Ustadz Rachmat S. Labib : Kalau Pancasila Melegalkan Kemungkaran Miss Word 2013, Jangan Salahkan Kalau Umat Islam Menolak Pancasila!
Didesak untuk mencabut izin
penyelenggaraan Miss World, Mabes Polri menyatakan bahwa Indonesia
bukanlah negara Islam. “Tapi negara kita bukan berdasarkan syariat Islam
tetapi Pancasila walau pun penduduknya mayoritas Islam,” ungkap Kepala
Baharkam Mabes Polri Komjen Badruddin Haiti, Jum’at (6/9) di aula Badan
Pemeliharaan Keamanan (Baharkam) Mabes Polri, Jakarta.
Hal itu dinyatakannya kepada delegasi Hizbut Tahrir Indonesia, Syarikat Islam dan Lembaga Pengkajian dan Penelitian Islam saat beraudiensi meminta agar Mabes Polri mencabut izin pelaksanaan kontes kecantikan ratu sejagad Miss World.
Lanjut Badruddin, “negara kita bukan berdasarkan syariat Islam tetapi Pancasila walau pun penduduknya mayoritas Islam. Ada di dalamnya adalah kebebasan berkekspresi, kebebasan berpendapat, kami persilakan selama tidak menggunakan kekerasan, selama tidak melanggar hukum, kami harus mengizinkan. Itulah pertimbangan kita tentunya.”
Menanggapi pernyataan pimpinan Mabes Polri ini, Ustadz Rachmat S.Labib dari DPP HTI menyatakan : “ Kalau dengan alasan Pancasila, negara melegalkan kemungkaran dan kemaksiatan seperti Miss World 2013 ini, jangan salahkan kalau umat Islam menolak Pancasila dan menganggap Pancasila bertentangan dengan Islam,”
Sebelumnya, pimpinan delegasi Muhammad Ismail Yusanto menyatakan bahwa ada dua alasan mengapa izin penyelenggaraan Miss World harus dibatalkan.
Pertama, kontes Miss World merupakan ikon dari kontes serupa. Dimensinya bukan sekedar kebudayaan tetapi juga politis, sebagai alat legitimasi yang ampuh untuk menyelenggarakan ajang eksploitasi perempuan lainnya yang lebih masif baik di Indonesia maupun di negeri Muslim lainnya.
“Lihat kontes Miss World saja bisa diselenggarakan di Indonesia, di negeri yang penduduk Muslimnya terbesar sedunia, lihat Miss World saja boleh, apalagi yang lainnya,” ungkap Ismail memprediksi argumen yang akan muncul bila Miss World diselenggarakan.
Ismail pun menyatakan bahwa kontes semacam ini adalah penipuan, karena alasan utamanya adalah bisnis kosmetik dan fesyen. Brain (kecerdasan) dan behavior (prilaku) hanyalah pemanis belaka, buktinya sepintar apa pun brainnya dan sebaik apa pun behavior-nya kalau tidak cantik ya tidak akan menang.
“Maka dalam pandangan Islam eksploitasi perempuan ini adalah kemunkaran yang sangat besar!” tegasnya.
Ismail pun menegaskan alasan untuk kepentingan pariwisata hanyalah pembenaran saja. Menurutnya, Malaysia yang tidak menyelenggarakan acara kontes kecantikan saja pada tahun kemarin wisatawan asing yang datang ke negerinya itu 27 juta orang, sedangkan Indonesia 9 juta orang saja tidak sampai.
Karena memang alat ukur agar wisatawan mau melancong itu adalah indeks kompetitif tour and toursim yaitu iklim usaha, regulasi, infrastruktur dan sumber daya manusia. “Nah, berdasarkan indeks tersebut, Indonesia itu jeblok ke urutan 80!”
Jadi, lanjut Ismail, bagaimana bisa Miss World ini akan meningkatkan empat faktor tersebut. Alih-alih akan mendongkrak pariwisata, justru akan menuai kontroversi dan membuat wisatawan enggan datang.
Kedua, mencegah dampak buruk dari kemunkaran. “Kami datang ke sini karena kami membaca bahwa Mabes Polri sebagai pihak yang memberi izin. Dengan didorong oleh semangat amar makruf nahyi munkar, memohon dengan sangat agar Mabes Polri mencabut izin tersebut, agar tidak timbul mudarat yang lebih besar,” jelasnya.JP[www.al-khilafah.org]
Hal itu dinyatakannya kepada delegasi Hizbut Tahrir Indonesia, Syarikat Islam dan Lembaga Pengkajian dan Penelitian Islam saat beraudiensi meminta agar Mabes Polri mencabut izin pelaksanaan kontes kecantikan ratu sejagad Miss World.
Lanjut Badruddin, “negara kita bukan berdasarkan syariat Islam tetapi Pancasila walau pun penduduknya mayoritas Islam. Ada di dalamnya adalah kebebasan berkekspresi, kebebasan berpendapat, kami persilakan selama tidak menggunakan kekerasan, selama tidak melanggar hukum, kami harus mengizinkan. Itulah pertimbangan kita tentunya.”
Menanggapi pernyataan pimpinan Mabes Polri ini, Ustadz Rachmat S.Labib dari DPP HTI menyatakan : “ Kalau dengan alasan Pancasila, negara melegalkan kemungkaran dan kemaksiatan seperti Miss World 2013 ini, jangan salahkan kalau umat Islam menolak Pancasila dan menganggap Pancasila bertentangan dengan Islam,”
Sebelumnya, pimpinan delegasi Muhammad Ismail Yusanto menyatakan bahwa ada dua alasan mengapa izin penyelenggaraan Miss World harus dibatalkan.
Pertama, kontes Miss World merupakan ikon dari kontes serupa. Dimensinya bukan sekedar kebudayaan tetapi juga politis, sebagai alat legitimasi yang ampuh untuk menyelenggarakan ajang eksploitasi perempuan lainnya yang lebih masif baik di Indonesia maupun di negeri Muslim lainnya.
“Lihat kontes Miss World saja bisa diselenggarakan di Indonesia, di negeri yang penduduk Muslimnya terbesar sedunia, lihat Miss World saja boleh, apalagi yang lainnya,” ungkap Ismail memprediksi argumen yang akan muncul bila Miss World diselenggarakan.
Ismail pun menyatakan bahwa kontes semacam ini adalah penipuan, karena alasan utamanya adalah bisnis kosmetik dan fesyen. Brain (kecerdasan) dan behavior (prilaku) hanyalah pemanis belaka, buktinya sepintar apa pun brainnya dan sebaik apa pun behavior-nya kalau tidak cantik ya tidak akan menang.
“Maka dalam pandangan Islam eksploitasi perempuan ini adalah kemunkaran yang sangat besar!” tegasnya.
Ismail pun menegaskan alasan untuk kepentingan pariwisata hanyalah pembenaran saja. Menurutnya, Malaysia yang tidak menyelenggarakan acara kontes kecantikan saja pada tahun kemarin wisatawan asing yang datang ke negerinya itu 27 juta orang, sedangkan Indonesia 9 juta orang saja tidak sampai.
Karena memang alat ukur agar wisatawan mau melancong itu adalah indeks kompetitif tour and toursim yaitu iklim usaha, regulasi, infrastruktur dan sumber daya manusia. “Nah, berdasarkan indeks tersebut, Indonesia itu jeblok ke urutan 80!”
Jadi, lanjut Ismail, bagaimana bisa Miss World ini akan meningkatkan empat faktor tersebut. Alih-alih akan mendongkrak pariwisata, justru akan menuai kontroversi dan membuat wisatawan enggan datang.
Kedua, mencegah dampak buruk dari kemunkaran. “Kami datang ke sini karena kami membaca bahwa Mabes Polri sebagai pihak yang memberi izin. Dengan didorong oleh semangat amar makruf nahyi munkar, memohon dengan sangat agar Mabes Polri mencabut izin tersebut, agar tidak timbul mudarat yang lebih besar,” jelasnya.JP[www.al-khilafah.org]
Tidak ada komentar