Topeng Monyet, PSK, dan Anak Jalanan
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sudah mulai menertibkan praktek pertunjukan topeng monyet di Jakarta. Jakarta Animal Aid Network (JAAN) berharap penertiban topeng monyet ini dicontoh oleh daerah-daerah lain di seluruh Indonesia.
Dikutip dari news.detik.com (Senin, 28/10/2013) aktivis JAAN Benvika menjelaskan penertiban topeng monyet harus diikuti semua daerah, tidak hanya di Jakarta saja, walaupun memang paling banyak di Jakarta. Benvika mengatakan bahwa dalam jangka waktu dekat ini, daerah-daerah penyangga di sekitar Jakarta juga segera mengikuti langkah yang sudah dilakukan Pemprov DKI Jakarta. Sebab, diperkirakan para pelaku topeng monyet dari Jakarta akan berpindah ke sekitar Jakarta seperti di Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mendukung penuh langkah Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tersebut dalam penertiban topeng monyet ini. Menurut Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) “Ya, itu kan orang enggak berperikebinatangan, monyet kok disuruh-suruh begitu,” (kompas.com, selasa 22/10/2013)
Menurut Bevinka, upaya pemberantasan praktek topeng monyet di Jakarta kali ini bukan yang pertama kalinya. Pemprov DKI sudah pernah melakukan upaya penertiban pada tahun 2011 dan 2012. Namun saat itu hanya pakai pendekatan-pendekatan, baru sekarang menggunakan instruksi Gubernur.
Melihat fakta diatas, penertiban topeng ini menarik untuk dicermati, mengapa sebegitu pentingnyakah penertiban topeng monyet ini daripada penertiban permasalahan PSK atau anak jalanan ? dengan dalih menjadi isu international penertiban topeng monyet ini menjadi prioritas ?
Penertiban topeng monyet demi animal welfare, tidak mempertimbangkan dampak kehilangan mata pencaharian bagi pemilik. Terlebih para pemilik topeng monyet ini hanyalah kalangan masyarakat dengan tingkat ekonomi yang kurang mampu. Apakah selama ini topeng monyet begitu membahayakannya bagi masyarakat dan bangsa sehingga menjadi isu international ?
Yang sudah jelas membahayakan seperti lokalisasi PSK tidak menjadi prioritas untuk diselesaikan. Padahal sudah jelas tidak dibenarkan dan diharamkan mencari uang dengan menjual diri dengan alasan apapun. Alasan kemanusiaan mana yang membenarkan menjual diri? Permasalahan PSK sudah jelas adalah masalah yang segera harus diberantas dan dihentikan, mengingat dampak negativenya sangat jelas. Begitupun dengan anak jalanan harus segera ditangani secara proporsional dan serius, mengingat anak-anak adalah generasi penerus bangsa.
Problematika ini adalah buah dari sistem demokerasi yang membebaskan individu memilih profesi yang tidak semestinya. Karenanya, mereka tak punya standar yang shahih dalam melakukan aktivitasnya. Wallahu A’lam Bis-Shawaab. [] [islampos/www.al-khilafah.org]
Tidak ada komentar