Header Ads

GDP Spanyol Ditopang Prostitusi dan Obat-obatan Sebesar € 9 Milyar

GDP Spanyol Ditopang Prostitusi dan Obat-obatan Sebesar € 9 Milyar
Pelacuran, perdagangan narkoba dan kegiatan ilegal lainnya akhirnya dimasukkan dalam produk domestik bruto (PDB/GDP) Spanyol, sehingga meningkatkan sebesar € 9 milyar menurut statistik terbaru.



Data terakhir dari Institut Statistik Nasional (INE) mengungkapkan perdagangan narkoba, prostitusi, penjualan senjata ilegal dan perjudian berkontribusi sebesar 0.87 % atau € 9 milyar dari total PDB/GDP negara pada itu di tahun 2013. Angka-angka yang baru dikeluarkan menunjukkan bahwa perdagangan narkoba merupakan 0,5 % dari PDB, sementara perdagangan seks ilegal merupakan 0,35 % dari jumlah total terbaru.

Secara keseluruhan, angka yang dihitung ulang itu “meningkatkan” PDB Spanyol sebesar € 26.2 milyar hingga € 1.05 triliun, dengan mengurangi rasio utang negara itu dari 98.9 % menjadi 96.4 %, menurut Bank of Spanyol. Sisa peningkatan terhadap PDB berasal dari kontribusi riset dan pengembangan dan persenjataan militer.

Prostitusi di Spanyol dilegalkan pada tahun 1995. Prostitusi itu sendiri tidak secara langsung dibahas dalam KUHP Spanyol, tetapi eksploitasi pekerjanya seperti mucikari adalah ilegal. Pada saat yang sama prostitusi tidak dianggap pekerjaan dan dengan demikian tidak memiliki pengakuan hukum.

Sementara untuk pasar obat-obatan, INE mengambil volume obat di Spanyol dengan memperkirakannya sebagai bagian dari keseluruhan pasar ilegal. Angka-angka terbaru dari Delegasi Pemerintah atas Rencana Nasional mengenai Obat-obatan menunjukkan bahwa ganja adalah zat yang paling banyak digunakan di antara penduduk Spanyol dengan angka 27,4 %, diikuti oleh bubuk kokain sebesar 8,8 %.

Angka-angka baru untuk dimasukkan dalam laporan ke Uni Eropa, yang menurut aturan baru mengumpulkan data mengenai kesehatan ekonomi secara keseluruhan dari negara-negara anggota tanpa melihat legalitas kegiatannya. Lembaga ini mendasarkan perkiraannya atas kegiatan ilegal dalam laporan-laporan lembaga pemerintah. (rz/rt.com,26/9/2014) [htipress/www.al-khilafah.org]

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.