Roundtable Discussion Tokoh Perempuan “Melawan Imperialisme AS terhadap Perempuan di Asia Tenggara melalui KTT APEC dan Rezim Pasar Bebas” (2)

APEC adalah pertemuan para kapitalis di kawasan Asia-Pasifik. Sejatinya ini berupa pertemuan antara ‘pemangsa’ dan ‘yang dimangsa’, untuk menguatkan penjajahan ekonomi di Asia Pasifik. APEC tak lain adalah forum negara kuat untuk memangsa negara yang lemah. Indonesia tentunya masuk dalam posisi negara yang lemah. Sementara AS memiliki kepentingan besar dalam APEC, karena untuk mengokohkan perdagangan bebas. APEC Bali adalah kelanjutan dari APEC 1994 di Bogor, papar Ibu Pratma Julia (Ketua Lajnah Siyasiyah DPP MHTI). Sementara Fika Monika Komara, (anggota Central Media Office of Hizb-Ut Tahrir wilayah Asia), mengatakan bahwa negara-negara kapitalis selalu menggunakan berbagai perkataan manis untuk menutupi motif asli mereka. Melalui pujian-pujian beracun dikatakan bahwa Indonesia sebagai pemangku ekonomi negara di dunia secara global. Padahal sejatinya Indonesia adalah negara terjajah.

Rachmi Hertanti (Kepala Bidang Riset dan Monitoring Indonesia For Global Justice), mengatakan mengapa negara-negara kapitalis yang sejatinya sudah gagal itu meminta negara-negara berkembang untuk mengikuti langkah mereka. Tidak lain dalam rangka ekspansi ekonomi yang ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi tertinggi dari negara-negara berkembang. Aktor terkuat kapitalisme sejatinya adalah industri, negara hanya alat untuk melegalisasi kepentingan ekonomi mereka. Rahmi menekankan tiga poin penting tentang langkah para kapitalis dalam mengekspansi negara lemah, yaitu: (1) bagaimana bicara pertumbuhan ekonomi yang baik, (2) bagaimana cara meliberalisasi perdagangan, dan (3) multilateral trade system. Poin ketiga inilah yang paling berbahaya, karena terkait dengan peran WTO, yang akan semakin menguatkan keterikatan negara lemah kepada negara kuat yang dalam hal ini adalah negara kapitalis global.

Di akhir sesi pertama, Nida Sa’adah, S.E, M.Ak (Ketua Lajnah Khusus Intelektual DPP MHTI), memancing peserta dengan menanyakan, “Benarkah ekonomi Indonesia membaik setelah mengikuti berbagai komite ekonomi? Nyatanya tidak. Indonesia dinilai ‘baik’ hanya dari pertumbuhan ekonomi, bukan dari tingkat kesejahteraan di dalam negeri. Tak ada bedanya nasib ekonomi rakyat Indonesia di masa Soekarno, Soeharto hingga pascareformasi kini. Indonesia jelas gagal dalam menyejahterakan rakyatnya.”