Pekan Kondom Dibatalkan, Buah Opini Penolakan Serempak

Pembatalan agenda Pekan Kondom Nasional (PKN) dinilai Jurubicara Muslimah HTI Iffah Ainur Rochmah sebagai buah dari opini penolakan serempak berbagai pihak. “Semua organisasi besar keagamaan bersuara. Tokoh-tokoh kesehatan dan aktivis peduli generasi juga memberikan pandangan penolakannya melalui berbagai media,” ungkapnya kepada mediaumat.com, Rabu (4/12) melalui surat elektronik.



Kata kuncinya, tegas Iffah, jangan pernah berhenti menyuarakan penolakan terhadap kemungkaran. Jangan lelah mengajak semua pihak dan memanfaatkan semua media untuk menyuarakan kebenaran. “Meski tidak selalu berbuah sesuai harapan, namun suara penolakan terhadap kemunkaran ini menunjukkan bahwa umat Islam masih ‘hidup’, masih memiliki energi menegakkan kebenaran,” tulisnya.

Namun, Iffah juga menuding pembatalan ini bukan karena pihak penyelenggara menyadari kesalahan. “Saya melihat pembatalan program ini bukan karena pihak penyelenggara menyadari kesalahan program dan kebijakannya. Tapi memang program ini hanya test the water, untuk melihat reaksi publik. Apakah sudah melunak atau masih resisten dan menolak agenda kondomisasi ini,” prediksinya.

Ia memprediksikan program liberalisasi seksual akan disusul dengan cara-cara lain yang lebih soft untuk mencapai targetnya. “Kita juga patut selalu waspada kenapa program kondomisasi begitu serius digarap di Indonesia? Dana puluhan milyar dikucurkan.. beberapa bulan lalu forum pimred media nasional di Bali juga heboh karena disisipkan bingkisan kondom untuk masing-masing peserta. Ada apa ini?”

Tak kalah bahayanya adalah sosialisasi program pendidikan kesehatan reproduksi (kespro) yang sepaket dengan agenda kondomisasi. “Sangat berbahaya karena dilabeli edukasi/pendidikan padahal intinya semodel. Yakni mendorong menghindari HIV dan risiko kehamilan dengan memberi sarana/fasilitas (dengan penggunaan kondom dan cara-cara lain). Bukan mendorong menghentikan pergaulan bebas.”

Inilah kondisi yang harus ditanggung umat akibat tiadanya pemerintah yang menegakkan syariat. Pemerintah malah menjerumuskan rakyat menjadi mangsa program-program berbahaya. Pemerintah juga membiarkan maraknya pornografi yang menjadi medium ideal berkembangnya seks bebas. “Karenanya kita butuh negara berdasarkan syariat dan khilafah islamiyah,” pungkasnya.[mediaumat/www.al-khilafah.org]