"PEMBOHONGAN PUBLIK KAUM NEOLIB"
Tidak dapat dipungkiri, “neolib” atau Neoliberalisme telah menjadi isu menguntungkan bagi kandidat Mega-Pro dan JK-Win dan sebaliknya merugikan kandidat SBY-Boediono. Isu ini membuat kubu SBY-Boediono “kebakaran jenggot”.
SBY menyebut pihak-pihak yang menuduhnya “neolib” tidak memahami apa yang disebut dengan Neoliberalisme. Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan pemerintah tidak mungkin menerapkan sistem ekonomi neoliberal. Begitu pula Pjs Gubernur BI, Miranda S. Goeltom menganggap dirinya yang sudah 42 tahun belajar ekonomi tidak mengenal apa itu neoliberalisme. Sejumlah ekonom seperti Chatib Basri dan Raden Pardede juga menekankan bahwa tidak ada jejak Neoliberalisme di Indonesia.
Rupanya mendekati pemilu, pertarungan para capres dan seperangkat tim suksesnya makin memanas. Setelah sebelumnya Rizal Malarareng menilai Kwik Kian Gie tidak cukup “cerdas” dibandingkan dengan budiono, kali ini giliran Chatib Basri mengatakan tidak ada jejak neoliberalisme di Indonesia. Hal ini disampaiknnya dalam acara “Budionomics” yang diselenggarakan oleh tim sukes Sby-Budiono.
"Bagaimana bisa menilai pemerintah 2001 tidak neolib, sementara pemerintah 2004-2009 neolib," dalih Chatib.
Chatib berujar, jejak neoliberal tak bisa ditemukan di Indonesia karena negara tak pernah menyerahkan ekonominya kepada swasta. "Selalu di antara swasta dan pemerintah," kata dia. Dilihat dari persentase, dia menambahkan, pemerintah masih menguasai porsi terbesar perusahaan negara.
Pengamat ekonomi Raden Pardede mengatakan krisis keuangan yang berawal dari Amerika Serikat merupakan bukti kegagalan neoliberal yang membuat pasar tidak efisien dan membutuhkan campur tangan pemerintah. Namun, terlalu banyaknya campur tangan pemerintah juga mengakibatkan jatuhnya marxisme pada 1970-an.
Pembelaan kedua ekonom terhadap Boediono sangat tidak berdasar. Bagaimana mungkin di Indonesia tidak ada jejak neolib sementara berbagai undang-undang yang berkaitan dengan permasalahan ekonomi seperti UU Migas dan UU Penanaman Modal sangat kental nuansa liberalisasi. Bahkan kedua undang-undang tersebut dilahirkan dalam rangka liberalisasi ekonomi yang digencarkan oleh IMF, Bank Dunia, ADB, WTO, dan negara-negara maju.
Begitu pula kebijakan-kebijakan neolib sangat nampak dilakukan pemerintahan SBY -termasuk pemerintahan sebelumnya- tanpa memberi rasa kasihan kepada rakyat. Kita menyaksikan dengan “mata kepala sendiri” bagaimana BUMN-BUMN strategis diprivatisasi. Bahkan di zaman SBY-JK pemerintah memprogramkan “obral aset negara” lebih dari 40 BUMN pada tahun 2008 dan 20 BUMN tahun ini. Meski kemudian program “obral aset negara” tersebut gagal total akibat krisis finansial global.
Sebagai ekonom yang duduk dalam salah satu departemen, seharusnya mereka memberikan pencerahan bagi rakyat bukannya berbohong. Namun perilaku mereka seperti seseorang yang digambarkan dalam hadis nabi berikut ini: “Seseorang yang ditetapkan Allah (dalam kedudukan) mengurus kepentingan umat, dan dia tidak memberikan nasihat kepada mereka (umat), dia tidak akan mencium bau surga.” (HR Bukhari dari Ma’qil bin Yasar ra).
Inilah “dusta kaum neolib” yang “banci” tidak mau mengakui bahwa mereka dan sejumlah pejabat negara adalah orang-orang neolib. Sebuah dusta yang tentu saja dicatat di sisi Allah sebagai timbangan dosa di samping kebijakan neolib itu sendiri yang zalim dan bertentangan dengan hukum-hukum Allah SWT. Allah SWT berfirman: “Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu peringatan dari Tuhanmu.” (Terjemahan QS. Yunus: 57). "Pemerintah mana saja yang menipu rakyatnya, tempatnya adalah neraka." [ HR Ahmad dan Muslim]
wallahu'alam bishowab
bella burhani [ID YM: viva_rosetti]
SBY menyebut pihak-pihak yang menuduhnya “neolib” tidak memahami apa yang disebut dengan Neoliberalisme. Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan pemerintah tidak mungkin menerapkan sistem ekonomi neoliberal. Begitu pula Pjs Gubernur BI, Miranda S. Goeltom menganggap dirinya yang sudah 42 tahun belajar ekonomi tidak mengenal apa itu neoliberalisme. Sejumlah ekonom seperti Chatib Basri dan Raden Pardede juga menekankan bahwa tidak ada jejak Neoliberalisme di Indonesia.
Rupanya mendekati pemilu, pertarungan para capres dan seperangkat tim suksesnya makin memanas. Setelah sebelumnya Rizal Malarareng menilai Kwik Kian Gie tidak cukup “cerdas” dibandingkan dengan budiono, kali ini giliran Chatib Basri mengatakan tidak ada jejak neoliberalisme di Indonesia. Hal ini disampaiknnya dalam acara “Budionomics” yang diselenggarakan oleh tim sukes Sby-Budiono.
"Bagaimana bisa menilai pemerintah 2001 tidak neolib, sementara pemerintah 2004-2009 neolib," dalih Chatib.
Chatib berujar, jejak neoliberal tak bisa ditemukan di Indonesia karena negara tak pernah menyerahkan ekonominya kepada swasta. "Selalu di antara swasta dan pemerintah," kata dia. Dilihat dari persentase, dia menambahkan, pemerintah masih menguasai porsi terbesar perusahaan negara.
Pengamat ekonomi Raden Pardede mengatakan krisis keuangan yang berawal dari Amerika Serikat merupakan bukti kegagalan neoliberal yang membuat pasar tidak efisien dan membutuhkan campur tangan pemerintah. Namun, terlalu banyaknya campur tangan pemerintah juga mengakibatkan jatuhnya marxisme pada 1970-an.
Pembelaan kedua ekonom terhadap Boediono sangat tidak berdasar. Bagaimana mungkin di Indonesia tidak ada jejak neolib sementara berbagai undang-undang yang berkaitan dengan permasalahan ekonomi seperti UU Migas dan UU Penanaman Modal sangat kental nuansa liberalisasi. Bahkan kedua undang-undang tersebut dilahirkan dalam rangka liberalisasi ekonomi yang digencarkan oleh IMF, Bank Dunia, ADB, WTO, dan negara-negara maju.
Begitu pula kebijakan-kebijakan neolib sangat nampak dilakukan pemerintahan SBY -termasuk pemerintahan sebelumnya- tanpa memberi rasa kasihan kepada rakyat. Kita menyaksikan dengan “mata kepala sendiri” bagaimana BUMN-BUMN strategis diprivatisasi. Bahkan di zaman SBY-JK pemerintah memprogramkan “obral aset negara” lebih dari 40 BUMN pada tahun 2008 dan 20 BUMN tahun ini. Meski kemudian program “obral aset negara” tersebut gagal total akibat krisis finansial global.
Sebagai ekonom yang duduk dalam salah satu departemen, seharusnya mereka memberikan pencerahan bagi rakyat bukannya berbohong. Namun perilaku mereka seperti seseorang yang digambarkan dalam hadis nabi berikut ini: “Seseorang yang ditetapkan Allah (dalam kedudukan) mengurus kepentingan umat, dan dia tidak memberikan nasihat kepada mereka (umat), dia tidak akan mencium bau surga.” (HR Bukhari dari Ma’qil bin Yasar ra).
Inilah “dusta kaum neolib” yang “banci” tidak mau mengakui bahwa mereka dan sejumlah pejabat negara adalah orang-orang neolib. Sebuah dusta yang tentu saja dicatat di sisi Allah sebagai timbangan dosa di samping kebijakan neolib itu sendiri yang zalim dan bertentangan dengan hukum-hukum Allah SWT. Allah SWT berfirman: “Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu peringatan dari Tuhanmu.” (Terjemahan QS. Yunus: 57). "Pemerintah mana saja yang menipu rakyatnya, tempatnya adalah neraka." [ HR Ahmad dan Muslim]
wallahu'alam bishowab
bella burhani [ID YM: viva_rosetti]
Tidak ada komentar