Ichsanuddin Noorsy pertanyakan sumber dana BLSM

Pemerintah menyatakan bahwa Program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) adalah kompensasi hasil pemotongan anggaran BBM bersubsidi. Hal ini dipertanyakan oleh Ichsanuddin Noorsy, pengamat kebijakan publik.


Dia mengatakan bahwa sebenarnya program BLSM itu dibiayai utang negara. Faktanya, tertera di laman situs Asian Development Bank (ADB) yang menyatakan bahwa BLSM bersumber dari utang ADB dengan nama singkatan proyek DPSP (Development Policy Support Program). Selain itu, juga dibiayai oleh Bank Dunia (World Bank) dengan sumber utang dengan nama proyek DPLP tahap 3. Dengan demikian, menurut Noorsy, kenaikan harga BBM sebenarnya hanya untuk menarik uang untuk membayar utang pemerintah ke lembaga-lembaga itu.

Pemerintah mengambil langkah seperti ini karena nilai rupiah sedang jatuh sehingga mengakibatkan tekanan neraca pembayaran di tengah membesarnya bayaran cicilan dan bunga Utang luar negeri.

“Jadi kegagalan ekonomi yang dicerminkan melemahnya nilai tukar ditanggung oleh rakyat melalui kenaikan BBM. Soal BLSM bukan bersumber dari penghematan subsidi,” tegas Ichsanuddin di Jakarta, Ahad (2/6), lansir Berita Satu.

“Ayo berhitung! Yang jelas BLSM bagian dari suap pemerintah atas gagasan USAID, Bank dunia, dan ADB,” serunya.

PKS menolak kenaikan harga BBM

Sementara itu, anggota partai koalisi pemerintah, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) jelas-jelas menolak kenaikan harga BBM. Hal ini terungkap melalui pernyataan  presiden PKS, Anis Mata, “PKS menolak kenaikan harga BBM. Karena dari aspirasi yang kami serap, 85 persen rakyat Indonesia menolak kenaikan harga BBM,” tandas Anis Matta. Lansir dakwatuna.com.

Senada dengan Ichsanudin Noorsy, dia mengatakan “Pemerintah akan menaikkan harga BBM dengan harapan bisa mengurangi subsidi. Namun subsidi yang dipindahkan ke tempat lain ini tidak akan menyelesaikan masalah. Uang yang dibagi-bagi kepada masyarakat berasal dari utang luar negeri,” kata Anis Matta saat dialog dengan tokoh masyarakat di Ponpes Kramat, Kraton Kabupaten Pasuruan, Rabu (5/6/2013).

Ia menyarankan agar pemerintah meninjau ulang kebijakan energi, khususnya di bagian hulu. Pihaknya akan menerima usulan kenaikan BBM, jika proposal yang diajukan pemerintah sangat bagus. Sebaliknya, PKS akan menolak jika proposal pemerintah justru akan menyengsarakan rakyat. [arrahmah/www.al-khilafah.org]