Kerja Sama Ekonomi yang Merugikan
Kerjasama ekonomi dengan negara-negara lain sudah lama digalakkan mulai dari APEC hingga MEA. Indonesiapun tidak ketinggalan untuk menyambut dan meramaikan gagasan pasar bebas yang menjadi program utama organisasi kerjasama ekonomi dunia tersebut. Negara-negara kapitalis yang menjadi sponsor dengan antusias menyambut keikutsertaan Indonesia dalam persaingan ini. Indonesia diharapkan dengan kerjasama ini menjadi negara yang berperan besar bagi kekuatan ekonomi mereka. Dalam rangka untuk mempersiapkan persaingan pasar bebas, maka Indonesia mulai membenahi kegiatan ekonominya dengan program percepatan perluasan pembangunan ekonomi. Melalui program pembangunan ekonomi ini diharapkan Indonesia bisa mencapai kemajuan ekonomi dan mampu untuk bersaing dengan negara lain. Usaha yang dilakukan oleh pemerintah diantaranya dengan membuka diri bagi para penanam modal luar negeri untuk mengelola SDA di negeri ini. Tentu saja hal ini disambut mereka dengan senang, sehingga mulai banyak penanaman modal asing yang memanfaatkan kesempatan ini.
Dalam rangka untuk mendukung para investor, maka Indonesia mempersiapkan diri mulai dari dibangunnya pusat-pusat industri hingga saran-sarana yang mendukung keberadaan industri tadi mulai dari dibangunnya jalan raya untuk mempermudah transportasi hingga mempersiapkan tenaga kerjanya termasuk tenaga kerja wanita. Kerjasama ekonomi ini seakan-akan nampak menguntungkan bagi Indonesia, namun sebenarnya banyak merugikan Indonesia. Banyaknya proyek-proyek industri dengan tenaga kerja para wanita dengan gaji yang rendah, sesungguhnya telah merendahkan kaum wanita sendiri, dan seorang wanita sangat dimuliakan dengan tugas utama sebagai seorang Ibu yang sudah dinafkahi oleh suaminya/ walinya bahkan oleh negara. Belum lagi anak mengalami krisis kepercayaan dan kehilangan figur ayah dan ibunya yang banyak kerja di luar rumah.
Dari segi pendidikan, pemerintah lebih banyak mendirikan lembaga pendidikan yang berorientasi kerja yang berdampak krisis intelektual di kalangan generasi, sementara dibangunya sarana umum seperti jalan/ jalan tol hanya diperuntukkan bagi kalangan berduit. Di Jakarta saja, jalan-jalan mulai ada pelarangan untuk pengguna motor dan mobil tua. Begitu pula keberadaan jalan Tol, untuk melewatinya pun dikenai biaya, padahal tersedianya fasilitas jalan adalah tugas pemerintah untuk mempermudah transportasi rakyatnya.
Para investor dalam negeri/ luar negeri telah mengendalikan ekonomi negara dengan tujuan komersil. Dalam hal ini negara telah kehilangan peran dalam menata ekonomi untuk kepentingan rakyat. Sesungguhnya tugas negara adalah mengurusi dan menjamin sekaligus mencukupi seluruh kebutuhan rakyat, bukan malah membebani dengan berbagai macam pajak atau bahkan premi asuransi.
*Penulis adalah guru PNS, tinggal di Gambyok – Grogol-Kediri- Jawa Timur
[www.al-khilafah.org]
Tidak ada komentar