Header Ads

Perempuan Ini Tuntut Hizbut Tahrir Rp 1,3 M

Perempuan Ini Tuntut Hizbut Tahrir Rp 1,3 M
Seorang wanita Australia menuntut partai politik Islam, Hizbut Tahrir, untuk meminta maaf dan membayar kompensasi sebesar Rp 1,3 miliar kepadanya. Tuntutan tersebut diajukan setelah mantan pembawa berita NT News itu merasa diperlakukan secara tidak adil oleh partai tersebut.



Alison Bevege, wanita itu, mengajukan tuntutan dengan keluhan diskriminasi seksual terhadap partai itu setelah diberi tahu bahwa dia tidak bisa duduk di ruangan bersama kaum pria dalam sebuah pertemuan umum Hizbut Tahrir tahun lalu di Sydney.

Seperti yang dilansir Daily Mail pada 6 Juni 2015, peristiwa tersebut terjadi saat Bevege menghadiri pertemuan itu sebagai penulis lepas pada 10 Oktober 2014. Dia diberi tahu perwakilan Hizbut Tahrir agar duduk di ruangan belakang bersama para wanita lain.

"Ketika saya berjalan ke pintu, perwakilan perempuan dari kelompok itu segera mengarahkan saya ke bagian belakang ruangan. Saya berkata, 'Saya tidak ingin duduk di bagian belakang ruang', saya ingin duduk di depan di mana saya bisa melihat," katanya.

"Ini menjadi jelas bahwa jika saya ingin tetap menghadiri pertemuan itu saya harus duduk di ruangan belakang. Jadi saya duduk di barisan depan bagian belakang," kata dia.

Bevege menilai mengirim seorang wanita ke belakang ruangan itu "sama buruknya seperti mengirim orang berkulit hitam atau gay ke belakang ruang".

"Saya tahu mereka akan memisahkan (kaum wanita dan lelaki), tapi saya tidak berharap mereka akan memaksa saya untuk mematuhinya, karena jelas saya bukan muslim dan itu adalah pertemuan publik," katanya.

Bevege, yang merasa tidak puas diperlakukan demikian, akhirnya mengajukan keluhan kepada Dewan Anti-Diskriminasi lima hari kemudian. Namun, mediasi yang dilakukan Dewan menemui jalan buntu, sehingga akhirnya pada Rabu, 3 Juni 2015, ia membawa kasus ini ke pengadilan. Kasus ini akan disidang pada 15 Juli nanti.

Pemimpin Hizbut Tahrir Ismail al-Wahwah menyatakan Bevege seharusnya tidak memaksakan apa yang dia anggap salah dan benar kepada orang lain. [tempo/www.al-khilafah.org]

1 komentar:

  1. meski memang tampaknya tidak demokratis, tapi demikian itulah aturan yang benar (islami). Bahwa acara publik bukanlah dalih untuk meakukan ikhtilat pria-wanita.

    BalasHapus

Diberdayakan oleh Blogger.