perjuangan syariat Islam dalam bingkai Khilafah, syariat Islam akan mengganti sistem politik bobrok demokrasi yang telah secara telanjang semakin menghancurkan Indonesia.

“Umat Islam harus berjuang menegakkan syariat Islam dalam bingkat Khilafah, jika ingin Indonesia ke depan menjadi lebih baik,” ajak Gus Uwik. [bogorplus/htipress/www.al-khilafah.org]